BI: Pada 2034, 75 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan
Peran Bank Indonesia dalam smart city ini terkait dengan sistem pembayaran.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan konsep Kota Pintar atau Smart City diperlukan untuk mendukung segala kebutuhan kaum urban di perkotaan. Sebab, pada 2035, sekitar 75 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.
"Kita melihat bahwa 75 persen dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan di 2035. Perlu ada masterplan untuk pengembangan smart city," kata Agus di Kantornya, Jakarta, Kamis (2/6).
Agus memaparkan data Asian Development Bank (ADB) di mana tercatat sebanyak 80 persen pertumbuhan ekonomi di Asia didorong oleh aktivitas di perkotaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
Agus menilai, Indonesia memiliki banyak kota potensial menjadi smart city, seperti Balikpapan, Bontang, Banjarmasin serta Makassar dan Manado.
"Smart city itu tentu pertama harus selaras dengan RPJP 2005-2025 dan RPJMN. Tentang kawasan perkotaan, disiapkan Bappenas dengan menyesuaikan Undang-undang, itu akan baik sekali," tutur Agus.
Lebih lanjut Agus mengungkapkan komponen pendukung utama smart city. Selain smart economy, kota tersebut juga harus mulai smart living, smart people, smart mobility, smart environment, dan smart governance.
"Ini yang harus dalam master plan pengembangan kota," ujar Agus.
Sebagai pendukung, Agus menilai perlu membentuk unit smart city. Hal ini untuk menghindari persoalan di kemudian hari dan juga sosok yang bertanggung jawab dalam hal pengembangan konsep smart city.
Sementara itu, peran Bank Indonesia dalam smart city ini terkait dengan enam komponen smart. Keenam komponen tersebut, kata Agus, berkaitan dengan sistem pembayaran.
BI juga sudah mengidentifikasi bahwa smart payment bisa g to g (government to government), g to b (government to business), g to p (government to people), (people to government), dan b to g (business to government).
"Ini kita juga lihat beberapa kota menggunakan APBD dengan efisien sekali, semua nontunai, pajak dan restribusi juga dengan elektronifikasi. Ini dimulai ke penerima bantuan sosial. Ini kita lakukan secara nontunai," ujarnya.
Baca juga:
DKI dan BI luncurkan Jakarta One, dipakai untuk transaksi nontunai
Ahok luncurkan kartu Jakarta One
Luncurkan Jakarta One, Ahok dan Agus Marto naik bus tingkat
S&P belum beri peringkat investment grade, ini komentar bos BI
BI beri penghargaan bank pendukung UMKM 2016
BI nilai urbanisasi berpengaruh kecil terhadap PDB Indonesia
BI siapkan Rp 160 T antisipasi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia? Melalui Holding Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), perseroan secara grup berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Indonesia.