5 Fakta di balik kasus suap PLTU Riau-1, termasuk nasib iklim investasi RI

Presiden Jokowi yakin KPK profesional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Jokowi yakin lembaga antirasuah itu bisa bekerja profesional.

"Itu kewenangan KPK dan saya percaya KPK bertindak profesional," kata Jokowi usai memberikan kuliah umum di Gedung ABN NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan.

Pemerintah serahkan kasus pada proses hukum

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan permasalahan dugaan suap pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Riau I ke penegak hukum. "Proses hukum ikuti saja. Intinya proses hukum berjalan terus," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial.

Kementerian ESDM pun tidak ikut campur dalam pembangunan pembangkit tersebut, peran instansinya hanya dalam penetapan harga jual listrik dari pembangkit.

"Saya rasa kalau semua niat baik dijalankan dengan baik tidak ada begini. Saya sendiri belum tahu, ke kita kan nanti persetujuan harganya saja," tuturnya.

Istana yakin iklim investasi membaik

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko, menegaskan bahwa pengusutan kasus ini tidak akan menghambat iklim investasi. Melainkan justru memberikan kepastian investasi.

"Ya kalau penyelesaian kasus hukum ya. Intinya justru memberikan kepastian," kata dia saat ditemui Merdeka.com, di Balai Kartini, Jakarta.

Menurut dia, terkuaknya kasus itu, serta seluruh proses yang tengah dijalankan Komisi Antirasuah memberikan sinyal bahwa penegakan hukum sungguh berjalan di Indonesia.

"Dengan law enforcement yang sungguh-sungguh, yang baik justru memberikan kepastian investasi," tegas dia.

Proses pembangunan proyek baru penandatanganan perjanjian

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir mengatakan, penundaaan pembangunan PLTU mulut tambang Riau 1 diakibatkan kasus hukum yang menjerat proses pembangunan pembangkit. Proses pembangunan akan dilanjutkan setelah kasus hukum dinyatakan rampung.

"Karena ada proses hukum kita tunda sementara, sampai proses hukum selesai," kata Sofyan, di kantor pusat PLN, Jakarta.

Menurut Sofyan, saat ini proses pembangunan PLTU berkapasitas 2X300 Mega Watt (MW) tersebut masih dalam tahap awal penandatanganan Leter of Intent (LoI) antara perusahaan patungan, belum menyetuh tahap Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement/PPA).

Adapun perusahaan patungan tersebut adalah PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), PT Samantaka Batubara dari Black Gold Natural Resouces dan PT China Huadian Enginering. Porsinya adalah 51 persen anak usaha PLN yaitu PJB dan sianya konsorsium.

"Ini belum PPA. Nama perusahaan 51 anak usaha PLN PJB sisanya 49 konsorsium, karena sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 harus mayoritas BUMN," tutur Sofyan.

Kasus suap PLTU Riau tak akan ganggu proyek 35.000 MW

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, kasus suap PLTU Riau-1 tidak akan mengganggu proyek nasional pembangunan pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial menyatakan, pengerjaan PLTU Riau 1 tetap akan terus berjalan meski diterpa isu tak sedap soal kasus korupsi tersebut.

"Itu saya rasa akan tetap berjalan normal. Enggak ganggu, proyek tetap jalan," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Tamsil Linrung sependapat dengan Ego, dan mengatakan proyek akan terus dikerjakan dan percaya tindak korupsi itu tidak akan mengganggu jalannya pembangunan.

"Kenapa harus terganggu? Sistemnya kan sudah ada. Kalau ada yang bersalah, ganti saja yang bersalah. Yang lain kan tidak," ungkap dia.