Aturan baru, penyaluran dana desa wajib melalui Rekening Kas Daerah
Pembentukan rekening perlu dilakukan agar penyaluran dana desa lebih efektif dan efisien.
Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
Dalam PP baru ini, pemerintah memasukkan klausul tentang Rekening Kas Desa (RKD) sebagai rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa, dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Kapan Dana Desa mulai diterapkan di Indonesia? “Apalagi ternyata selama sewindu pelaksanaan UU Desa, total Dana Desa yang telah dikucurkan negara sudah menyentuh Rp539 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis. Yang apabila tidak dikelola secara akuntabel dan hati-hati, tentu akan sia-sia,” ungkap Puteri dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Gedung Sawala Yudistira, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, belum lama ini.
Penyaluran dana desa, menurut PP ini, dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. "Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam aturan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD," bunyi Pasal 16 ayat (2) PP tersebut seperti dikutip dari laman Setkab, Senin (11/4).
Menurut Jokowi, pembentukan RKD perlu dilakukan agar pelaksanaan penyaluran, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi dana desa lebih efektif dan efisien.
Jika bupati/walikota tidak menyalurkan dana desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, maka menteri (menteri keuangan) dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.
PP ini juga menegaskan, penyaluran dana desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dilakukan setelah menteri menerima dari bupati/walikota berupa peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan serta peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa.
Selain itu, dana desa bisa dicairkan bila menteri telah menerima laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.
Selanjutnya, aturan baru ini juga menegaskan, bahwa kepala desa harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota.
Selanjutnya, bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
"Laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan sebelum penyaluran dana desa tahap berikutnya," bunyi Pasal 24 ayat (3) PP tersebut.
PP ini juga menghapus ketentuan mengenai pemberian sanksi bagi kepala desa yang tidak atau terlambat dalam menyampaikan laporan penggunaan dana desa.
Baca juga:
Mau jadi pendamping desa, eks PNPM harus ikut aturan rekrutmen
PKB sebut ada yang organisir demo dana desa untuk lengserkan Mendes
Para petugas pendamping kabur, dana desa di Malut tidak cair
Akui dana desa dipangkas buat PON, Aher klaim diganti tahun depan
Kades di Cirebon geruduk Gedung Sate tuntut dana infrastruktur
Menteri Marwan minta santri ikut kawal penyaluran dana desa
Menteri Marwan: Rp 700-800 juta setiap desa tahun ini