Huawei: Tidak Tepat Kami Disebut Ancaman Keamanan Siber AS
Hubungan raksasa teknologi asal Tiongkok, Huawei dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) semakin memanas.
Hubungan raksasa teknologi asal Tiongkok, Huawei dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) semakin memanas.
Berusaha mendinginkan suasana, Huawei menyatakan kalau perusahaannya bukan ancaman keamanan siber negara adidaya.
-
Apa yang dilakukan Huawei selama berbisnis di Indonesia? Selama lebih dari 23 tahun beroperasi di Indonesia, Huawei telah membangun dengan berbagai pemangku kepentingan, demi mendukung kesuksesan transformasi digital dan tercapainya Visi Indonesia Emas 2045
-
Bagaimana Huawei menunjukkan komitmennya untuk memajukan Indonesia? Lewat inovasi teknologi dan layanan mereka miliki baik yang bergerak di bidang Carrier Network, Enterprise, Consumer, Cloud, hingga Digital Power, perusahaan asal China ini berkomitmen memajukan Indonesia juga mitra kerja mereka.
-
Siapa yang bertemu dengan President of Global ICT HR Huawei? Secara terpisah, saat meet and greet dengan President of Global ICT HR Huawei, Ding AI Long, di Shenzen, Ida Fauziyah menyampaikan terima kasih kepada Huawei atas komitmen dan kolaborasi yang konsisten dalam Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) jangka panjang.
-
Bagaimana Huawei menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat? Ida Fauziyah menjelaskan bentuk kepedulian terlihat dari salah satu Corporate Social Responsibility (CSR) Huawei. Yakni mempekerjakan lebih dari 90 persen pekerja lokal Indonesia yang merupakan lulusan terbaik dari perguruan tinggi di Indonesia. "Huawei juga berperan aktif dalam menyediakan peningkatan keterampilan dan kompetensi sesuai dengan standar kebutuhan industri, " ujar Ida Fauziyah.
-
Di mana Huawei berperan dalam penguatan ekonomi digital? Adapun penguatan ekonomi digital yang dimaksud mencakup percepatan transformasi digital di berbagai sektor, mendorong pembangunan ramah lingkungan melalui utilisasiteknologi, memperkuatkeamanan siber dan perlindungan data pribadi untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan publik.
-
Mengapa Kemnaker mengapresiasi Huawei? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, memberikan apresiasi atas kepatuhan Huawei pada regulasi yang berlaku selama 24 tahun berusaha di Indonesia.
Chief Legal Officer Huawei, Song Liuping menyatakan, tidak ada jaminan siber AS bakal aman meski Huawei tidak beroperasi di sana.
"Pelarangan terhadap Huawei dengan alasan keamanan siber tidak menjadi jaminan bahwa jaringan telekomunikasi AS akan lebih aman. Upaya tersebut tidak tepat dan menggiring opini yang tidak tepat terkait tantangan keamanan siber bersama yang kita hadapi saat ini," ungkap Song dalam keterangan resmi, Kamis (30/5).
Huawei secara spesifik merasa keberatan dengan pemberlakuan pasal 889 Undang-Undang Keamanan Nasional (NDAA) 2019 tentang pelarangan kerjasama AS (dan seluruh lembaga di dalamnya) dengan Huawei.
“Pemerintah AS tak dapat menunjukkan bukti yang menunjukkan Huawei sebagai ancaman keamanan. Tidak ada senapan, tentu tidak akan muncul api. Benar-benar seperti tembakan penuh spekulasi,” kata Song.
Bukan hanya terkait keamanan siber, Huawei juga menyinggung soal dimasukkannya perusahaan teknologi ini ke daftar hitam Kementerian Perdagangan AS.
Song menyatakan, itu merupakan preseden berbahaya yang membuat industri telekomunikasi menderita.
Sementara, Penasihat Hukum Huawei, Glen Nager menambahkan pasal 889 NDAA bertentangan dengan prinsip “Bill of Attainder, Due Process, dan Vesting Clauses” yang tercantum dalam konsitusi negara AS. Kasus ini dipandang sebagai kasus hukum murni yang ditandai dengan tidak adanya fakta.
Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, sidang dengar pendapat terkait mosi keberatan Huawei bakal berlangsung pada 19 September mendatang.
Sumber: Liputan6.com
Reporter: Athika Rahma
(mdk/faz)