Beda pendapat antara BPS dan Prabowo soal kemiskinan, ini kata Indef
Direktur Indef Enny Sri Hartati berpendapat, BPS menghitung standar kemiskinan dengan acuan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang sebesar 2.100 kalori per kapita per hari. Sedangkan Prabowo mungkin memakai rujukan standar ketenagakerjaan internasional (ILO) tentang kesetaraan pendapatan.
Indonesia tengah dihebohkan perihal pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut angka kemiskinan Indonesia naik 50 persen dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, Badan Pusat Statistik (BPS) justru melampirkan data bahwa kemiskinan telah turun dalam lima tahun terakhir.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, Prabowo dan BPS punya cara pandang yang berbeda dalam melihat kemiskinan.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Kenapa NISN penting? Nomor tersebut menjadi pembeda antara satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia maupun Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
Dia berpendapat, BPS menghitung standar kemiskinan dengan acuan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang sebesar 2.100 kalori per kapita per hari. Sedangkan Prabowo mungkin memakai rujukan standar ketenagakerjaan internasional (International Labour Organization/ILO) tentang kesetaraan pendapatan.
"Mengenai BPS enggak ada yang salah, karena BPS itu metodologinya menghitung angka kemiskinan dari 2.100 kalori. Nah sekarang mungkin pak Prabowo atau misalnya orang lain bukan pak Prabowo menghitung angka kemiskinan berdasarkan standar ILO," ucap dia di Jakarta, Selasa (31/7).
Enny kembali menegaskan, ucapan Prabowo serta data keluaran BPS itu bukanlah suatu perbedaan, melainkan hanya sebuah perbedaan sudut pandang saja. Namun, dia pun mengimbau BPS agar dapat menyampaikan metodologi yang dipakai untuk menghitung angka kemiskinan. Sebab, setiap lembaga punya tiga rumusan untuk menganalisis kasus tersebut.
"Sebenarnya BPS juga ada tiga pembanding, yakni angka kemiskinan mutlak, ada indeks keparahan, ada indeks kedalaman. Itu sebenernya bisa diperbandingkan. Nah mungkin juga metodologinya itu yang penting dibuka kepada pemerintah, bahwa ini loh hanya pakai 2.100 kalori. Yang penting di situnya, jadi enggak hanya main sekedar klaim mengklaim," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Mensesneg minta SBY tak berasumsi soal data angka kemiskinan
Prabowo dan SBY sebut kemiskinan RI tinggi, ini jawaban tegas bos BPS
Bappenas minta Prabowo lihat data terkait angka kemiskinan
Kepala BPS minta pemerintah jaga harga pangan agar angka kemiskinan tetap rendah
Makin keras, 4 kritik Prabowo pada Pemerintahan Jokowi