5 Jurus Menteri Susi jadikan ekspor ikan RI nomor satu di ASEAN

Lepas impor ikan

Kebijakan Pasar Bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlaku akhir tahun ini. Indonesia bisa meraup keuntungan besar jika jeli memanfaatkan potensi sektor kelautan.

Tidak heran jika Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan Indonesia menjadi pemain makanan laut (seafood) internasional. Kekayaan alam sektor kelautan modal bagi Indonesia merajai industri maritim dunia.

"Indonesia dengan sumber daya alam lautnya, bisa jadi pemain utama seafood dunia," kata Susi.

Untuk mewujudkan impian itu, Susi berharap adanya disiplin dan kerja sama. Menteri Susi melihat, sejauh ini Indonesia masih berat melepaskan impor, terutama ikan.

"Indonesia makan ikan saja impor, apa saja impor, ini harus diubah. Menarik jadi menteri pembantu presiden ini perubahan, karena itu saya tertarik," ujarnya.

Pemilik maskapai penerbangan Susi Air ini melihat perlunya menjaga sumber daya kelautan Indonesia agar nelayan lebih banyak panen ikan. Sehingga memakan ikan laut tidak lagi menjadi sesuatu yang mahal. "Harus bisa makan ikan laut," jelasnya.

Bangun industri pengolahan ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta perusahaan-perusahaan asal Norwegia dapat berinvestasi mendirikan industri pengolahan ikan salmon di Indonesia. Selama ini ikan salmon tak ada di Indonesia sehingga dalam memenuhi permintaan dalam negeri harus impor dari Norwegia.

Menteri Susi mengungkapkan, selama ini, perusahaan pengolahan salmon asal Norwegia justru berinvestasi di negara tetangga seperti Vietnam dan Kamboja.

"Mereka nanti bawa mesin-mesin ke sini, orang kita yang kerjakan," ujarnya.

Menurutnya, rencana mendirikan industri olahan ikan salmon dapat memberikan keuntungan di Tanah Air, misalnya produk tersebut bisa diekspor ke Jepang. Dia menambahkan, meski terjadi peningkatan impor salmon, namun hal ini merupakan bahan baku ekspor. 

"Salmon kan bukan produk yang kita punya, dan itu untuk re-ekspor," ungkapnya.

Menteri Susi mengungkapkan permasalahan rencana ini terdapat pada proses izin masuk ikan salmon. Dia berjanji akan berkoordinasi untuk memperbaiki aturan tersebut.

"Ikan salmon baru bisa mendapat izin masuk setelah 3 hari, padahal industri pengolahan butuh cepat. Hal inilah yang menyebabkan Norwegia dan negara-negara lainnya masih belum mau mendirikan pabrik pengolahan ikan salmon di Indonesia," tutup dia.

Perangi pencurian ikan ilegal

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut sekaligus Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) pemberantasan penangkapan ikan ilegal, Laksamana Widodo berjanji akan terus memerangi aksi pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Melalui payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) No 115 Tahun 2015, kapal yang terbukti melakukan pencurian ikan langsung ditenggelamkan di tengah laut.

"Target kita langsung tenggelamkan kalau sudah jelas-jelas ada potensi pelanggaran, bisa ditenggelamkan," ujarnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (23/11).

Melalui Satgas ini, kapal yang kedapatan mencuri ikan akan langsung ditenggelamkan di tengah laut tanpa di bawa ke pinggir terlebih dahulu. "Keputusan hukumnya sudah inkrah (keputusan akhir), maka kita akan tenggelamkan. Sekarang langsung ditenggelamkan di tengah laut, sudah tidak lagi digeret ke darat," jelas dia.

"Kapal asing yang jelas-jelas kapal milik asing, ABK asing, melakukan tindakan penangkapan ikan di teritori sudah pasti ditenggelamkan sambil proses berjalan. Begitu juga kapal berbendera Indonesia tapi ABK nya asing, juga langsung kita tenggelamkan," ungkapnya.

Sebelum ditenggelamkan, ABK asing tersebut akan dievakuasi terlebih dahulu untuk mengikuti proses selanjutnya sebelum dikembalikan ke negara asalnya.

"Kita amankan ABK-nya, kita bawa ke pangkalan terdekat. Kemudian kita evakuasi kembalikan ke negara asal. Tim sudah sangat lengkap jadi langsung bisa evaluasi, mengindentifikasi bahwa ini akan ditenggelamkan atau ada proses di darat," lanjutnya.

Bahkan, selain kapal asing, kapal Indonesia juga berpotensi dilakukan penenggelaman secara langsung jika telah berkali-kali melakukan pelanggaran.

"Yang tidak ditenggelamkan yaitu kapal Indonesia, berbendera Indonesia, pelanggaran yang sifatnya bukan kejahatan. Tapi seandainya (pelanggarannya) fatal misalnya sudah pernah melakukan tindakan pelanggaran yang merusak lingkungan, sudah diperingatkan, kita sudah punya list, begitu dilakukan lagi, kita tidak punya pilihan," tutup dia.

Kerja sama dengan Interpol

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendorong Interpol membuat regulasi menetapkan kejahatan perikanan sebagai kriminilitas lintas negara. Inisiatif itu diungkapkannya saat pertemuan organisasi polisi kriminal internasional beranggotakan 190 negara tersebut di Singapura.

"Kemarin saya dari interpol untuk menginisasi agar kejahatan perikanan bisa dikategorikan sebagai transnational crime," ujar Susi.

Menurutnya, kejahatan perikanan tak hanya berdiri sendiri. Seringkali itu dibarengi oleh kejahatan lainnya.

Semisal, kapal berlayar di perairan Afrika tak hanya bertujuan mencuri ikan. Tetapi juga kerap melakukan penjualan ilegal hewan liar.

"Di Indonesia juga Illegal Fishing bukan hanya soal ikan. Semua kapal tramper masuk ke perairan kita sambil menyeludupkan minuman keras. Lalu mereka juga dari sana bawa logistik, tepung terigu, beras, termasuk sparepart kapal tanpa melalui bea cukai," katanya

Bahkan, menurut Susi, MV Hai Fa, kapal China kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia juga menangkap hewan langka di Tanah Air.

"Kakatua raja, kura-kura babi dan lain sebagainya yang sebetulnya tidak boleh diperjualbelikan lagi," ucapnya.

"Dalam waktu dekat kita juga akan bentuk joint commitee dengan Papua Nugini, menyusul adalah Australia. Timor Leste masih lama prosesnya."

Buka jalur penerbangan ikan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meminta otoritas penerbangan membuka jalur penerbangan (gateway) langsung untuk mendistribusikan ikan ke seluruh Indonesia, bahkan ekspor ke mancanegara. Hasil perikanan yang dikirim menggunakan moda transportasi udara akan lebih segar.

"Sekarang pun sudah banyak yang mengirim ikan lewat udara. Kita ingin pemerintah membuka gateway langsung," ujar Susi.

Ia menjelaskan, jalur penerbangan itu misalnya dari daerah Maluku Utara dan Papua Nugini ke Palau (negara kepulauan di Samudera Pasifik). Lalu di jalur selatan merambah daerah bagian di Australia, seperti Darwin dan lainnya.

"Ikan tuna yang bagus ya harus dikirim dalam keadaan segar. Ikan dikirim ke negara-negara tetangga, supaya bisa masuk ke pasar internasional," papar Susi.

Sebelumnya, Susi pernah mengatakan, dengan memanfaatkan transportasi udara dapat mempersingkat waktu dan proses distribusi. Sehingga produk perikanan yang sampai di tangan konsumen tetap segar.

"Dari Sabang ke Phuket (Thailand) Kalau dari Sabang ke Jakarta mahal sekali ongkosnya. Jadi nanti kita kerja sama dengan perhubungan jadi modelnya kayak ferry subsidi. Ke Sabang tahuna, morotai," papar Susi.

Susi Pudjiastuti mengungkapkan, untuk merealisasikan idenya tersebut, Susi ingin anggaran yang terserap tahun ini kembali dikeluarkan tahun depan untuk membiayai rencananya tersebut.‎

"Saya keinginannya, tahun ini dari beberapa audit ada anggaran yang tidak terserap baik kita kembalikan ke negara untuk dicarry over anggaran tahun depan. Nah tahun depan ini untuk membantu distribusi wilayah timur atau barat," ujar Susi.

Baca juga:
Menteri Susi berambisi RI jadi pengekspor produk salmon ke Jepang
Menteri Susi tak puas ekspor ikan Indonesia hanya USD 4 M per tahun
Berdayakan makan ikan, Menteri Susi tak ingin anak Indonesia kontet
Menteri Susi mulai bahas kerja Satgas pemberantasan pencurian ikan
Genjot konsumsi protein, Susi minta peyek kacang diganti ikan