5 Fakta utang luar negeri Indonesia makin mengkhawatirkan
BI khawatir melihat besarnya utang dan kaitannya dengan kondisi ekonomi global.
Berulang kali presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak akan menambah utang untuk memenuhi kebutuhan belanja negara. Caranya dengan melakukan efisiensi anggaran.
"Ya penggunaan APBN itu secara efisien dan tepat sasaran. Tidak perlu ngutang," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Menanggapi itu, Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan menyebut pemerintahan Jokowi-JK akan sulit keluar dari jeratan utang luar negeri yang sudah menggunung. Sebab, Indonesia tidak punya banyak uang untuk membiayai proyek pemerintah. Pasalnya, dalam 10 tahun terakhir, tidak ada peningkatan signifikan dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Indonesia.
Muncul sejumlah kekhawatiran dari besarnya utang luar negeri Indonesia yang jumlahnya kini di atas Rp 3.000 triliun. Dani menuding ada unsur kesengajaan asing dalam memberi utang ke Indonesia. Utang dijadikan sebagai instrumen penaklukan sebuah negara. Dengan banyaknya utang luar negeri Indonesia, asing akan mudah melakukan intervensi. Menurut Dani, modus utang sebagai instrumen penaklukan sudah ada dari zaman dulu.
Tidak hanya KAU yang khawatir, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo pun ikut was-was. Dia khawatir melihat besarnya utang dan kaitannya dengan kondisi ekonomi global.
"Indonesia ada risiko meski total utang pemerintah terhadap GDP sangat rendah. Tapi karena dampak krisis global membuat ekspor menurun dan rasionya terhadap utang meningkat. Kita perlu waspadai ini agar tidak menimbulkan risiko," ucap Agus di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (1/10).
Merdeka.com mencatat fakta terkait besarnya utang luar negeri Indonesia yang bikin khawatir. Berikut paparannya.
Utang di atas Rp 3.000 triliun
Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai posisi utang luar negeri Indonesia. Per Juli 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 290,6 miliar atau setara dengan Rp 3.501,2 triliun. Angka utang ini naik USD 5,7 miliar atau Rp 68,67 triliun dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya tercatat USD 284,9 miliar atau Rp 3.432,5 triliun.
BI juga mencatat utang luar negeri Indonesia pada Juli 2014 naik dibandingkan Juli tahun lalu yang hanya USD 261 miliar.
Utang luar negeri Indonesia ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan Bank Indonesia yang tercatat USD 134,15 miliar. Dari angka tersebut utang luar negeri pemerintah tercatat USD 125,8 miliar, sedangkan, utang luar negeri Bank Indonesia tercatat USD 8,4 miliar.
Utang luar negeri pemerintah dan bank sentral ini juga naik dari bulan sebelumnya yang tercatat hanya USD 131,6 miliar.
Selanjutnya utang luar Indonesia ini juga terdiri dari utang luar negeri swasta yang mencapai USD 154,4 miliar. Utang ini terpisah jadi utang bank dan utang non bank. Utang luar negeri perbankan pada Juli 2014 tercatat USD 29,2 miliar. Sedangkan, utang non bank tercatat USD 127,2 miliar.
Utang non bank terdiri dari non bank financial corporation dengan total utang USD 9,8 miliar dan perusahaan bukan lembaga keuangan atau non financial corporation yang utangnya mencapai USD 117,4 miliar.
Total utang asing, 36 persen surat utang
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mengaku khawatir dengan rencana Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya. Rencana ini akan berdampak pada larinya dana investor asing di Indonesia sehingga membuat nilai tukar Rupiah tertekan.
Pelemahan nilai tukar Rupiah dikhawatirkan membuat pembayaran utang asing menjadi lebih mahal, di luar prediksi. "Total utang pemerintah Indonesia pada asing tinggi mencapai 36 persen surat utang," katanya.
Ada risiko ratio utang naik
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo mulai khawatir dengan besarnya utang luar negeri Indonesia. Utang asing swasta dan pemerintah hingga Juli 2014 sudah melebihi angka Rp 3.000 triliun.
"Indonesia ada risiko meski total utang pemerintah terhadap GDP sangat rendah. Tapi karena dampak krisis global membuat ekspor menurun dan rasionya terhadap utang meningkat. Kita perlu waspadai ini agar tidak menimbulkan risiko," ucap Agus di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (1/10).
Negara bisa bangkrut
Mantan menteri keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier mengaku gerah dengan utang luar negeri Indonesia yang mencapai lebih dari Rp 3.000 triliun. Terlebih, utang luar negeri ini dinilai tidak membawa kebaikan untuk perekonomian.
Utang luar negeri pemerintah dan Bank Indonesia yang melebihi Rp 1.000 triliun juga disebut Fuad sama sekali tidak menolong perekonomian nasional.
Fuad menyarankan, pemerintahan Jokowi-JK selanjutnya tidak menambah utang luar negeri. Caranya, menghindari defisit anggaran dan memaksimalkan anggaran yang dimiliki.
Fuad mengingatkan, jika pemerintahan Jokowi-JK menambah utang, bukan mustahil suatu saat negara bakal bangkrut. "Bangkrut nanti negara, kita selalu dibikin jebakan dengan defisit," tutupnya.
Bayar bunga utang triliunan rupiah
Pemerintahan baru yang dipimpin presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla berkewajiban melanjutkan tradisi pembayaran bunga utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam rapat antara Menteri Keuangan Chatib Basri, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan badan anggaran DPR, disepakati pembayaran bunga utang dalam postur RAPBN 2015 2015 disepakati sebesar Rp 151, 96 triliun.
"Terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 137,9 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri Rp 14,02 triliun," ujar Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit di gedung DPR, Minggu (28/9)
(mdk/noe)