Banjir dukungan untuk Menteri Jonan hadapi tingkah Freeport

PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Jokowi-JK tengah berseteru perihal pengubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK dibutuhkan karena pemerintah menyaratkan hanya pemegang perjanjian ini dapat ekspor mineral mentah untuk lima tahun ke depan jika belum memiliki smelter.

2017-02-21 08:00:00

PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Jokowi-JK tengah berseteru perihal pengubahan Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUPK dibutuhkan karena pemerintah menyaratkan hanya pemegang perjanjian ini dapat ekspor mineral mentah untuk lima tahun ke depan jika belum memiliki smelter.

Freeport McMoran telah mengatakan keberatan terkait perubahan status ini secara sepihak. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini meminta pemerintah mengkaji ulang pengubahan KK menjadi IUPK tersebut.

Presiden Direktur Freeport McMoran, Richard C Adkerson, mengatakan pihaknya akan menempuh jalur arbitrase internasional, jika dalam waktu 120 hari perundingan dengan pemerintah terkait pengubahan status tersebut berakhir buntu.

"Berdasarkan advice para lawyer kami di Indonesia dan juga pengacara internasional kami, KK Freeport tetap berlaku untuk kami. Itu juga berdasarkan standar hukum internasional," kata Richard di Hotel Fairmont, Jakarta.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan berharap, PT Freeport Indonesia tidak alergi dengan aturan ini. Menteri Jonan berharap, Freeport tetap melanjutkan usahanya dengan baik, sambil merundingkan persyaratan-persyaratan stabilisasi investasi, termasuk perpanjangan izin, yang akan dikoordinasi oleh Ditjen Minerba dan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu serta BKPM.

"Saya berharap Freeport tidak alergi dengan adanya ketentuan divestasi hingga 51 persen yang tercantum dalam perjanjian Kontrak Karya yang pertama antara PTFI dan Pemerintah Indonesia, dan juga tercantum dengan tegas dalam PP No 1/2017," kata Menteri Jonan dalam keterangannya di Jakarta.

Menurut Menteri Jonan, memang ada perubahan ketentuan divestasi di dalam Kontrak Karya yang terjadi di tahun 1991, yaitu menjadi 30 persen karena alasan pertambangan bawah tanah. Namun divestasi 51 persen adalah aspirasi rakyat Indonesia yang ditegaskan oleh Presiden Jokowi, agar Freeport dapat bermitra dengan pemerintah sehingga jaminan kelangsungan usaha dapat berjalan dengan baik dan rakyat Indonesia serta rakyat Papua khususnya, juga ikut menikmati sebagai pemilik tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia.

"Terkait wacana Freport membawa persoalan ini ke arbitrase, itu adalah langkah hukum yang menjadi hak siapa pun. Namun Pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapa pun secara hukum, karena apa pun hasilnya dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan," kata Menteri Jonan.

Meski demikian, Menteri Jonan lebih mendukung langkah arbitrase dibanding selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat menekan pemerintah. "Korporasi global selalu memperlakukan karyawan sebagai aset yang paling berharga, dan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata."

Atas sikap Menteri Jonan tersebut tak sedikit pihak yang mendukungnya agar pemerintah tak lagi dirugikan oleh Freeport. Berikut sejumlah dukungan yang akan dirangkum oleh merdeka.com.

Baca juga:
Seknas Jokowi minta Freeport tak arogan dan seenaknya sendiri
DPR: Dari dulu Freeport kalau ada apa-apa ancamannya PHK
Jonan beri Freeport 3 pilihan, salah satunya persilakan ke arbitrase
Jika jadi bos Freeport, Jonan tak jadikan opsi PHK pilihan utama
Masalah Freeport di Indonesia jadi perhatian Donald Trump
Chappy Hakim mengundurkan diri, Ini kata bos Freeport McMoran

Indonesia Community For Energy Research (ICER)

Indonesia Community For Energy Research (ICER) mendukung pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan yang siap bila PT Freeport Indonesia (PTFI) akan membawa berbagai persoalan pada jalur arbitrase. PTFI sendiri merupakan anak perusahaan dari Freeport MacMoRan yang merupakan raksasa perusahaan pertambangan di Amerika.

Kordinator ICER Iqbal Tawakal mengungkapkan, PTFI telah mengajukan rekomendasi ekspor melalui surat No 571/OPD/II/3017 tanggal 16 Februari 2017 dengan menyertakan pernyataan komitmen membangun smelter dan sesuai dengan IUPK yang telah diterbitkan, Dirjen Minerba menerbitkan rekomendasi ekspor untuk PTFI No 352/30/DJB/2017 pada 17 Februari 2017.

"ICER sangat menyesalkan bilaman PTFI menolak rekomendasi ekspor tersebut hanya karena berusaha bernegosiasi terkait permasalahan pajak. Terkait pajak, Pemerintah Indonesia saat ini berupaya mengedepankan solusi terbaik bukan hanya kepada PTFI tetapi keseluruhan Perusahaan Tambang di Indonesia," jelasnya.

Bagi ICER, penolakan PTFI atas rekomendasi ekspor tersebut merupakan ancaman bagi keseluruhan pekerja PTFI yang notabene adalah masyarakat Indonesia.

"ICER juga menyampaikan kepada seluruh elemen baik seluruh NGO dan juga Pemerintah Daerah bersama-sama merapatkan barisan untuk menekan PTFI untuk jangan mengorbankan kepentingan pekerjanya," pungkasnya.

Advertisement

Politisi PDIP Anggota Komisi VII

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu meminta PT Freeport Indonesia untuk mematuhi amanat Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Menurutnya, keberanian dan konsistensi pemerintah diperlukan untuk tegas menegakkan aturan tersebut terkait divestasi saham 51 persen, perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam proses produksi, membangun smelter, perpajakan, dan bernegosiasi dengan investor dalam batas wajar yang saling menguntungkan.

Ketegasan pemerintah ini membuat Indonesia menjadi tuan atas seluruh sumber daya alam, serta siapa yang sesungguhnya berdaulat di bawah tanah, di atas tanah bahkan di udara Republik Indonesia. Indonesia tidaklah menolak atau anti-investor asing, tetapi yang diinginkan adalah sama seperti harapan semua bangsa, yaitu berbagi dengan adil.

"Jika Freeport tidak mau bersikap adil setelah 48 tahun mendapatkan keistimewaan yang menguntungkan maka tidaklah salah jika sekarang pemerintah bersikap tegas," ujar Adian dalam keterangannya kepada merdeka.com di Jakarta.

Dia menegaskan pilihan Freeport adalah antara patuh dan menghormati UU Minerba yang dibuat bersama pemerintah dan DPR, serta peraturan lainnya di bawah UU tersebut. Bila perusahaan tersebut keberatan, lanjutnya, maka pilihan kedua adalah segera berkemas dan mencari tambang emas di negara lain.

Wakil Ketua Komisi VII DPR

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Satya W Yudha, mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia negara berdaulat yang harus menjaga kekayaan sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Saya minta ada titik temu. Jadi tidak bisa sebuah industri yang melakukan investasi di sebuah negara semua permintaan harus dikabulkan, kan tidak mungkin. Negara punya kedaulatan dan negara punya hak. Kita butuh figur yang bisa menjembatani dan mengerti kedaulatan negara ini," kata politisi Golkar itu.

Menurutnya, pemerintah tak harus menuruti apa yang diinginkan oleh Freeport, meski PT Freeport Indonesia sudah 48 tahun berada di Indonesia. Indonesia, tambahnya, juga memiliki kedaulatan yang harus menjaga sumber daya alamnya.

"Freeport dengan PP nomor 1 tahun 2017 memungkinkan diberi izin ekspor konsentratnya. Itu berarti pemerintah bekerja sekuat tenaga supaya investasi berjalan. Di sisi lain proses hilirisasi tidak boleh terhambat ini ditempuh pemerintah tentu harus ada sambutan dari Freeport," tukasnya.

Ketua Komisi VII DPR

PT Freeport Indonesia berencana akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan dalam jumlah besar. Freeport berniat untuk merumahkan karyawan baik pekerja lokal atau asing. Paling tidak, 12.000 karyawan kontrak dari total 30.000 karyawan disebut akan dirumahkan pekan ini.

Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Gus Irawan Pasaribu, terkait ancaman arbitrase yang dilakukan Freeport, mengatakan jika tidak ada kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Freeport tidak jadi masalah harus melalui arbitrase.

"Perikatan perjanjian kan berikan ruang, kalau tidak sepakat maka penyelesaiannya bisa lewat badan arbitrase, silakan saja," ujarnya.

Jika permasalahan ini berlanjut ke jalur arbitrase, dirinya meyakini Indonesia berada di posisi yang kuat. "Kalau saya melihatnya kuat. Kan kita negara berdaulat. Konsekuensinya diterima. Harusnya 2014 harus selesai pengolahan dan pemurnian. Saya yakin pendekatan B To B tidak perlu ada PHK," tutupnya.

Ketum PP GP Ansor

Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) memberikan dukungan penuh kepada pemerintah terkait upaya divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua. Bahkan, GP Ansor secara tegas meminta pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM Ignasius Jonan, agar tetap berani, konsisten dan teguh dalam menjalankan amanat konstitusi, serta tidak mudah tunduk pada desakan siapa pun.

"GP Ansor mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk menjalankan amanat konstitusi yang juga diakui secara sah dan meyakinkan oleh hukum internasional terkait penguasaan maupun pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas.

Yaqut juga mendesak Menteri ESDM Ignasius Jonan agar tetap berani, konsisten dan teguh berpegang pada menjalankan amanat konstitusi seperti tegas dinyatakan PP No. 1 Tahun 2017, termasuk tidak mudah tunduk pada desakan siapa pun, termasuk dari PTFI maupun pihak-pihak di belakang PTFI.

"GP Ansor siap untuk bekerjasama dengan seluruh elemen bangsa untuk memastikan pelaksanaan penerapan PP No. 1 Tahun 2017 terhadap PTFI berjalan dengan baik, dengan secara khusus mempertimbangkan aspek lingkungan, hak asasi manusia, maupun perikehidupan yang layak, khususnya bagi saudara-saudara kita di Papua," ungkapnya.

Yaqut menambahkan, pihaknya telah memerintahkan semua anggota maupun kader Ansor dan Banser untuk siaga satu komando dan siap membantu melakukan akuisisi, analisis dan artikulasi Big Data atas PTFI, dan melakukan rekayasa-rekayasa sosial bila dibutuhkan negara.

(mdk/bim)