Telkomsel baru tahu soal revisi aturan telekomunikasi dari media

Telkomsel tak ikut diajak bicara soal PP No 53/2000 tentang Telekomunikasi

2016-06-28 13:37:00

Kabar mengenai revisi aturan Peraturan Pemerintah (PP) No 53/2000 tentang Telekomunikasi mengatur masalah frekuensi dan orbit satelit, yang sudah berada di meja Presiden RI Joko Widodo, diakui Telkomsel jika pihaknya tak ikut diajak bicara soal itu.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah saat acara buka puasa bersama (Bukber) awak media di Gedung Telkomsel, Jakarta, Senin (27/06). Malahan dia berujar jika pihaknya baru tahu dari pemberitaan media massa.

"Kami tidak merasa dilibatkan dalam persoalan revisi aturan itu. Kami juga baru tahu dari media massa," jelasnya.

Dalam draft revisi itu, salah satu point utamanya adalah soal network sharing. Aturan disahkannya network sharing ini lah yang ditunggu-tunggu oleh XL dan Indosat Ooredoo.

Kedua operator selular itu memiliki alasan jika dengan adanya aturan mengenai network sharing, maka keniscayaan industri telekomunikasi di negeri ini akan tumbuh makin sehat. Sementara, posisi industri ini pun makin susah karena harus melaraskan semua keinginan berbagai pihak seperti konsumen, investor, dan pemerintah.

Sekadar informasi, kedua operator tersebut telah menjalin kolaborasi network sharing berbasis Multi Operator Radio Access Network (MORAN). Kolaborasi itu ingin mereka tingkatkan hingga menjadi Multi Operator Core Network (MOCN). MOCN ini sederhananya memungkinkan terjadinya penggunaan frekuensi secara bersama.

Nah, selain itu juga, dengan penggunaan metode MOCN, akan lebih menciptakan efisiensi investasi sebesar 40 persen. Namun, untuk memuluskan rencana itu, mereka juga tengah menunggu regulasi mengenai network sharing.

Ririek melanjutkan, pada dasarnya pihaknya tak keberatan soal network sharing. Hanya saja, jangan sampai network sharing bersifat wajib hingga masuk ke dalam sebuah aturan. Dirinya beranggapan bahwa alangkah baiknya network sharing dilakukan secara Business to Business (B2B).

"Kalau dijadikan kewajiban, nanti tidak ada yang mau bangun jaringan. Ini juga bisa berbahaya bagi kepentingan nasional," terangnya.

Telkomsel sendiri, hingga saat ini telah membangun 116 ribu base transceiver station (BTS) yang diklaim telah melayani 95 persen populasi penduduk Indonesia, termasuk juga di daerah terpencil dan pulau terluar serta daerah perbatasan negara. Kini Telkomsel telah memiliki jumlah pelanggan sekitar 156 juta.

Oleh sebabnya, Ia mengharapkan pemerintah bersikap adil dan tak memihak terhadap salah satu satu operator semata. Persoalan ini pun dirinya gambarkan seperti kompetisi dalam lomba lari marathon Jakarta-Bandung.

"Ibaratnya kita udah lari marathon dan udah jauh sampai Cimahi dan dekat dengan Bandung.Tetapi tiba-tiba lombanya diubah. Finishnya gak jadi di Bandung, melainkan di Bekasi" ujarnya.

Baca juga:
Pengamat minta revisi aturan telekomunikasi libatkan stakeholder
Begini jurus Telkomsel tingkatkan kualitas jaringan selama Lebaran
Bos Telkomsel buka suara soal ribut-ribut dengan Indosat
Dipanggil KPPU, Indosat dan Telkomsel bantah berseteru
Telkomsel edukasi masyarakat tentang transaksi non tunai
Mastel sebut tak lihat adanya monopoli yang dilakukan Telkomsel

(mdk/bbo)