Bank soal program DP rumah 0 persen: Aturan BI, minimal DP 15 persen
Bank soal program DP rumah 0 persen: Aturan BI, minimal DP 15 persen. Terkait aturan DP rumah sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia soal Loan to Value (LTV). Kredit rumah murah dengan bunga ringan yang masuk dalam program pemerintah, nilai rumah yang dibiayai di Jakarta maksimal sebesar Rp 130 juta.
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah memenangi Pilkada DKI 2017 versi hitung cepat. Atas kemenangan ini, masyarakat antusias menanti realisasi janji uang muka atau down payment (DP) rumah 0 persen saat mereka menjabat nanti. Anies-Sandi akan menggandeng Bank DKI untuk mewujudkan janji ini.
Direktur Konsumer Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sis Apik Wijayanto, mengatakan terkait aturan DP rumah sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia soal Loan to Value (LTV). Dalam aturan tersebut, beban biaya yang ditanggung oleh bank sebesar 85 persen dari total harga rumah dan 15 persen sisanya harus dibayar pemohon dalam bentuk uang muka.
"Kalau sepanjang aturannya, kita mengacu pada aturan BI," ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Kamis (20/4).
Dia menambahkan, kredit rumah murah dengan bunga ringan yang masuk dalam program pemerintah (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP), nilai rumah yang dibiayai di Jakarta maksimal sebesar Rp 130 juta. Di atas nilai itu, kredit rumah akan masuk dalam kategori KPR umum.
Dengan kata lain, jika bank ingin mengubahnya menjadi DP 0 persen dengan syarat dan ketentuan tertentu, hanya bisa dilakukan jika nilai rumah maksimal Rp 130 juta.
"Bahwa untuk KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera) (aturan) DP diserahkan kebijakan ke masing-masing bank. Tapi KPRS jumlahnya untuk daerah-daerah tertentu, hanya nilai maksimum yang bisa diberikan. Kalau di DKI ini Rp 130 juta yang bisa diberikan. Rp 130 juta, harga rumahnya, itu boleh kebijakan DP-nya diserahkan masing-masing bank," katanya.
Dirinya mengakui sampai saat ini belum mengetahui secara jelas detail program DP nol persen. "Mungkin gini, saya kurang tahu itu (DP 0 persen) bagaimana, apakah ada tabungan dulu, itu diperhitungkan, saya tidak tahu persis. Yang jelas penyaluran KPRS maupun KPR bank kan ada regulasinya dan mengacu pada aturan BI dan kita comply pada aturan yang ada," tutupnya.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Kenapa Bank BRI membantu UMKM Jambu Kristal Tanwiedjie di Purworejo? Bank BRI banyak membantu masyarakat agar bisa terus bertahan dan meningkatkan perekonomian petani jambu kristal.
-
Apa itu KPR BRI Suku Bunga Berjenjang? KPR BRI Suku Bunga Berjenjang adalah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditawarkan oleh BRI dengan suku bunga yang berjenjang. Program ini memiliki suku bunga fixed rate pada tahun-tahun awal tertentu, kemudian suku bunga akan berubah pada tahun-tahun berikutnya.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa tujuan utama dari KPR BRI? Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BRI adalah salah satu solusi bagi calon pemilik rumah untuk mewujudkan impian miliki hunian idaman mereka, terutama bagi kalangan milenial dan Gen Z.
-
KPR Kilat BRI itu apa? Sebagai informasi, program KPR Kilat BRI adalah pembiayaan KPR BRI dengan jangka waktu pendek sampai dengan 5 tahun.
Baca juga:
5 Cara tepat antisipasi kenaikan bunga KPR
BTN kembangkan bisnis KPR mikro di Jakarta
Penghasilan Rp 1,8 juta per bulan bisa cicil rumah di BTN
Rumah murah BTN bagi si lajang
Melihat lebih dekat proyek perumahan subsidi Green Citayam City
Pedagang bakso kini bisa cicil rumah lewat KPR mikro BTN
Program DP rumah Rp 0, warga miskin wajib setor Rp 2,3 juta/bulan