Anggota DPR Sebut RUU HKPD Berpotensi Buat Utang Pemerintah Membengkak
Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Anis Byarwati mengatakan, dalam menyikapi hasil pembicaraan atas RUU HKPD, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu untuk memberikan beberapa catatan, salah satunya terkait potensi kenaikan utang ini.
Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dinilai berpotensi meningkatkan risiko utang negara. Sebab, melalui aturan ini pemerintah membuka peluang daerah untuk menarik melalui penerbitan obligasi.
Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Anis Byarwati mengatakan, dalam menyikapi hasil pembicaraan atas RUU HKPD, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang perlu untuk memberikan beberapa catatan, salah satunya terkait potensi kenaikan utang ini.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Kapan Komisi XI DPR berkunjung ke Bank Sentral Spanyol? Hal ini disampaikannya menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol, Selasa (7/5).
-
Kapan UGM diresmikan? Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan pada 19 Desember 1949 di Yogyakarta, Indonesia.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
“Hasil pembahasan RUU HKPD juga berpotensi meningkatkan risiko utang negara dengan dibukanya peluang peningkatan utang daerah. Utang negara sudah meningkat signifikan karena pandemi covid-19. Ketika opsi tersebut dibuka maka utang negara berpotensi semakin meningkat,” kata Anis Byarwati, dalam Raker bersama Pemerintah, Selasa (23/11).
Menurutnya, sumber pembiayaan pembangunan dari obligasi daerah berpotensi memunculkan lonjakan utang daerah. Padahal kapasitas fiskal daerah sangat terbatas. Bahkan, beberapa daerah sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
“Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah pada gilirannya pembayaran obligasi daerah akan menaikkan utang pemerintah secara keseluruhan,” ujarnya.
Selain itu, naiknya utang pemerintah dan daerah akan semakin meningkatkan beban negara secara keseluruhan. Sehingga, beban negara tersebut akan ditanggung oleh anak cucu ke depan.
Kemampuan Mengendalikan Utang
Di sisi lain, dia menilai kemampuan pemerintah pusat untuk bisa mengendalikan utang daerah masih dipertanyakan. Ditambah lagi dengan tanggung jawab pemerintah pusat dalam pengelolaan utang pemerintah dengan utang BUMN yang terus membengkak.
Dia menegaskan, peluang pembukaan utang daerah secara tidak langsung dapat menambah beban Pemerintah pusat, namun tidak terbatas seperti dalam hal pengawasan dan evaluasi.
Dia menyarankan agar pemerintah pusat dapat memberikan alternatif untuk mendorong peningkatan PAD tidak melalui utang daerah.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)