5 Aksi perlawanan pemerintah pada rentenir pembuat susah hidup rakyat
Kehidupan petani dan nelayan di Indonesia yang tak kunjung sejahtera lantaran kerap terbelit masalah dengan lintah darat, tengkulak atau dikenal dengan istilah rentenir. Minimnya bantuan pendanaan berupa pinjaman dari bank, membuat petani terpaksa meminjam uang dari rentenir dengan bunga mencekik.
Direktur Pembiayaan dan Kerjasama, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan Nur Hidayat mengatakan salah satu tantangan utama bagi pengembangan usaha mikro adalah akses permodalan. Menurut dia, meskipun koperasi sudah sangat menjamur, tapi keberadaan koperasi belum dapat menjadi solusi permodalan.
Inilah yang menjadi penyebab masih banyaknya pelaku usaha mikro di Indonesia yang lebih memilih menarik pinjaman untuk modal usaha dari rentenir. "Kita turun, tanyakan, 75 persen responden katakan, mereka katakan (meminjam) ke Rentenir. Koperasi masih sangat sedikit," jelasnya.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kenapa OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah? OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah dengan memanfaatkan keunikan dan kekhasannya yang memiliki keunggulan dibanding produk bank konvensional. Keunggulan itu perlu dimaksimalkan agar perbankan syariah dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan perekonomian nasional.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Selain itu, kehidupan petani dan nelayan di Indonesia yang tak kunjung sejahtera lantaran kerap terbelit masalah dengan lintah darat, tengkulak atau dikenal dengan istilah rentenir. Minimnya bantuan pendanaan berupa pinjaman dari bank, membuat petani terpaksa meminjam uang dari rentenir dengan bunga mencekik.
"Kredit-kredit pertanian khususnya untuk holtikultura ada KUR (Kredit Usaha Rakyat), namun persyaratannya terlalu rigid (kaku), persyaratan perbankan masih terlalu ketat. Makanya petani holtikultura lebih memilih meminjam di luar kredit perbankan," ujar Direktur Perbenihan Holtikultura Kementan Sri Wijayanti Yusuf.
Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan para pelaku usaha banyak yang lari ke rentenir atau tengkulak ketimbang perbankan. Lantaran, pemberian kredit harus menggunakan agunan sebagai jaminan pinjaman.
Syarat tersebut dinilai tidak bisa dipenuhi para pelaku usaha. Padahal, pelaku usaha tersebut mampu mengembalikan pinjaman meskipun tidak memiliki agunan.
"Masalah UMKM itu adalah perbankan tidak percaya untuk memberikan kredit. Para pelaku usaha itu sebetulnya visible, hanya tidak bankable. Kalau tidak visible itu mana mungkin dia bisa ngambil dari rentenir," ujar dia.
Pemerintah pun tidak tinggal diam untuk memberangus praktik rentenir ini. Berikut rangkuman 5 upaya dari pemerintah.
OJK dorong bank salurkan kredit tanpa agunan ke UKM
Otoritas Jasa Keuangan mendorong perbankan gencar menyalurkan kredit tanpa agunan (KTA) ke pelaku usaha kecil. Dengan begitu, ruang gerak lintah darat atau rentenir semakin sempit.
"Itu sebenarnya Kredit Tanpa Agunan itu mirip kredit usaha rakyat (KUR) tapi kalau di bank kan enggak disebutkan. Kami sedang mendorong supaya banyak yang melakukan hal ini untuk menekan rentenir," ujar Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti Sandriharmy.
Diakuinya, penyaluran KTA masih seret meskipun perbankan menetapkan plafon pinjaman cukup tinggi, sebesar Rp 25 juta. Sebab, bank masih mengenakan bunga 10 persen. Namun, itu masih lebih kecil ketimbang bunga ditetapkan rentenir.
"Kami ini kan ingin lawan rentenir, tapi jeleknya kan tinggi sekali bunganya. Jauh di bawah rentenir, tapi masih tinggi di atas 10 persen," pungkas dia.
Presiden Jokowi dorong pinjam KUR dibanding rentenir
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari bahwa salah satu kendala bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam meningkatkan usahanya di Indonesia adalah masalah permodalan.
"Kita punya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bunganya tidak lagi 22 persen, tapi sembilan persen per tahun. Bahkan, Gubernur Jateng sudah memiliki kredit sejenis dengan bunga tujuh persen. Gunakan itu untuk meningkatkan usaha, jangan lagi pinjam modal ke rentenir," kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, program tersebut merupakan program gotong-royong dari semua kementerian yang memiliki program sejenis. "Selama ini kementerian kerja sendiri-sendiri. Saya akui, program mereka bagus. Tapi, akan lebih bagus lagi bila bersinergi dan disatukan dalam satu program besar. Dengan program Sinergi ini, saya optimis kemiskinan di Indonesia bisa segera dientaskan," jelasnya.
BI genjot inklusi keuangan ke pelosok daerah
Bank Indonesia (BI) terus mendorong perbankan untuk menggiatkan program financial inclusion atau akses keuangan di semua lapisan masyarakat. Deputi Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Agusman mengatakan, program financial inclusion juga merupakan salah satu cara perbankan untuk mengurangi dominasi rentenir di pelosok daerah.
"Untuk menghindari rentenir jawabannya adalah kehadiran lembaga keuangan formal," kata Agusman.
Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran rentenir juga akibat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi terhadap akses keuangan. Kebutuhan yang besar terhadap akses keuangan, menyebabkan masyarakat rela membayar bunga hingga 100 persen per hari.
Bank wakaf mikro jadi solusi melawan rentenir
Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jaksa Keuangan (OJK), Ahmad Soekro Tratmono mengakui akses keuangan di pedesaan masih angat minim. Keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh rentenir di daerah-daerah pedesaan.
"Untuk memenuhi kebutuhan saja masyarakat di desa itu memprihatinkan sekali. Yang paling dekat ini adalah rentenir. Mereka datang door to door. Minjam Rp 100 ribu, dan mengembalikannya Rp 150 ribu," kata Ahmad.
Dia menyebut, sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, pihaknya telah mengembangkan akses keuangan yang cocok diterapkan di pedesaan, yakni melalui program Bank Wakaf Mikro (BWM).
"Kemudian OJK membangun lembaga keuangan mikro syariah karena kalau didekatkan oleh bank ini nggak bisa," imbuhnya.
Dengan begitu, dia berharap melalui BWM akan menjadi solusi akses pembiayaan buat masyarakat kecil untuk terhindar dari rentenir. BWM ini juga sekaligus berperan sebagai inkubator untuk mempersiapkan nasabah mengakses sektor lembaga keuangan formal.
OJK genjot implementasi branchless banking
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menuturkan pihaknya kini tengah mendorong program branchless banking sebagai bentuk perlawanan kepada rentenir daerah.
"Branchless banking membuka akses keuangan yang mudah diakses masyarakat. Bisa toko, koperasi, maupun individual. Saya yakin ini bisa melawan rentenir, ini yakin akan lebih murah harganya daripada rentenir," ujar Muliaman.
Â
(mdk/bim)