ADB Beri Utang Pemerintah Jokowi Rp1,3 Triliun Bangun Infrastruktur
Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman perantara senilai USD 100 juta atau setara Rp1,3 triliun (asumsi Rp13.983 per USD) pada Pemerintah Indonesia. Utang ini dimaksudkan guna mengkatalisasi investasi sektor swasta di berbagai proyek infrastruktur.
Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman perantara senilai USD 100 juta atau setara Rp1,3 triliun (asumsi Rp13.983 per USD) pada Pemerintah Indonesia. Utang ini dimaksudkan guna mengkatalisasi investasi sektor swasta di berbagai proyek infrastruktur.
"Pinjaman ini akan membantu memobilisasi investasi sektor swasta untuk membangun dan membiayai proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan," kata Direktur ADB untuk Indonesia, Winfried F. Wicklein, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/10).
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Gimana konstruksi jembatan Panyindangan dibangun? Melansir dari laman Pemkab Sumedang, jembatan ini menggunakan teknologi “judesa” untuk memperkokoh strukturnya. Judesa memiliki desain khas berupa sistem lantai, batang yang menggantung serta kabel baja sebagai pengikatnya.
-
Bagaimana dana pembangunan Sembung Tower diperoleh? Dalam prasasti itu dijelaskan bahwa bangunan itu dibangun menggunakan dana pribadi dan dibantu dengan dana Coorporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di sekitar Batang.
-
Siapa yang menginstruksikan pembangunan infrastruktur pasca gempa di Sulbar? Jokowi menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca gempa ini merupakan perintah langsung darinya."Saya lihat tadi Alhamdulillah (bangunan) sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid," kata Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/4).
-
Mengapa pembangunan infrastruktur di Kutai Timur perlu dipercepat? Pembangunan infrastruktur di Kutai Timur memang masih perlu banyak pembenahan. Selain persoalan pembangunan fisik jalan, masalah lain yang penting bagi masyarakat adalah infrastruktur air bersih.
"Bantuan ADB akan membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia, dan menaikkan kualitas serta standar proyek-proyek infrastruktur."
Infrastruktur berkualitas merupakan modal penting bagi pertumbuhan inklusif di Indonesia. Di mana, memerlukan layanan infrastruktur untuk mendukung perekonomian berpenghasilan menengah yang modern dan kompetitif serta untuk menyediakan kebutuhan dasar warganya.
Kebutuhan infrastruktur di Indonesia masih sangat signifikan, dengan keperluan investasi tahunan yang diperkirakan mencapai lebih dari USD 70 miliar. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pembangunan jangka menengah bagi pemerintah Indonesia.
Melalui Leveraging Private Infrastructure Investment Project, pemerintah akan menyalurkan dana ADB pada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) melalui badan usaha milik negara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). IIF dan SMI merupakan dua institusi penting di sektor pembiayaan infrastruktur yang menyediakan pembiayaan proyek, layanan konsultasi, penjaminan, dan dukungan pembiayaan proyek untuk proyek-proyek infrastruktur.
Dengan bantuan ADB, IIF akan memberi pinjaman dengan ketentuan komersial bagi subproyek yang mengikuti standar dan pedoman IIF dan ADB. Pinjaman tersebut akan mendukung 12 proyek infrastruktur potensial di sektor kesehatan, energi terbarukan, telekomunikasi dan transportasi.
"Bantuan ADB diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendanaan yang lebih besar lagi berupa investasi swasta di berbagai sektor infrastruktur strategis, dan hal tersebut membantu menambah nilai pinjaman ini," ujar ekonom ADB untuk Indonesia, Yurendra Basnett.
ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Pada 2018, ADB memberikan komitmen utang dan hibah baru senilai USD 21,6 miliar. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota—49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.
Baca juga:
Tutup 5 Tahun Jabatan, Berikut Rapor Merah Pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla
Wapres JK: Utang Indonesia Masih Aman
Kena Potongan Bunga, Utang Merpati Airlines Turun Menjadi Rp6 Triliun
BI Catat Utang Asing per Agustus 2019 Capai Rp5.553 T, Berikut Info Penggunaannya
Bayar Utang Luar Negeri, Cadangan Devisa Tergerus jadi USD 124,3 Miliar
6 Kreditur Setuju Restrukturisasi Utang Krakatau Steel
ORI016 Tawarkan Bunga 6,8 Persen, Incar Investor Ritel