Komisi I DPR Optimis RUU KKS Terbit Akhir Periode Ini
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakin Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) bisa diterbitkan pada akhir periode ini.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakin Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) bisa diterbitkan pada akhir periode ini. Hal tersebut diutarakan oleh anggota Komisi I DPR Jerry Sambuaga di Jakarta pada Rabu (18/9) ini.
"Feeling saya awalnya RUU ini tidak bisa selesai karena keterbatasan waktu tetapi semenjak pembahasan dibentuk pansus (panitia khusus), saya jadi positif bahwa RUU KKS bisa diselesaikan pada akhir periode ini," kata Jerry.
-
Dimana ransomware menyerang di Indonesia? Terbaru, Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 di Surabaya yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terkena ransomware.
-
Kapan serangan ransomware di Indonesia meningkat? Fakta mencengangkan lainnya, tahukah kamu kalau Indonesia ternyata menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan jumlah serangan ransomware terbanyak di tahun 2022?
-
Siapa yang menguasai internet di Indonesia? “Ada peningkatan sebesar 1,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Muhammad Arif, Ketua Umum APJII. Menariknya, dari jumlah tersebut, pengguna internet didominasi oleh satu kelompok saja. Maksud dari kelompok ini adalah orang-orang dengan rentang usia tertentu yang “menguasai” jagad internet Tanah Air. Siapa mereka? Menurut survey itu, terdapat enam kelompok dengan rentang usia bermacam-macam. Dari kelompok generasi itu, Gen Z adalah orang-orang yang menguasai jagad internet di Indonesia.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
Pembentukan pansus ini membuat pembahasan RUU dilakukan oleh Komisi I, Komisi III, dan Badan Legislasi DPR. Selain itu, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dinilai telah bekerja dengan baik selama proses pembahasan RUU. Didasari inilah, Jerry percaya bahwa dalam 12 hari kedepan RUU KKS bisa menjadi UU KKS.
Meski demikian, Jerry tetap memperhatikan akan kualitas RUU ini.
"Secara teknis memang bisa diselesaikan tetapi harus berkualitas. Jangan lupa kalau ini multisektor kenanya. Saya harap semua pihak dapat menjalankan perannya dengan baik, yaitu regulator dapat membuat regulasinya masing-masing, BSSN untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul, dan aparat untuk menindakinya," jelasnya.
Menanggapi ini, Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar mengatakan pihaknya meragukan kualitas RUU KKS. Pasalnya, DPR hanya memiliki waktu yang singkat untuk membahasnya sehingga tidak bisa maksimal.
"Padahal kan ini mengatur banyak stakeholder. Akan lebih baik jika ditunda hingga periode baru DPR," tuturnya.
Selain itu, dia juga mengkhawatirkan penerbitan RUU KKS akan menyakiti RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). RUU PDP adalah RUU yang tidak kunjung dibahas dan disahkan sejak Juli lalu. Wahyudi melihat bagaimana RUU KKS dapat tumpang tindih dengan RUU PDP.
"Jika nanti ada peraturan yang ada di PDP dan sudah diatur di KKS nanti bisa dikalahkan dan terkesannya mengurangi PDP. Ini mungkin terjadi karena bisa terkesan aneh nantinya jika KKS yang baru sah tiba-tiba sudah direvisi," lanjutnya.
Wahyudi juga menwarkan solusi untuk ini, yaitu pembahasan pararel. Menurutnya, RUU KKS dan PDP bisa dibahas secara bersamaan dalam satu periode. Hal ini demi bisa menyelaraskan kedua RUU dan memastikan tidak ada pengurangan atau penindihan agar keduanya saling melengkapi.
Reporter Magang: Joshua Michael
(mdk/faz)