4 Fakta mencengangkan KA cepat Jakarta-Bandung, termasuk membengkaknya nilai proyek

Jalur kerta cepat punya 22 titik kritis

Komisaris Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Sahala Lumban Gaol mengatakan jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki setidaknya 22 critical point (titik kritis). Salah satu yang tersulit adalah pembangunan tunnel (terowongan) di daerah Halim.

"Sepanjang Jakarta-Bandung itu ada sekitar 22 titik critical, satu di DKI Jakarta di Halim," kata Sahala saat ditemui usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa (20/2).

Halim merupakan critical point yang paling utama sebab selain ada tunnel juga akan dibangun elevated (jalur melayang). "Nanti di Halim itu ada elevated, abis itu juga tunnel. Lumayan panjang dan butuh waktu membangunnya critical point di sana," ujarnya.

Pembangunan tunnel di Halim memakan waktu lama sebab harus melalui proses pengeboran yang panjang yaitu 2,6 Km. "Itu kalau gak salah 2,6 Km, butuh waktu mungkin 26 bulan mungkin hanya untuk bangun tunnel itu aja."

Saat ini, lanjutnya, pembangunan tunnel di Halim sudah dalam tahap persiapan. "Sekarang sudah persiapan."

Selain itu, critical point lainnya adalah elevated di daerah Karawang. Kemudian di Bandung juga akan dibangun tunnel lainnya. "Di daerah Karawang ada itu yang elevated. Di Bandung terowongan Walini, sudah dibor."

Nilai proyek membengkak

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwi Windarto menyebut bahwa nilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bertambah semula USD 5,9 miliar menjadi USD 6,071 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan adanya beberapa komponen proyek yang berubah.

"USD 5,9 miliar jadi USD 6,071 miliar sudah lama kok," kata Dwi saat ditemui usai rapat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa (20/2).

Adapun hal-hal yang menyebabkan adanya kenaikan di antaranya adalah adanya perubahan rencana pembangunan jalur di sejumlah titik dari melayang menjadi memakai terowongan. Selain itu, nilai asuransi proyek dan komponen debt service reserve account (DSRA) yang membengkak. Tambahan-tambahan tersebut membengkak hingga USD 100 juta dari nilai awal sebelum adanya perubahan.

"Asuransi dan DSRA, debt service reserve account. Jadi reserve account yang harus ditanggung KCIC karena pinjaman," ujarnya.

Dwi menjelaskan, dari seluruh angka tersebut tidak seluruhnya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), namun sebagian lagi berasal dari ekuitas perusahaan yang memiliki 60 persen saham di KCIC dan Beijing Yawan yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) serta konsorsium lima BUMN China yang memiliki 40 persen saham di KCIC.

"75 persen dari CDB 25 persen dari ekuitas pemegang saham."

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan memiliki empat stasiun, yakni Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Walini dan Stasiun Tegalluar (Bojongsoang, Kabupaten Bandung).

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga akan dilengkapi dengan kawasan terintegrasi dengan moda transportasi masal atau transit oriented development (TOD) di tiga titik yaitu Karawang, Walini, dan Tegalluar.

Sebelumnya, investasi awal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yaitu USD 5,1 miliar. Jalur kereta yang membentang 142 kilometer tersebut menembus sembilan kabupaten-kota sepanjang di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta.

China akui proses pembangunan sangat cepat

Komisaris Utama KCIC, Sahala Lumban Gaol, mengaku optimistis proyek kereta cepat bisa rampung pada 2020 mendatang. "Pasti (selesai tahun 2020), kontraktor sangat yakin selesai," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (20/2).

Sahala mengaku heran pada rumor beredar yang menilai kereta cepat bukan proyek yang strategis dan berjalan lambat. Padahal, lanjutnya, sejak proses peletakan batu pertama pembangunan (groundbreaking) Januari 2016 lalu, proses pembangunan masuk kategori cepat.

"Saya bilang proses ini tidak berlarut-larut. Kalau dibilang orang, proyek ini cepat loh. Kalau pihak China mengatakan ini cepat. Jadi kalau dibilang berlarut-larut, tidak. Kita jalani sesuai proses yang ada."

Adapun salah satu kendala yang penyelesaiannya cukup memakan banyak waktu adalah terkait pembebasan lahan. Sebab, proses tersebut baru bisa dilakukan setelah rencana tata ruang wilayah (RTRW) nasional rampung pada April 2018.

"Artinya pembebasan tanah tidak bisa dilakukan walaupun dulu trasenya sudah keluar, izin pembangunan sudah keluar, tapi harus kita ikuti aturan-aturannya."

Menko Luhut mengungkapkan, rapat kali ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan angka investasi dan hal lain yang diperkirakan dapat menjadi hambatan proyek kereta cepat.

"Kita bicara tadi kita bahas semua angka-angkanya supaya kita tahu bagaimana kalau ada kelemahan, untuk kita perbaiki. Tapi kita tidak berbicara jalan atau tidak jalan, proyeknya tetap jalan," kata Menko Luhut.

Sementara itu, beberapa hal yang dinilai menjadi hambatan adalah terkait masalah pembebasan lahan, harga dan waktu pengerjaan proyek. Untuk itu, Menko Luhut mengatakan akan terus menggelar rapat untuk membahas kendala teknis proyek kereta cepat.

Dalam kesempatan serupa, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri mengungkapkan telah melakukan pembahasan awal mengenai hal-hal teknis proyek kereta cepat. "Kamis akan ada (lagi) rapat tim teknis," kata Dirjen Zulfikri.

Dirjen Zulfikri mengatakan, nantinya hasil rapat tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada minggu depan.

Pembebasan lahan terhambat

Komisaris Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Sahala Lumban Gaol, mengatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih belum bisa menyelesaikan pembebasan lahan. Padahal, pembebasan lahan untuk proyek tersebut sudah dimulai sejak 2015 silam.

Sahala mengungkapkan, pembebasan lahan memakan banyak waktu sebab proses tersebut baru bisa dieksekusi setelah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional rampung pada April 2018 mendatang.

"Artinya pembebasan tanah tak bisa dilakukan walaupun dulu trasenya sudah keluar, izin pembangunan sudah keluar, tapi harus kita ikuti dengan aturan-aturannya, kan gitu," kata Sahala usai mengikut rapat di Gedung Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (20/2).

Sahala menjelaskan, sosialisasi pembebasan lahan juga baru disosialisasikan kepada masyarakat setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan penetapan lokasi (penlok).

"Kemudian dicek lagi siapa pemilik tanah, setelah ada daftar nominasi (pemilik tanah), baru dinilai KJPP, habis dinilai baru dilakukan musyawarah ke masyarakat dan ditentukan harganya menurut ini-ini," ujarnya.

Sahala mengungkapkan, saat ini proses pembebasan lahan sedang dalam tahap musyawarah bersama pemilik lahan untuk menetapkan harga sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kendati demikian, Sahala mengungkapkan saat ini dari total 142 Kilo Meter (KM) lahan yang digunakan untuk proyek kereta cepat sebanyak 55 Km sudah mulai dilakukan pembangunan. "Jadi kontraktor sudah mulai kerja semua. Speednya sudah mulai cepat nih. Tapi memang sudah kita serahkan yang 55 Km ini tidak keliatan di jalan raya kebetulan dia tidak di pinggir jalan tol semuanya. Orang melihat katanya sudah bangun kok tidak keliatan, ya tidak bisa kita pindahkan."

Salah satu kawasan yang sudah dibangun diantaranya adalah Halim Perdana Kusuma. "Kalian ke Halim dong sekali-sekali, itu sekarang sudah diratakan. Itu lahannya KCIC sudah mulai pembangunan di sana. Nanti di Halim itu ada elevated, abis itu juga tunnel (terowongan)."