Aturan Pengelolaan Rusun Dinilai Lebih Cocok Diterapkan di Rusunami
Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 23/PRT/M/2018 tentang P3SRS dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.
Pengamat hukum properti, Erwin Kallo menilai bahwa peraturan menteri dan peraturan gubernur tentang pengelolaan rumah susun lebih cocok diterapkan untuk rusunami.
Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 23/PRT/M/2018 tentang P3SRS dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.
-
Apa yang membuat rumah di desa Purwosari menjadi pusat pemerintahan? Lokasinya dinilai strategis sebagai tempat persembunyian para pejuang.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada ketika HUT PP Polri? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
Erwin menyebut, salah satu poinnya adalah mengenai sistem pemilihan satu orang satu suara. "Seharusnya aturan ini untuk rusunami, karena ukuran unitnya sama semua dan orang tidak bisa membeli lebih dari satu unit," kata Erwin seperti dikutip dari Antara.
Meski demikian, Erwin mengatakan bahwa rumah susun yang dimaksud dalam Permen dan Pergub adalah rumah susun komersial yang setiap unitnya memiliki ukuran yang berbeda dan juga diperbolehkan membeli lebih dari satu unit.
"Saya punya lima unit dan bayar kewajiban lima unit, tapi hak suaranya cuma dibatasi satu saja, tidak 'fair' dong," katanya.
Suara dalam hal ini adalah sistem satu orang satu suara dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Dia menduga aturan ini diperuntukkan mencegah developer ataupun pengelola untuk menjadi anggota P3SRS. Namun langkah tersebut tidak tepat.
"Sebab rumah susun komersial atau apartemen ini harus dikelola pihak yang profesional dan memiliki rekam jejak baik," katanya.
Dengan dikelola oleh profesional, maka penghuni akan mudah melakukan penelusuran dan meminta pertanggungjawaban terhadap pengelola. Selain itu, pengelola profesional umumnya telah memiliki standar pelayanan yang diakui secara internasional.
Beberapa standar tersebut antara lain terkait pengelolaan keamanan, kebersihan, petugas kebakaran dan fasilitas publik. Untuk persoalan keamanan saja, misalnya, pengelola yang profesional akan sangat memperhatikan mengenai keterlibatan petugas keamanan, pemeliharaan lift dan sebagainya.
Erwin menambahkan, dalam sebuah kawasan apartemen yang dihuni oleh ribuan orang, wajar jika terdapat beberapa penghuni yang tidak puas. Namun mereka yang tidak puas dan melakukan protes umumnya berasal dari penghuni yang selama ini kurang taat membayar iuran pemeliharaan lingkungan (IPL).
Jika ada satu atau dua penghuni yang sulit bekerjasama itu sudah biasa. Penghuni apartemen itu ribuan. Banyak penghuni yang justru senang dan nyaman.
Selain itu, berdasarkan pengalaman di beberapa lokasi juga terdapat indikasi keberadaan oknum yang mengincar dana cadangan pengelolaan apartemen. Hal ini harus disikapi dengan sangat hati-hati agar tidak merugikan mayoritas penghuni yang selama ini tidak bermasalah.
Misalnya, oknum pengelola yang membawa kabur dana cadangan dari uang iuran penghuni atau tidak melakukan pemeliharaan berbagai fasilitas secara rutin.
Padahal dana cadangan tersebut biasanya dipakai untuk membiayai berbagai perawatan yang membutuhkan biaya sangat besar. Contohnya penggantian sling (wirerope) yang selama ini berfungsi mengangkat dan menahan beban lift dan berhubungan erat dengan keselamatan penghuni.
Selain itu, pemilik memiliki kepentingan agar nilai investasi apartemennya naik terus. Jika pengembang mempunyai rekam jejak dan dikelola dengan baik, maka nilai jual apartemen atau nilai investasi pemilik apartemen juga akan terjaga.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ellyzabeth CH Mailoa. Dia juga mengingatkan pemerintah, terutama pemprov agar tidak salah menerapkan peraturan tersebut.
"Jangan sampai peraturan ini justru memunculkan konflik antara sebagian kelompok dan pengelola yang merugikan mayoritas penghuni yang selama ini sudah harmonis," kata dia.
Baca juga:
Dukung Program Sejuta Rumah, Abipraya Properti Luncurkan Perumahan Green Tajurhalang
PropertyGuru Tunjuk Jules Kay jadi Direktur Asia Property Awards
Pollux Habibie Tandatangani Kontrak Rp 238 Miliar dengan Perusahaan Elevator KONE
BCA Target Raup KPR Rp 1,8 T di Gelaran BCA Expoversary 2019
Menteri Rini Teteskan Air Mata Saat Peresmian Menara Astra