BKPM Tegaskan UU Cipta Kerja Cegah 'Akal-akalan' Pengusaha Taklukan Pejabat
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali menjelaskan poin positif Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali menjelaskan poin positif Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dia mengambil contoh Pasal 174 yang akan memudahkan proses izin usaha secara terpadu.
Menurut Bahlil, pengaturan izin usaha dalam UU Cipta Kerja akan memperpendek dan memperkecil ruang terjadinya pertemuan antara pengusaha dengan pejabat untuk main belakang.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Bagaimana Pertamina mendukung UMKM binaannya agar naik kelas? Pertamina memiliki beragam program untuk UMKM binaannya, khususnya UMKM kerajinan, yakni program pembinaan yang meliputi pelatihan, pelibatan dalam pameran baik di dalam maupun luar negeri, pemberian akses pada sertifikasi, pemberian hibah alat teknologi tepat guna, publikasi dan promosi.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Siapa yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? Seluruh pemain timnas yang berlaga di Piala AFF yang digelar di Stadion Jakabaring, Palembang ini akan dilindungi keselamatannya, sejak saat latihan terlebih saat pertandingan.
-
Kenapa Pemkot Bontang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan? Tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Tentang optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketengakerjaan dan untuk menjamin perlindungan sosial para pekerja di wilayah Kota Bontang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
"Ini untuk pencegahan juga, pencegahan terjadinya potensi korupsi. Soalnya kalau izin ditahan-tahan, pengusaha banyak akalnya. Ada saja yang dilakukan. Dan pengusaha yang hebat dalam masalah itu cuma dua, bagaimana menyiasati aturan atau menaklukan pejabat," ujarnya dalam sesi webinar, Selasa (13/10).
Bahlil menegaskan, UU Cipta Kerja sama sekali tidak menarik seluruh penerbitan izin usaha dari pemerintah daerah ke pusat.
"Tidak ada lagi izin yang manual-manual. Langsung di-online-kan oleh OSS (Online Single Submission). OSS ini nanti BKPM lagi membuat, karena lembaga pengelola OSS ini BKPM," jelasnya.
BKPM disebutnya saat ini tengah membuat OSS versi UU Cipta Kerja. Jika itu telah rampung, pihak lembaga nantinya akan membagikannya kepada seluruh pemerintah daerah agar saling terkoneksi.
"Kenapa harus kita buat sekaligus, karena kalau kita tidak buat mohon maaf ada saja alasan. Mungkin aplikasinya tidak bisa sinkron atau segala macam," ungkap Bahlil.
Reporter: Maulandy Rizki Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com