Bappenas butuh Rp 7 miliar lakukan kajian pemindahan Ibu Kota
Bappenas butuh Rp 7 miliar lakukan kajian pemindahan Ibu Kota. Anggaran ini diajukan dalam penambahan anggaran Bappenas sebesar Rp 26 miliar untuk penugasan khusus 2017. Selain usul penambahan, Menteri Bambang juga mengajukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 49 miliar.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggelar rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dalam rapat tersebut, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengajukan tambahan anggaran Rp 26 miliar untuk penugasan khusus 2017.
Rincian ialah sebesar Rp 7 miliar untuk kajian cepat rencana pemindahan ibu kota negara. Rp 7 miliar untuk implementasi PP Nomor 17 Tahun 2017 seperti penyempurnaan sistem aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA).
Rp 5 miliar untuk dukungan fasilitas KRISNA melalui peningkatan layanan dukungan operasional. Serta, Rp 7 miliar untuk peningkatan hubungan kerja sama internasional.
"Mudah-mudahan usulan tambahan Rp 26 miliar untuk beberapa hal yang sifatnya urgent bisa didukung," ujar Menteri Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7).
Selain usul penambahan, Menteri Bambang juga mengajukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 49 miliar. Menteri Bambang menjelaskan, penghematan PPN/Bappenas diutamakan pada perjalanan dinas dan paket meeting, honorarium tim kegiatan, belanja operasional, perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja operasional dan non operasional lainnya.
"Dampaknya, kujungan-kunjungan pemantauan dan evaluasi ke daerah dikurangi. Kegiatan tersebut tetap dilakukan melalui mekanisme monitoring secara on-line. Kegiatan rapat koordinasi internal maupun lintas K/L dikurangi," katanya.
Rapat koordinasi, lanjutnya, tetap dilakukan antara lain melalui pemanfaatan IT yang maksimal. Sementara belanja operasional seperti pemeliharaan gedung kantor berkurang dan diutamakan untuk mendukung suasana kerja yang kondusif.
Usulan ini disetujui oleh seluruh peserta rapat dan sudah diketok palu.
-
Kapan Ibu Kota Nusantara (IKN) diresmikan sebagai pengganti DKI Jakarta? Posisinya akan menggantikan DKI Jakarta yang sebelumnya merupakan pusat pemerintahan Indonesia.
-
Siapa saja yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian ATR/BPN? Dalam kegiatan ini, dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Di antaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan PendaftaranTanah, Ana Anida; dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo. Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
-
Kenapa Baleg DPR mengusulkan DKJ menjadi ibu kota legislasi? "Namun demikian di Jakarta ini kita juga mengatur tentang kekhususan dan Jakarta masih ada kaitannya dengan IKN. Saya sempat berpikir begini tadi, kalau sekalian dibikin kekhususan bisa enggak misalkan di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, Parlemen," kata Awiek, saat rapat, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).
-
Kapan Palangka Raya ditetapkan menjadi calon Ibu Kota? Gagasan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Soekarno pada 1950-an lalu. Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Siapa yang menentang usulan DKJ menjadi ibu kota legislasi? Menanggapi usulan tersebut, Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menghormati atas perbedaan pendapat itu. Namun, dia menegaskan, pemerintah tak sepakat atas usulan yang disampaikan Awiek.
Baca juga:
LIPI nilai pindahkan ibu kota dalam dua tahun itu mustahil dan mimpi
Beban DKI terlalu berat, Jabodetabek termasuk 10 kota terbesar RI
Modal sejarah Sriwijaya, wali kota tawarkan Palembang jadi Ibu Kota
INDEF: Di negara lain, pindah Ibu Kota selesai 10 tahun
Menko Luhut: Di negara maju, kota perdagangan dan ibu kota dipisah
Kaji sejak 20 tahun lalu, UGM sebut Palangkaraya cocok jadi Ibu Kota
M Taufik sebut tak gampang pindahkan ibu kota