Anggota Banggar Sebut Pemerataan Pembangunan Belum Terlihat di 5 Tahun Terakhir
Anggota Banggar DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebut, upaya pemerintah dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan ekonomi daerah masih belum terlihat. Sebab faktanya, belum ada perubahan signifikan selama beberapa tahun terakhir ini.
Anggota Banggar DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebut, upaya pemerintah dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan ekonomi daerah masih belum terlihat. Sebab faktanya, belum ada perubahan signifikan selama beberapa tahun terakhir ini.
"Saya melihat belum ada perubahan signifikan selama lima tahun terakhir. Apa saja bentuk program prioritas yang dikerjakan tahun depan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa?," tanya Politisi Fraksi PAN tersebut dalam rapat Panja bersama Pemerintah, Rabu (16/6).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Siapa yang berperan dalam pengembangan jaringan pelayaran dan perdagangan Banggai? Dilansir dari Kemdikbud.go.id, pelayaran dan perdagangan Banggai yang telah berlangsung pada masa sebelum abad ke-19 ini merupakan faktor penting dalam menggerakkan jalur-jalur yang menghubungkan sejumlah pelabuhan dan membentuk dinamika di kawasan timur Sulawesi. Para pedagang dan pendatang dari Bugis, Buton, Gorontalo, Mandar, Bajo, China, dan Arab berperan besar dalam pengembangan jaringan pelayaran dan perdagangan Banggai.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Tak hanya itu, Eko juga menyoroti mengenai masalah indikator pemerataan pembangunan di luar Jawa yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berbasis pariwisata dan industri.
"Bagaimana realisasinya sampai tahun 2020? Lalu wilayah mana yang sudah dikembangkan untuk berbasis pariwisata dan industri ini dan apakah dampaknya sudah terlihat dari yang saya tanya tadi berkaitan dengan kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah," jelas dia.
Pemerintah Fokus Pemerataan Pembangunan 2022
Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan kebijakan pembangunan pada 2022 akan diarahkan untuk pemerataan dan menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Langkah strategis ini dilakukan dalam upaya pemulihan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia.
"Pengembangan wilayah fokus beberapa upaya untuk mempercepat pemulihan dampak covid-19 dan mengurangi kesenjangan yang perlu terus dioptimalkan," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas RI, Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam Rapat Panja bersama Banggar, Rabu (16/6).
Kebijakan pembangunan pada 2022 juga diarahkan pada keunggulan kompetitif wilayah untuk meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Adapun Bappenas menargetkan sedikitnya ada tujuh wilayah prioritas.
"Target target dituangkan dalam masing maisng seperti wilayah ada 7 program, wilayah Sumatera, Jawa Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan program priroitas pembanguunan wilayah Papua," tuturnya.
Dia mengatakan arah kebijakan pembangunan wilayah tersebut sejalan dalam RPJMN 2020-2024 dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Selain percepatan pemulihan dampak pandemi, pemerintah juga akan melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi.
(mdk/bim)