101 Bidang lahan siap dibebaskan untuk konstruksi proyek MRT Jakarta
Saat ini, kata Silvia, warga yang setuju dengan pembebasan lahan tersebut tengah menjalani proses pencocokan dokumen sertifikat di Badan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bila dokumen milik warga tersebut cocok dengan yang ada di BPN maka langsung ke proses pembayaran.
Proses pengerjaan proyek MRT tahap pembangunan fisik telah berjalan 62 persen. Salah satu, permasalahan pembangunan moda transportasi massal ini yakni pembebasan lahan.
Direktur Konstruksi PT MRT, Silvia Halim mengatakan hingga kini sudah ada 101 bidang bangunan yang dapat dibebaskan oleh pemilik lahan.
-
Bagaimana MRT Jakarta dibangun? Koridor 1 MRT mulai beroperasi sejak 2019. Jalurnya sepanjang 16 kilometer. 10 kilometer jalur layang dan 6 kilometer di bawah tanah.
-
Kapan MRT mulai dibangun? Tahukah Anda jika MRT sebenarnya sudah dirintis sejak era Orde Baru, yakni tahun 1985.
-
Kenapa LRT Jabodetabek diharapkan dapat mengurangi kemacetan? Resmi dibuka pada 28 Agustus 2023 oleh Presiden Joko Widodo, LRT Jabodetabek memberikan pilihan transportasi modern yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan serta memudahkan mobilitas bagi para pekerja dan penduduk di sekitar stasiun.
-
Bagaimana MRT Jakarta mengelola kerumunan saat misa berlangsung? MRT Jakarta juga menyiapkan manajemen kerumunan (crowd management) melalui penambahan petugas dan peralatan pendukung seperti pengeras suara dan rambu penunjuk arah di area stasiun.
-
Apa solusi yang diusulkan Jokowi untuk menutup kerugian MRT dan LRT? Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau "electronic road pricing" (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut."Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi," kata Jokowi.
-
Di mana MRT Jakarta berada? Terdapat enam kilometer jalur Mass Rapid Transit (MRT) di bawah tanah Jakarta.
"Jadi ada pertambahan dari yang sebelumnya kalau. Dari 134 sudah ada 101 yang setuju tinggal 33 yang masuk konsinyasi (ke Pengadilan)," ujar Silvia saat ditemui di Kantor MRT Jakarta, Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu (21/12).
Saat ini, kata Silvia, warga yang setuju dengan pembebasan lahan tersebut tengah menjalani proses pencocokan dokumen sertifikat di Badan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bila dokumen milik warga tersebut cocok dengan yang ada di BPN maka langsung ke proses pembayaran.
"Hari ini warga telah dipanggil oleh BPN untuk menyelesaikan proses mencocokkan dokumen antara yang dimiliki warga dengan yang resmi dari BPN. Kalau sudah oke besok tinggal pembayarannya," jelasnya.
Silvia menambahkan pembayaran pembebasan lahan bukan menjadi domainnya. Melainkan, Pemda DKI dan BPN sebagai tim pelaksana. "Kalau pembayaran kan itu antara pemda DKI dan BPN, mereka tim pelaksana untuk itu," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Agung Wicaksono mengatakan masih ada 33 bangunan yang belum rampung masalah pembebasan. Sesuai UU Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum maka pembebasan lahan akan dolakukan proses konsinyasi di Pengadilan Negeri.
"Jadi tinggal sisanya 30-an (lahan bangunan), itu sesuai ketentuan yang berlaku, dari UU No 2 tahun 2012 bisa dikonsinyasi. Jadi targetnya demikian," kata Agung.
Hingga kini, aspek pembangunan konstruksi juga telah mencapai 62 persen. Targetnya bila tak ada lagi permasalahan dengan pembebasan lahan maka proyek pembangunan MRT ini akan selesai pada pertengahan tahun 2018. Sehingga, pada Februari 2019 MRT siap beroperasi di Jakarta.
Baca juga:
PLN jadi penyuplai listrik MRT Jakarta
Jurus BPJT atasi macet tol Cikampek akibat pembangunan jalan layang
Ubah ketahanan gempa sampai 8 SR, kontraktor MRT minta dana tambahan
Beroperasi 2019, MRT Jakarta dijanjikan berkelas dunia
Ini penampakan terowongan MRT di bawah Bundaran HI
Proyek MRT terhambat, DKI desak pusat bikin aturan pembebasan lahan
Tinjau pengerjaan proyek MRT, Plt Gubernur DKI mengaku puas