1 Juni, harga BBM di 12 Kabupaten pelosok satu harga dengan Jakarta
Menurut Sudjatmiko, Kementerian ESDM merencanakan program BBM satu harga dan akan dibangun lembaga penyalur BBM di 150 titik pada 148 kabupaten. Sebanyak 54 titik akan dibangun pada tahun 2017, 50 titik tahun 2018, dan 46 titik di tahun 2019.
Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di 12 kabupaten yang masuk wilayah pedalaman sudah sama dengan harga BBM di daerah lain, atau seperti di Jabodetabek sejak 1 Juni 2017.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Kementerian ESDM, Sujatmiko mengatakan, masyarakat di 12 kabupaten tersebut sebelumnya membeli BBM dengan harga Rp 8.000 hingga Rp 18.000 per liter, tapi sekarang bisa beli dengan harga seperti di SPBU Pertamina yaitu Rp 6.450 per liter untuk Premium (BBM Khusus Penugasan), dan Rp 5.150 per liter untuk Solar.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Mengapa Pertamina menyesuaikan harga BBM? Pertamina menyesuaikan harga BBM untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga jual BBM non subsidi? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Bagaimana Pertamina memastikan harga BBM tetap kompetitif? “Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,” ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso. Fadjar menambahkan di tengah fluktuasi harga minyak dunia, Pertamina terus berupaya menjaga kinerja rantai pasoknya, termasuk fleksibilitas memperoleh minyak mentah (crude oil) sehingga harga produk BBM bisa tetap kompetitif.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Bagaimana cara Pertamina memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus mendukung upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan cara melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code pada laman www.subsiditepat.mypertamina.id.
Menurut Sudjatmiko, Kementerian ESDM merencanakan program BBM satu harga dan akan dibangun lembaga penyalur BBM di 150 titik pada 148 kabupaten. Sebanyak 54 titik akan dibangun pada tahun 2017, 50 titik tahun 2018, dan 46 titik di tahun 2019.
"Untuk tahun 2017, dari rencana sebanyak 54 titik, per tanggal 1 Juni 2017 telah beroperasi sebanyak 12 titik di 12 kabupaten. Bahkan pertengahan atau akhir Juni bisa bertambah lagi. BBM satu harga berjalan efektif dan terus mengalami kemajuan," ungkap Sudjatmiko seperti dikutip dari laman Setkab.
Program BBM Satu Harga di seluruh pelosok Tanah Air sebelumnya telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Yahukimo, Papua, Selasa, 18 Oktober 2016 lalu.
Jokowi mengakui, bila BBM satu harga akan merugikan pihak Pertamina. Namun dia menegaskan, untuk menghilangkan ketidak setaraan harga BBM, hal itu harus tetap dilakukan.
Presiden Jokowi meyakini, dengan menurunnya harga BBM dapat menurunkan banyak biaya keseharian di Papua, seperti, transportasi, harga makanan, dan logistik, sehingga masyarakat Indonesia di wilayah terpencil bisa mengejar ketertinggalannya.
"Saya menyadari Pertamina juga mengeluarkan biaya yang besar untuk mensubsidi angkutan ini. Tetapi saya kira Pertamina juga bisa mengkompensasi dari usaha lain di bidang migas, ada cross subsidi. Sehingga mewujudkan keadilan," kata Presiden saat itu.
Berikut 12 Kabupaten yang dimaksud:
1. Kec. Pulau-pulau Batu, Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara
2. Kec. Siberut Tengah, Kab. Mentawai, Sumatera Barat
3. Kec. Karimun Jawa, Kab. Jepara, Jawa Tengah
4. Kec. Raas, Kab. Sumenep, Jawa Timur
5. Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, NTB
6. Kec. Waingapu, Kab. Sumba Timur, NTT
7. Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Hulu, Kalimatan Timur
8. Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara
9. Kec. Moswaren, Kab. Sorong Selatan, Papua Barat
10. Kec. Morotai Utara, Kab. Morotai, Maluku Utara
11. Kec. Distrik Paniai Barat, Kab. Paniai, Papua
12. Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat.
Baca juga:
Pesan Jonan ke BPH Migas: Kawal program BBM satu harga
Demi BBM satu harga, Pertamina nombok Rp 2 triliun per tahun
Per Maret, Pertamina petakan 150 titik daerah target BBM satu harga
Warga di 9 daerah terpencil ini kini sudah rasakan BBM murah
Kementerian ESDM fokus BBM Satu Harga di Papua