5 Ramalan ekonomi RI di tahun politik

Properti

Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Puji Agus Kurniawan menilai Pilkada tidak akan memengaruhi industri properti. Menurutnya, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan bisnis properti di tahun 2018, di antaranya tingkat suku bunga acuan atau BI 7 days rate.

Di mana ketika Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga maka diharapkan akan memengaruhi bisnis properti di 2018. Selain itu, penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 260 juta juga berpotensi membeli rumah cukup tinggi. Apalagi generasi milenial saat ini lebih mengutamakan mempunyai rumah untuk masa depan.

"Tahun 2017 penduduk kita itu diperkirakan 260 juta dan 15 persennya di kelompok 25-34 tahun jadi cukup besar. Dan kalau kita gabungkan lagi dengan umur 20-39 tahun maka ini, saya menduga di kisaran usia ini minat untuk memiliki rumah itu cukup tinggi," jelasnya.

Dia menuturkan, di 2018 juga pemerintah masih memprioritaskan program pembangunan rumah sehingga bisnis properti tak akan terpengaruh di tahun politik karena masih banyak peminat.

"Kebijakan pemerintah menjadikan pembangunan perumahan itu sebagai prioritas pembangunan di 2018. Dengan melihat perkembangan data terakhir, tahun ini tahun politik itu tidak terlalu banyak mempengaruhi variabel-variabel makro sehingga perekonomian kita masih tetap terjaga," jelasnya.

Pasar Modal

Pengamat Ekonomi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fachri Ali, menilai tahun politik di 2018 dan 2019 tidak akan berpengaruh pada harga saham. Pada umumnya harga saham memberikan respon terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dianggap tidak pro pasar.

"Harga saham ditentukan oleh itu. Bukan oleh pertarungan politik. In case di tahun 2019 , pertarungan calon presiden berlangsung, tidak berpengaruh terhadap harga saham," katanya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (25/1).

Menurutnya, pasar modal lebih besar dipengaruhi oleh mekanisme pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Pengaruh politik pada kepercayaan investor baru akan terasa saat pemimpin terpilih membagi-bagi kursi menteri. Pelaku pasar akan melihat apakah menteri bidang ekonomi dinilai mumpuni untuk mengurus negeri ini.

"Mereka mempersoalkan siapa yang akan ditunjuk oleh penguasa yang akan mengurus ekonomi kredibel atau tidak," ujarnya.

Sektor perdagangan

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengatakan tahun politik 2018 dapat membawa keuntungan bagi perdagangan Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat.

"Ada acara kumpul-kumpul, ada acara pembinaan saksi, ada acara sosialisasi. Ini pasti jumlah uang beredarnya pasti meningkat," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/1).

Menteri Enggar mengatakan, jika tahun politik berjalan dengan lancar, maka tidak menutup kemungkinan investasi juga akan meningkat. Kenaikan investasi tersebut, kemudian akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Menteri Enggar menegaskan, tidak ada kekhawatiran pemerintah bahwa tahun politik akan berdampak negatif terhadap ekonomi. Sebab, kinerja perekonomian secara keseluruhan menunjukkan data positif.

"Ini tahun politik, uang beredar cukup banyak, kinerja perekonomian semua menunjukkan data yang positif, jadi tidak ada kekhawatiran," imbuhnya.

Perbankan

Presiden Joko Widodo meminta sektor jasa keuangan dapat berlari kencang dengan cara memberikan kredit yang besar. Sebab ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi sangat sehat. Di tengah tahun politik, sektor ekonomi tak perlu terganggu. Tahun 2018 akan dilaksanakan 171 pilkada.

"Setiap tahun ada pemilukada. Silakan yang politik melakukan politik dan bisnis menjalankan bisnis," kata Presiden Jokowi dalam acara rapat tahunan Industri Jasa Keuangan (IJK) tahun 2018 di Ritz Charlton Pasific Place Jakarta, Kamis (18/1) malam.

Presiden Jokowi mengatakan, peran sektor jasa keuangan sangat penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai kemajuan sesuai target. Menurutnya, saat ini kondisi sektor perbankan dan keuangan negara dalam kondisi bagus.

Terbukti, dari membaiknya dana moneter, harga saham, surplusnya neraca perdagangan hingga tercapainya fiskal yang bagus. Misalnya, defisit bisa ditekan hingga hanya sebesar 2,42 persen, indeks harga saham gabungan membaik, cadangan devisa mencapai USD 135 miliar, serta ease doing business tahun 2014 peringkat 120 menjadi peringkat ke-72.

Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong masyarakat untuk membiasakan program perbankan khususnya non tunai. "Dengan banyaknya masyarakat yang terhubung dengan layanan perbankan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat hingga kelas bawah," tegasnya.

Daya beli harus ditingkatkan

Pakar Feng Shui, Xiang Yi Hong memprediksi secara keseluruhan perekonomian Indonesia pada tahun 2018 belum cukup menggembirakan. Ekonomi Indonesia di tahun anjing tanah, masih akan banyak dipengaruhi berbagai hal baik dalam negeri maupun luar negeri.

Xiang Yi mengatakan tahun ini perekonomian Indonesia masih akan banyak bergantung pada roda ekonomi dalam negeri. Di antaranya daya beli masyarakat masih perlu terus didorong.

"Indonesia masih akan banyak bertumpu pada ekonomi dalam negeri di tahun 2018. Artinya, faktor internal masih akan lebih kuat seperti daya beli," ujar Xiang Yi kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (1/1).

Dari sisi keuangan, pemerintah disarankan untuk mulai membahas rencana redenominasi. Namun demikian, melakukan redenominasi di tahun 2018 belum dapat dilakukan sepenuhnya. Pemerintah juga diimbau lebih aktif mengendalikan isu isu negatif di tahun 2018 supaya tidak berdampak besar bagi ekonomi.

"Sampai saat ini belum baik, jadi perlu ada pembenahan terhadap isu negatif. Yang mana sampai saat ini belum efektif. Itu yang harus dilakukan, jadi jangan dibiarkan terus berkembang," tandasnya.