AS Larang Huawei, Buntut Perang Dagang atau Persaingan Bisnis?

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang perusahaan Tiongkok berdiri di negaranya, berbuntut panjang.

2019-05-22 12:53:09

Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang perusahaan Tiongkok berdiri di negaranya, berbuntut panjang. Huawei sebagai salah salah satu perusahaan besar asal Negeri Tirai Bambu yang beroperasi di AS, kini masuk ke dalam daftar hitam perdagangan AS.

Hal tersebut jelas membuat Huawei bakal kesulitan mengembangkan bisnisnya dengan banyak perusahaan di AS.

Keputusan AS dikecam oleh Tiongkok. Pemerintah Negeri Tirai Bambu menyebut bakal mengambil langkah-langkah untuk melindungi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang beroperasi di luar China.

Tindakan AS yang memasukkan Huawei ke daftar hitam perdagangannya, merupakan dampak dari ketakutan AS kalau teknologi dan jaringan Huawei digunakan Tiongkok untuk memata-matai orang Amerika. Pada kenyataannya, tudingan ini berulang kali dibantah Huawei.

Namun, dimasukkannya Huawei ke dalam daftar hitam perdagangan AS juga dinilai menjadi buntut perang dagang antara AS dengan Tiongkok.

Diketahui, perang dagang antara kedua negara adidaya tersebut memang menjadi sorotan internasional belakangan ini. Perang dagang itu bukan lagi menyoal tarif ekspor impor barang semata.

Ada yang lebih jauh dari itu. Peristiwa penangkapan Meng Wanzhou, kepala keuangan sekaligus putri pendiri Huawei di Kanada pada akhir 2018, menggambarkan ada 'perang' yang lebih dari sekadar persoalan tarif ekspor-impor, yaitu dominasi industri teknologi informasi.

Penangkapan Meng dilakukan atas permintaan pemerintah AS kepada Kanada. Sejauh ini, dikatakan penangkapan Meng karena ada dugaan Huawei menjual teknologinya kepada Iran, dan hal itu melanggar apa yang disebut sanksi AS terhadap Iran.

Huawei adalah perusahaan teknologi Tiongkok kedua yang dituduh melanggar sanksi. Adapun yang pertama adalah ZTE pada 2017.

Menurut laporan Bloomberg, AS menjatuhkan sanksi terhadap ZTE dengan melarang perusahaan itu membeli komponen elektronik buatan AS, terutama chip telekomunikasi yang dibuat oleh Qualcomm. Larangan itu akhirnya memang dicabut setelah ZTE sepakat membayar denda, dan menurut kolumnis Bloomberg, Noah Smith, nasib Huawei juga tampaknya akan berakhir seperti ZTE.

Namun, rangkaian peristiwa ini, kata Smith, memperlihatkan perusahaan Tiongkok masih bergantung pada teknologi buatan Negeri Paman Sam. AS saat ini masih menjadi pembuat chip terbaik di dunia. Tiongkok memang memproduksi banyak elektronik, tetapi tanpa chip dari AS, produk buatan perusahaan seperti Huawei kualitasnya masih akan lebih rendah.

Persaingan Bisnis dan Dominasi 5G

Soal larangan ekspor atau ancaman lainnya memang pada akhirnya bukan sekadar sanksi, tapi intinya ingin mempersulit pesaing utama perusahaan teknologi AS. Sekadar informasi, pada akhir 2018, Huawei baru saja melampaui penjualan Apple dan menjadi perusahaan pembuat smartphone terbesar kedua di dunia setelah Samsung.

Dalam tulisan tajuk rencana di tabloid China Global Times, dikatakan kalau AS menangkap Meng karena alasan persaingan bisnis. Sejumlah pengamat memperingatkan, penangkapan Meng bisa berakibat besar dan fatal bagi hubungan AS-Tiongkok.

"Kasus ini semacam hentakan keras yang bisa mengurai hubungan AS-Tiongkok," kata Scott Kennedy, pengamat ekonomi Tiongkok di lembaga Pusat Studi Internasional dan Strategis di Washington.

Selain itu, menurut laporan MIT Technology Review, Huawei kini juga tengah berlomba mengembangkan teknologi 5G dan menjadi andalan Tiongkok untuk mendominasi jaringan nirkabel supercepat dunia.

Sebagai perusahaan top di sektor teknologi, Huawei punya peran penting dalam ambisi Tiongkok menjadi negara dengan teknologi superpower di dunia. Bahkan, perusahaan digadang-gadang akan menjadi penguasa 5G dalam 5 tahun ke depan. Dengan demikian, nilai perusahaan ditaksir bisa mencapai USD 123 miliar AS atau setara dengan Rp 1.781 triliun. (kurs USD 1: Rp 14.484)

Dengan dimasukannya Huawei ke daftar hitam perdagangan, otomatis kompetitor Huawei kelak bisa mengejar ketertinggalannya untuk mengembangkan 5G. Dengan kata lain, 5G nantinya tak akan didominasi oleh satu perusahaan, yakni cuma Huawei.

Menurut pemerintah AS, bisa jadi sangat berbahaya kalau jaringan 5G dengan segala teknologi kompleks dan risiko keamanannya dibesut oleh perusahaan Tiongkok. Belum lagi, perusahaan juga harus bisa mempertanggungjawabkan segala keputusan kepada pemerintah Tiongkok soal 5G.

Perusahaan Teknologi AS Putuskan Kerjasama dengan Huawei

Pada pekan lalu, Donald Trump sudah menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan ancaman musuh asing terhadap jaringan komunikasi, teknologi, dan layanan sebagai darurat nasional.

Perintah itu membatasi keterlibatan asing dalam jaringan operator nasional, diikuti dengan langkah Departemen Perdagangan Amerika yang menambahkan Huawei ke daftar hitam perdagangannya. Perintah ini malah mendorong sejumlah perusahaan teknologi untuk memutuskan kerjasamanya dengan Huawei. Google salah satunya.

Imbasnya, Huawei akan kehilangan dukungan terhadap update sistem operasi Android. Smartphone Huawei yang bakal diluncurkan di luar Tiongkok tidak akan bisa menikmati layanan aplikasi Google seperti Gmail dan Google Play.

Kabar baiknya, perusahaan teknologi ini masih bisa mengakses versi Android terbaru lewat lisensi open source, sehingga pengguna tidak perlu khawatir.

Selain Google, tiga perusahaan perancang dan pemasok chip terkemuka di dunia, yakni Intel, Qualcomm, dan Broadcom memutuskan hubungan dengan Huawei.

Menurut sebuah sumber karyawan di seluruh perusahaan pembuat chipset utama AS telah diberitahu bahwa perusahaan mereka akan membekukan penawaran pasokan dengan Huawei, hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.

Sekadar informasi, Intel memberi Huawei chip server dan prosesor untuk jajaran laptop Huawei. Sementara, Qualcomm menyediakan modem dan prosesor dalam jumlah minim untuk Huawei.

Huawei sebenarnya cukup terisolasi dari dampak Qualcomm. Oleh karenanya, Huawei membangun prosesor dan modem seluler sendiri.

Laporan Bloomberg lainnya menyebut, Huawei sudah mempersiapkan kemungkinan ini dengan menimbun chip dari pemasok AS untuk bertahan setidaknya tiga bulan. Seharusnya hal ini cukup untuk mengetahui apakah tindakan AS hanya menakut-nakuti atau permanen.

Sekadar informasi, Huawei telah mengembangkan alternatif untuk OS Android dan Windows, tujuannya adalah mengatasi situasi seperti sekarang ini.

Microsoft belum mengomentari apakah mereka akan terus menyediakan OS Windows untuk laptop Huawei. Kemungkinan, Microsoft juga akan menghormati perintah pemerintah AS.

Bos Huawei Optimistis Perusahaan Bakal Baik-Baik Saja

Menurut CEO Huawei Ren Zhengfei, pelarangan AS atas beroperasinya Huawei di negara tersebut akan membuat pertumbuhan sedikit lebih lambat.

"(Pertumbuhan) mungkin akan melambat, tetapi hanya sedikit," tutur Ren Zhengfei.

Dia menegaskan bahwa perusahaannya tidak melanggar hukum apapun di AS. Ren juga percaya diri, pertumbuhan pendapatan tahunan Huawei bisa mencapai lebih dari 20 persen pada 2019 ini.

Ren mengatakan, Huawei akan mempersiapkan langkah untuk menghadapi pembatasan tersebut.

Ia menyebut, Huawei "akan baik-baik saja", bahkan jika pembesut chipset AS Qualcomm dan pemasok komponen AS lainnya tidak akan menjual chip kepada mereka.

Pembesut chipset Huawei, HiSilicon, mengatakan, pihaknya telah bersiap untuk skenario terburuk, yakni jika perusahaan dilarang membeli chipset dan teknologi AS.

Bahkan, mereka memastikan pasokan chipset-nya tetap stabil dan mampu memenuhi berbagai produk. Ren juga mengatakan, Huawei tidak akan menerima instruksi dari pemerintah AS.

"Kami tidak akan mengubah manajemen atas permintaan AS atau menerima pemantauan seperti yang telah dilakukan ZTE," tuturnya.

Bagaimana Nasib Pengguna Huawei?

Dengan diberhentikannya dukungan Google ke Huawei, proses transfer hardware, software, hingga layanan teknis (kecuali yang tersedia melalui lisensi open source) tak bisa lagi diakses Huawei.

Lantas, bagaimana nasib pengguna smartphone Huawei? Menurut seorang juru bicara Google, pengguna smartphone Huawei existing yang memiliki aplikasi Google, masih bisa memakai, memperbarui, mengunduh update yang disediakan Google.

"Kami memang mematuhi peraturan pemerintah AS (mengenai daftar hitam perdagangan) dan meninjau implikasinya," tutur juru bicara Google.

Dia melanjutkan, "bagi pengguna layanan kami, Google Play dan perlindungan keamanan dari Google Play Protect masih terus berfungsi di perangkat-perangkat Huawei yang kini ada di pasaran."

Penangguhan dari Google ini bisa membuat bisnis smartphone Huawei di luar Tiongkok pincang. Pasalnya, raksasa teknologi tersebut akan segera kehilangan akses ke pembaruan OS Android milik Google.

Yang menjadi masalah, versi smartphone Huawei (dengan OS Android) yang rilis setelah adanya kebijakan ini, akan kehilangan akses ke berbagai layanan populer. Misalnya saja akses terhadap Google Play Store, Gmail, hingga YouTube.

Pasalnya, aplikasi-aplikasi tersebut tidak dicakup oleh lisensi open source dan memerlukan kerja sama komersial dengan Google.

Seorang sumber mengatakan, "Huawei hanya akan bisa menggunakan Android versi publik dan tidak akan bisa mendapatkan akses ke aplikasi dan layanan ekslusif dari Google."

Huawei akan terus memiliki akses ke sistem operasi Android yang tersedia melalui lisensi open source atau yang dikenal dengan Android Open Source Project (AOSP).

Versi ini tersedia secara gratis bagi siapapun yang ingin menggunakannya. Total, menurut Google, ada sekitar 2,5 miliar perangkat Android yang aktif di seluruh dunia.

Namun demikian, menurut sumber tersebut, Google akan menyetop akses, dukungan teknis, dan kolaborasi Google yang melibatkan aplikasi dan layanan ekslusifnya untuk ke depan.

Pihak Huawei menyatakan telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk menyiapkan rencana darurat. Salah satunya adalah dengan mengembangkan teknologinya sendiri, seandainya diblokir dari penggunaan Android.

Beberapa teknologi ini telah digunakan dalam produk-produk mereka yang dijual di Tiongkok. Dalam sebuah wawancara Maret lalu, Rotating Chairman Huawei Eric Xu mengatakan, Huawei mengantisipasi tindakan pembalasan oleh perusahaan AS.

"Apapun yang terjadi, Android Community tidak memiliki hak hukum untuk memblokir perusahaan manapun dari mengakses lisensi open source Android," tutur Xu.

Pernyataan Huawei Soal Nasib Penggunanya

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Huawei Global mengatakan sejauh ini pihaknya telah memberikan kontribusi yang besar dan substansial bagi pengembangan dan pertumbuhan Android di seluruh dunia.

Mereka pun mengklaim sebagai salah satu mitra global utama Android, telah bekerja sama erat dengan platform open source itu.

“Huawei telah memberikan kontribusi yang substansial untuk pengembangan dan pertumbuhan Android di seluruh dunia. Sebagai salah satu mitra global utama Android, kami telah bekerjasama dengan sangat erat dengan platform open source mereka untuk mengembangkan ekosistem yang bermanfaat bagi pengguna dan industri,” jelasnya melalui keterangan resmi Huawei Device Indonesia yang dikirim kepada Merdeka.com.

Dilanjutkannya, Huawei akan terus memberikan pembaruan keamanan dan layanan purna jual untuk semua produk smartphone dan tablet Huawei dan Honor yang ada, mencakup yang telah dijual atau yang masih ada sebagai stok secara global.

“Kami akan terus membangun ekosistem perangkat lunak yang aman dan berkelanjutan, untuk memberikan pengalaman terbaik bagi semua pengguna secara global,” terangnya.

Sayangnya, pihak Huawei enggan berkomentar mengenai isu-isu global lainnya seperti perihal perang dagang dan lainnya. Malah, Huawei menyatakan tentang ambisi besarnya, yakni masuk ke 3 besar pasar smartphone di Indonesia. Perusahaan juga sesumbar dengan sederet inovasinya. Lantas, bagaimana dengan ambisi tersebut? Huawei Device Indonesia lagi-lagi tak mau bersuara.

Huawei Berpotensi di Indonesia

Menurut Djatmiko Wardoyo, Director Marketing & Communication Erajaya Group, prospek smartphone Huawei di Indonesia cukup potensial. Tidak berlebihan jika inovasi yang dikeluarkan Huawei kerap menggebrak pasar Indonesia.

Sebagai contoh smartphone Huawei seri P30. Smartphone flagship ini dianggap senjata yang ampuh bagi Huawei sebagai momentum kebangkitannya.

"Momentum P30 bagus. Kalau dijaga terus momentumnya dengan produk-produk lanjutannya, prospek pasar bagus. Fitur-fiturnya juga memiliki kualitas bagus," jelasnya.

Hanya saja, pria yang akrab disapa Koko ini enggan mengomentari terlalu jauh dampak yang akan diterima Huawei manakala Google memutuskan kontraknya, seperti penurunan jumlah penjualan. Dia hanya bilang, itu bukan domain Erajaya mengomentari perihal tersebut.

Seperti diwartakan sebelumnya, Huawei ingin membidik posisi tiga besar di pasar smartphone Indonesia dalam waktu maksimal dua tahun lagi. Perusahaan meyakini bisa mencapai target tersebut dengan didukung jajaran produk terbaik dan strategi jitu.

Target ini diungkapkan oleh Deputy Country Director Huawei Device Indonesia, Lo Khing Seng.

"Ambisi kami dalam jangka waktu menengah ini adalah bisa mengejar posisi nomor tiga di Indonesia, tapi untuk target tahun ini saya belum bisa sebut angkanya," tutur Lo Khing Seng kepada Tekno Liputan6.com.

Untuk mencapai target tersebut bukan perkara mudah bagi Huawei, mengingat perusahaan masih memiliki pangsa pasar yang kecil di Indonesia. Namun, King Sheng mengklaim Huawei terus menunjukkan pertumbuhan.

Berdasarkan data perusahaan riset International Data Corporation (IDC) dan Canalys, per kuartal IV 2017 dan I 2018, Huawei belum berada dalam posisi lima besar pasar smartphone Indonesia.

Kendati demikian, King Sheng optimistis Huawei dapat merealisasikan ambisinya di Indonesia dengan adanya pertumbuhan pada tahun ini. Menurutnya, pasar Huawei di Indonesia pada semester I 2018 mengalami pertumbuhan single digit dibandingkan semester II 2017.

Selain itu, secara global per kuartal I 2019 versi IDC dan Bloomberg Intelligence, Huawei merupakan vendor smartphone nomor dua di dunia dengan persentase 21,4 persen. Peringkat satu masih dikuasai Samsung dengan persentase 26 persen.

Sementara, peringkat ketiga diduduki Xiaomi dengan cakupan 10,1 persen. Menyusul Vivo dan Oppo dengan persentase yang sama, 8,4 persen, di peringkat keempat dan kelima. Adapun 25,7 persen lainnya berasal dari merek vendor lain.

Nasib Pengguna Huawei ke Depannya di Mata Pengamat

Pengamat gadget asal Indonesia, Lucky Sebastian, berpendapat kalau pemutusan kerjasama antara Google dengan Huawei berdampak besar, mengingat smartphone Huawei nantinya tidak akan bisa menggunakan layanan Google langsung, melainkan AOSP alias Android Open Source Project.

"Android itu basisnya open source, jadi bisa tetap digunakan. Hanya yang bertalian dengan produk layanan Google seperti Play Store, Gmail, Google Maps, dan sebagainya, tidak bisa digunakan," kata Lucky kepada Tekno Liputan6.com via pesan teks.

Untuk pasar Tiongkok sendiri, kata Lucky, sebetulnya memang tidak ada yang menggunakan layanan Google, karena layanan Google di sana memang dilarang pemerintah. Tak cuma Google, layanan teknologi asal AS seperti Facebook, WhatsApp, dan lainnya juga diblokir.

"Cuma kan sekarang pasar smartphone Huawei sudah global, ini akan berdampak di luar Tiongkok," tandas pendiri komunitas ID-Android dan Gadtorade ini.

Karenanya, Lucky meyakini kalau pasar global Huawei bisa berdampak, mengingat pasar global Huawei di luar Tiongkok sudah sangat mengandalkan layanan Google. Ia menilai, tidak mudah mengubah kebiasaan ini, apalagi kebanyakan pengguna Android di luar Tiongkok sudah sangat bergantung dengan layanan Google.

Terkait kapan dampak tersebut mulai dirasakan pengguna, Lucky mengungkap dampaknya justru akan terasa pada perangkat terbaru dari Huawei dan Honor.

"Secara produk dan hardware, memang dikatakan Huawei sudah punya stok beberapa bulan kedepan untuk menghadapi kalau sampai ditendang oleh AS, tetapimasalah software memang agak repot ya. Dampak ini akan terasa pada next product dari Huawei atau Honor, kalau sampai berkepanjangan pemblokirannyanya," jelas Lucky.

"Mungkin tidak secepat seperti waktu ZTE di-ban oleh Amerika, karena ZTE benar bergantung pada chip buatan Amerika seperti Qualcomm dan lainnya, tetapi Huawei lebih siap di sisi hardware. Cuma sisi software ini saya pikir malah lebih sulit dibanding hardware," tambahnya menerangkan.

Kesulitan pada masalah software perusahaan juga digambarkan Lucky dalam sebuah contoh, pada sisi PC atau laptop, di mana banyak yang sudah terbiasa dengan Microsoft Windows disuruh beralih ke Linux juga gagal.

Walau nantinya dari sisi basic Android tetap akan sama bisa digunakan, tetapi layanan Google ini menurutnya sudah mengakar, banyak yang menggunakannya tidak hanya di sisi smartphone Android saja, tapi juga menggunakan akun yang sama di PC untuk browser dan banyak layanan Google, untuk email, untuk mesin pencari, dan lainnya. Lucky menegaskan, hal tersebut jelas tidak akan mudah mengubah kebiasaan pengguna.

"Memang dimungkinkan dengan sideload layanan Google seperti pada custom ROM, cuma ini secara business to business tidak bisa dilakukan oleh brand-nya langsung, harus oleh pengguna sendiri atau pihak ketiga, yang sepertinya untuk pasar global atau Eropa akkan menjadi andalan Huawei untuk membuat orang lebih melirik ke brand lain dibanding repot," tutur Lucky.

Di mata Lucky, pengembangan software Android untuk bisa optimal pada hardware juga biasanya menjadi kerjasama kedua belah pihak antara Google dan brand. Tanpa kerjasama ini, bisa saja optimalisasi perangkat akan lebih butuh waktu.

"Kalau ribut berkepanjangan (antara Huawei dengan AS) akan repot, karena sekarang ini semuanya sudah berlaku global, semua sudah saling terhubung dan saling tergantung. Bukan hanya Huawei yang rugi sebenarnya, tetapi termasuk dari pihak di AS sendiri, dan pelanggan tentunya," tutupnya.

*Laporan kolaborasi Merdeka.com dengan Liputan6.com

(mdk/faz)