3 Tahun berkuasa, Jokowi masih tegur kepala daerah soal belanja APBD
3 Tahun berkuasa, Jokowi masih tegur kepala daerah soal belanja APBD. Presiden Jokowi menyesalkan banyaknya kepala daerah yang sering telat dalam membelanjakan APBD. Dia mengatakan, setiap akhir tahun, kepala daerah langsung sibuk menggunakan APBD yang padahal seharusnya dapat dipergunakan pada awal tahun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyesalkan banyaknya kepala daerah yang sering telat dalam membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dia mengatakan, setiap akhir tahun, kepala daerah langsung sibuk menggunakan APBD yang padahal seharusnya dapat dipergunakan pada awal tahun.
"Itu sudah bertahun-tahun berjalan seperti itu. Kalau sudah masuk November atau Desember grojog-grojogan uang. Bayar ini, bayar ini, bayar ini. Harusnya kan itu dimulai pengaturannya pada bulan-bulan awal, misalnya uang muka di bulan Januari harus sudah mulai keluar," kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, budaya yang melekat pada kepala daerah yaitu gemar menyimpan APBD di bank harus dihilangkan. Apabila APBD sudah dikirim dari pemerintah pusat, Presiden Jokowi berharap langsung dipergunakan tanpa perlu terlalu banyak dipikirkan.
"Jangan kita ini memiliki budaya senang taruh uang APBD kita di bank dan idle selama berbulan-bulan. Sehingga keadaan peredaran uang menjadi kering. Harus kita bangun sebuah budaya kerja, uang APBD itu segera dikeluarkan. Jangan sampai sudah ditransfer dari pusat DAU-nya misalnya, tidak segera digunakan," tegasnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia, Presiden Jokowi berpesan agar mereka dapat fokus memikirkan soal investasi dan ekspor dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. "Karena kita tidak mungkin mendongkrak yang namanya pertumbuhan ekonomi dari loncatan APBD, tidak mungkin. Kuncinya dari dua ini, bagaimana menggenjot ekspor, bagaimana menggenjot investasi. Dua ini kunci yang harus betul-betul dipahami," katanya.
Terkait ekspor, Presiden Jokowi mengakui tak mudah dalam menjalankannya. Dia mengatakan, sektor ekspor tengah menurun dikarenakan pasar tengah lesu. Hal ini juga terjadi di Eropa, Amerika Serikat dan Benua Amerika.
"Kalau ekspor sulit digenjot, yang satunya kita masih punya peluang yaitu di investasi. Mendatangkan investor dan investasi di daerah kita, di provinsi, di kabupaten dan kabupaten kita. Ini jadi kunci pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat khusus Presiden Jokowi? Presiden akan mengadakan rapat internal besok (hari ini) mengenai ini dan tentu kita akan mempersiapkan langkah-langkah
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
Baca juga:
Presiden Jokowi minta wali kota tidak mengecer anggaran
Raker di DPR, Jaksa Agung singgung minta tambahan anggaran
Sempat warisi utang Rp 106 miliar, Minahasa Selatan kini incar WTP
Menkeu: 131 kabupaten/kota habiskan 50 persen anggaran buat gaji PNS
Strategi Jokowi jika swasta tak lirik proyek infrastruktur prioritas
Cara Tommy sulap PAD Jayapura naik hampir 8 kali lipat dalam 5 tahun
KPK ungkap kebocoran anggaran daerah capai 40 persen