Belajar dari Kasus BLBI, Sri Mulyani Komitmen Perangi Mafia Tanah
Sri Mulyani menonjolkan peran penting administrasi dan sertifikasi terhadap BMN, karena barang-barang milik negara harus bisa dikuasai secara administratif dan legal.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya penguasaan atas aset atau barang milik negara (BMN) dari tangan mafia tanah. Dia tak ingin hak negara atas aset tersebut jadi terhambat, seperti yang terjadi dalam kasus pengalihan aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Sri Mulyani menonjolkan peran penting administrasi dan sertifikasi terhadap BMN, karena barang-barang milik negara harus bisa dikuasai secara administratif dan legal.
-
Kapan Sri Parameswari Dyah Kebi bersama Mpu Sindok menetapkan sima tanah? Peran Sri Paramesawari bersama Mpu Sindok menetapkan sima (hak istimewa karena berjasa bagi raja) tanah pada 857 saka (935 masehi).
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Di mana Sri Mulyani dan Retno Marsudi bertemu? Kemarin (1/8), akhirnya kita bertemu saat rapat bersama di Istana Merdeka... Always glad to meet my bestie,",
-
Siapa Mutiara Baswedan? Mutiara Annisa Baswedan lahir pada 3 Juni 1997. Kini, gadis kecil dalam foto di atas pun sudah tumbuh dewasa. Menjadi anak pertama dan perempuan satu-satunya, Mutiara juga sangat dekat dengan sang ayah.
-
Bagaimana Sri Isyana Tunggawijaya memerintah? Sri Isyana Tunggawijaya adalah raja perempuan Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah berdampingan bersama dengan suaminya yang bernama Sri Lokapala.
-
Kapan Sri Mulyani dan Retno Marsudi bertemu? Kemarin (1/8), akhirnya kita bertemu saat rapat bersama di Istana Merdeka... Always glad to meet my bestie,",
"Barang itu harus didaftarkan, harus memiliki sertifikat dan dijaga dari sisi kepemilikannya," tegas Sri Mulyani dalam acara Apresiasi Kekayaan Negara 2021, Senin (15/11).
Menurut dia, sertifikasi aset tersebut akan menjadi salah satu akuntabilitas dalam berbagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum, juga untuk upaya pemerintah menangkal praktik mafia tanah atau mafia aset negara.
"Terus terang, kalau aset negara tidak diadministrasikan, tidak memiliki status legal yang kuat, mudah sekali dilakukan penyerobotan. Penyerobotan baik itu dilakukan oleh oknum baik itu bekerjasama dengan mafia aset atau mafia tanah," ungkapnya.
Oleh karenanya, Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berkomitmen untuk memerangi segala praktik yang merugikan negara, termasuk dalam hal ini mafia tanah.
"Ini hal yang saya minta harus diperangi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apalagi saat ini juga kita lagi melakukan suatu hal yang penting untuk mengembalikan hak negara seperti melalui Satgas BLBI," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jaksa Agung Didorong Sikat Habis Mafia Tanah dan Pelabuhan Rugikan Negara
Berhadapan dengan Mafia Tanah, Laporkan ke Hotline Kejaksaan Agung
Diduga Korupsi Sertifikat Tanah, 4 Pegawai BPN Lebak & 1 Lurah Ditangkap Polda Banten
Jaksa Agung Ingatkan Pegawai Kejaksaan Tak Terlibat Mafia Tanah: Saya Seret ke Pidana
DPR Diminta Panggil Menteri ATR/Kepala BPN Soal Mafia Tanah
Komisi III Sebut Mafia Tanah Tak Tersentuh Hukum, Butuh Dibentuk Satgas