Banyak Investor Tarik Ulur, Pemerintah Diminta Beri Batasan Waktu Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta pemerintah untuk memberikan batasan waktu bagi investor yang bertandang ke Indonesia dalam melaksanakan proyeknya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta pemerintah untuk memberikan batasan waktu bagi investor yang bertandang ke Indonesia dalam melaksanakan proyeknya.
Menurutnya, ada sejumlah pengusaha yang tidak konsisten dalam perencanaan pengembangan investasinya di Indonesia. Padahal, BKPM sudah menggulirkan insentif berupa pembebasan pajak.
-
Kapan Bahlil memaparkan tentang investasi dan ekonomi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam acara 'Trinegah Political and Economic Outlook 2024', Jakarta, Rabu (31/1).
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana BRI menentukan skor Indeks Bisnis UMKM? Survei dilakukan di 33 provinsi, jumlah responden sebesar 7.047 debitur UMKM, margin of error ± 1,16%, metode sampling: stratified systematic random sampling, dan periode survei: 03 s.d. 19 Oktober 2023.
-
Kenapa BSI fokus untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi Indonesia? Direktur Kepatuhan & SDM BSI Tribuana Tunggadewi dalam acara tersebut mengatakan bahwa BSI sebagai bank syariah terbesar dan perusahaan milik pemerintah tentunya akan terus melakukan inovasi-inovasi kreatif untuk meningkatkan partisipasi perseroan dalam kemajuan ekonomi Indonesia. “Hal ini tentunya menjadi perhatian utama kami, bahwa sebagai perusahaan kami tidak hanya berbicara mengenai profit atau business only, tapi kami juga harus memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat,” kata Dewi.
"Jadi yang penting adalah investornya betul-betul mau datang investasi. Itu yang paling penting. Jangan datang, lalu investasi izin dikasih, jual lagi itu ke kertas," kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Jumat (27/11).
"Yang bikin Abu Nawas itu kan di situ sebenarnya. HGU-nya sudah dikasih, bawa ke Bank, ijinnya dikasih uangnya belum ada di putar-putar lagi barang itu. Jadi kita disandera," sambung dia.
Untuk itu, Bahlil meminta pemerintah untuk memberikan batasan waktu agar investor atau pengusaha segera mengeksekusi usahanya di Indonesia. "Saran saya, begitu izin dikasih, dikasih waktu berapa lama kalau dia tidak bisa dicabut. sehingga kita tidak disandera," kata dia.
Menurutnya, memang tidak semua pengusaha atau investor akan bertindak seperti itu. Melainkan masih ada yang baik atau profesional, yakni begitu mendapatkan izin sudah memiliki perencanaan dan eksekusi sesuai perencanaan tersebut.
Sementara untuk pengusaha 'Abu Nawas', kata Bahlil, setelah mendapatkan izin dan mendapatkan insentif, pengusaha tersebut tak kunjung melakukan perencanaan, apalagi eksekusi.
"Jadi mungkin dalam forum ini saya juga tawarkan kita memberikan kemudahan kepada otoritas tapi juga kita harus mempunyai time limit untuk memberikan izin kepada pengusaha. Kalau dia tidak jalankan kita harus cabut supaya investor lain masuk," tandasnya.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kemenkeu Sosialisasi Aturan Pajak dan Retribusi Daerah di UU Cipta Kerja
Beroperasi di 2021, Pabrik Baru Mowilex Siap Ekspor ke Berbagai Negara
Investasi Industri Pengolahan Diproyeksi Capai Rp323 Triliun di 2021
Jokowi: Saya Undang Masyarakat Dunia Menanamkan Investasi di Indonesia
Satgas Jelaskan Alokasi Dana PEN untuk Sovereign Wealth Fund
Mandiri Capital Telah Investasi Rp1 Triliun ke 14 Startup Lokal