Airlangga: Penempatan Pekerja Migran RI Berkontribusi ke Ekonomi
Sebelum pandemi COVID-19, rata-rata remitansi PMI dari tahun 2015-2019 mencapai USD9,8 miliar per tahun, yang sebagian besar berasal dari Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi terhadap perekonomian serta dalam perluasan kesempatan kerja. Sebelum pandemi COVID-19, rata-rata remitansi PMI dari tahun 2015-2019 mencapai USD9,8 miliar per tahun, yang sebagian besar berasal dari Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan.
"Dengan demikian, pemerintah melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah menerbitkan aturan tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI," kata Airlangga dikutip Antara, Minggu (10/10).
-
Mengapa kebutuhan akan Pekerja Migran Indonesia di sektor penerbangan sangat tinggi? “Kita dapat artikan bahwa kebutuhan akan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada sektor penerbangan sangat tinggi dan tidak kalah dengan sektor lainnya,” ucapnya.
-
Bagaimana Kemnaker melindungi Pekerja Migran Indonesia ? Melalui program jaminan sosial tersebut, pekerja migran Indonesia bisa mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang utuh mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa saja contoh kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pelepasan Pekerja Migran Indonesia ke Korea, Jerman, dan Taiwan? Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kembali lepas Pekerja Migran Indonesia yang akan terbang berangkat ke Korea, Jerman, dan Taiwan, di eL Hotel Royale Gading Kirana, Jakarta Utara, Senin (4/3).
-
Di mana warga Probolinggo dipaksa untuk bekerja? Mereka dipaksa bekerja di kebun-kebun milik pemerintah Hindia Belanda tanpa imbalan memadai. Pada masa itu, seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanamanlaku ekspor dan hasilnya diserahkankepada pemerintahan Hindia Belanda.
Menurutnya, penerbitan peraturan tersebut dilandasi oleh besarnya potensi penempatan PMI juga dibarengi berbagai tantangan, antara lain sebesar 63 persen PMI masih didominasi oleh pekerja dengan pendidikan SMP ke bawah, lebih dari 50 persen penempatan PMI bekerja pada sektor informal, serta penempatan PMI non prosedural.
Melalui aturan tersebut, pemerintah membebaskan biaya penempatan bagi PMI pada 10 jenis jabatan yang cukup rentan, seperti pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia, juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, petugas ladang/perkebunan, dan awak kapal perikanan migran.
Airlangga menyebutkan biaya yang dibebaskan seperti tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi, hingga akomodasi.
"Biaya pelatihan dan sertifikat kompetensi kerja akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja," ucap dia.
Namun, implementasi peraturan ini menemui beberapa tantangan, di antaranya ketersediaan dana daerah yang memadai untuk melaksanakan pembebasan biaya penempatan PMI serta memastikan agar Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) bertanggung jawab terhadap proses pemenuhan hak PMI selama bekerja.
Adanya pandemi menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan PMI di beberapa negara pada tahun 2020, hal tersebut berdampak pada penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59 persen dan penurunan remitansi sebesar 17,5 persen dibanding tahun 2019.
Untuk membantu mengatasi dampak hal tersebut serta mendorong penempatan dan perlindungan terhadap PMI, pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak Rp372 miliar hingga Desember 2020. Selain itu, untuk peningkatan kompetensi, para PMI dapat memaksimalkan Balai Latihan Kerja untuk mendapatkan pelatihan tertentu.
Adapun untuk purna PMI, Airlangga menuturkan BP2MI bekerja sama dengan PMO Program Kartu Prakerja untuk mendirikan posko pendampingan pendaftaran Program Kartu Prakerja di 92 titik layanan di seluruh Indonesia.
"Diharapkan para purna PMI dapat meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, baik upskilling maupun reskilling, sehingga dapat kembali bekerja setelah pulang ke tanah air," tuturnya.
Baca juga:
BP2MI Catat Hampir 5 Juta Pekerja Migran Diberangkatkan Secara Ilegal
36 Pekerja Migran Masuk ke Kalbar Dinyatakan Positif Covid-19
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Atasi Persoalan yang Dihadapi Pekerja Migran
Cak Imin Janji Perjuangkan Nasib Pekerja Migran Terdampak Pandemi Covid-19
Berangkat Lewat Jalur Ilegal, Pekerja Migran asal Garut Sulit Terdata
BP2MI Gagalkan Penyelundupan 21 Pekerja Migran Indonesia Ilegal ke Timur Tengah