77,95 Persen UMKM Terdampak Pandemi, Terbanyak Pendapatan Menurun
Hasil Survei Bank Indonesia melaporkan, sebanyak 77,95 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia turut terdampak negatif pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Persoalan utama yang dialami UMKM ialah turunnya pendapatan dan peningkatan biaya operasional.
Hasil Survei Bank Indonesia melaporkan, sebanyak 77,95 persen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia turut terdampak negatif pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Persoalan utama yang dialami UMKM ialah turunnya pendapatan dan peningkatan biaya operasional.
"Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap pendapatan kelompok rentan UMKM," ujar Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono dalam International Seminar on Digital Financial Inclusion, Jakarta, Rabu (2/2).
-
Di mana UMKM di Bontang terdampak oleh pandemi Covid-19? Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Apa yang dilakukan Pemkot Bontang untuk mengembangkan UMKM setelah pandemi Covid-19? Upaya untuk membangkitkan kembali pasar UMKM dilakukan oleh pemerintah. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang salah satu instansi pemerintah yang dapat memberikan konsep secara teori maupun praktis untuk pengembangan UMKM.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
Doni menyampaikan, turunnya pendapatan UMKM lantaran keterbatasan mobilitas sosial maupun ekonomi selama pandemi Covid-19 berlangsung. Alhasil, penjualan produk sektor usaha tulang punggung perekonomian nasional tersebut menurun tajam akibat lesuhnya permintaan.
"Turunnya pendapatan mereka, secara signifikan mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi, dan menyebabkan masalah likuiditas," bebernya.
Selain UMKM, sektor rumah tangga juga mengalami kehilangan pendapatan akibat pemutusan hubungan kerja selama pandemi berlangsung. Akibatnya, konsumsi sektor rumah tangga turut terpangkas seiring berkurangnya pendapatan.
"Kesulitan ekonomi ini diperburuk oleh akses terbatas ke produk dan layanan keuangan, ditambah jaring pengaman keuangan yang tidak memadai telah meningkatkan kemungkinan populasi ini jatuh lebih jauh ke dalam kemiskinan," terangnya.
Beruntung, pemerintah mengambil langkah pencegahan secara cepat untuk mengurangi dampak pandemi pada pelaku UMKM hingga sektor rumah tangga melalui berbagai program bantuan pelindungan sosial hingga insentif bagi dunia usaha.
"Melalui jaring pengaman ini kita berhasil mempercepat terlewatinya masa krisis," tutupnya.
Baca juga:
Per Desember 2021, BSI Salurkan Pembiayaan ke UMKM Rp39,37 Triliun
Strategi OJK Wujudkan Target Jokowi Porsi Pembiayaan UMKM Capai 30 Persen
Ini Bantuan untuk UMKM Sepanjang 2021, Salah Satunya Insentif Pajak Capai Rp 800 M
Empat Alasan UMKM Khawatir Pinjam Modal Usaha ke Bank
Wapres Ma'ruf Amin Minta Pemprov Sulsel Fasilitasi UMKM
3 Kunci Sukses Agar UMKM Indonesia Bisa Naik Kelas