9 Fraksi setujui RUU APBN Perubahan 2017, Gerindra menolak
Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengenai Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengenai Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2017.
Dalam rapat tersebut, sebanyak 10 fraksi diagendakan menyampaikan pendapat mini mengenai keputusan rancangan APBN-P 2017 untuk selanjutnya dilanjutkan ke tingkat II, atau dibahas ke rapat paripurna DPR RI.
Dari 10 fraksi dalam Badan Anggaran DPR RI, sebanyak 9 fraksi menyetujui mengenai RUU ini, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi NasDem, dan Fraksi Hanura.
Sementara, fraksi Gerindra menyatakan tidak menyetujui atas RUU APBN-P 2017, namun tetap mempersilakan pemerintah untuk menjalankan keyakinannya sendiri terkait APBN-P 2017.
"Dari 10 fraksi telah memberikan pandangan, terdapat 8 fraksi yang setuju, 1 fraksi setuju dengan catatan, dan 1 fraksi tidak setuju, yaitu fraksi Gerindra. Dengan segala hormat sesuai azas demokrasi setelah mendengar pendapat dari pemerintah kami setujui RUU ini," kata ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsudin di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/7).
Dalam asumsi makro APBN-P 2017, pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,2 persen, inflasi sebesar 4,3 persen, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen, dan nilai tukar Rupiah per USD sebesar Rp 13.400 per USD.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama Australia dengan Jawa Barat di bidang peternakan? “Seperti yang kita ketahui, Victoria punya potensi yang sangat besar terhadap peternakan. Sedangkan, Jawa Barat juga memiliki kebutuhan rata-rata 700 ribu ekor sapi per tahun, tapi saat ini hanya 30 persen saja yang bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Sehingga, tentu hal ini menjadi peluang kerjasama yang baik bagi investor produk peternakan Victoria untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat,” urai Puteri.
Baca juga:
Luhut beberkan tiga jurus jitu genjot ekonomi daerah
Bos BI: Pariwisata & kemaritiman, kunci tingkatkan pendapatan daerah
Bos BI minta kepala daerah lebih kreatif cari sumber ekonomi baru
Pekan depan, porsi China dalam proyek kereta cepat diputuskan
DPR setujui penggunaan BMN untuk penerbitan SBSN Rp 43,6 triliun
Asosiasi sebut mogoknya pekerja JICT ancam investasi sektor logistik
Batas kepemilikan asing di perusahaan asuransi maksimal 80 persen