Bos Bappenas pastikan aturan penggunaan TKDN tak hambat pembangunan infrastruktur
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan penegakan hukum (law enforcement) penggunaan TKDN tidak akan menghambat jalannya proyek infrastruktur, terutama proyek strategis nasional (PSN).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan penegakan hukum (law enforcement) penggunaan TKDN tidak akan menghambat jalannya proyek infrastruktur, terutama proyek strategis nasional (PSN).
"Yang pasti PSN tetap jalan. Karena itu dimulai konstruksi triwulan I atau II tahun depan, jadi tidak halangan. Yang penting adalah enforcement penggunaan TKDN, karena masih banyak proyek yang TKDN masih di bawah standar. Ada standarnya per proyek per bidang," ungkapnya saat ditemui, di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (27/8).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana proses pembangunan IKN Nusantara? Pemindahan Ibu Kota Selesai 15-20 Tahun Pembangunan IKN Nusantara sendiri terdiri dari beberapa tahapan. Pada tahapan pertama sampai dengan tahun 2024 adalah pembangunan dan pemindahan tahap awal.
-
Bagaimana cara Panglima TNI melakukan perombakan struktur? Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan perombakan struktur di dalam jajaran TNI dengan melakukan rotasi.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana proses pembiayaan pembangunan IKN? Diperkirakan perlu dana sekitar Rp466 triliun, yang akan dibiayai melalui berbagai skema, APBN, kerja sama pemerintah dan badan usaha, pendanaan internasional, dan skema pendanaan kreatif seperti crowdfunding.
Menurutnya, law enforcement penggunaan TKDN akan mampu memperbaiki kinerja neraca perdagangan (trade balance) Indonesia yang mengalami defisit.
"Efektif dong. Kan kemarin kita trade balance kita defisit. Kalau kita bisa memenuhi TKDN otomatis trade balance terbantu dong. Justru kalau kita enforce sekarang jangka panjang akan lebih baik lagi," imbuhnya.
Dia pun menegaskan bahwa pemerintah pun tidak mau pengawasan penggunaan TKDN malah menghambat progres proyek infrastruktur. Namun, keseimbangan antara majunya proyek serta penggunaan TKDN harus tetap ada.
"Sudah jadi perintah dalam Ratas terakhir. Kita tetap butuh penyelesaian infrastruktur. Cuma kita tidak ingin jangan sampai bisa mengganggu keseimbangan eksternal," ujar Bambang.
"Intinya tidak mengganggu proyek infrastrukturnya. Kan TKDN tidak boleh menghalangi proyek, tapi proyek harus mematuhi TKDN," tegas dia.
Baca juga:
Pemangkasan proyek strategis nasional dinilai lemahkan industri asuransi
Proyek rel ganda Bogor - Sukabumi masih terkendala masalah lahan
Agustus 2018, Wika kantongi kontrak baru Rp 23,45 triliun
Pemerintah segera bangun LRT Cibubur-Bogor
Menhub Budi kebut pembangunan jalur ganda Bogor-Sukabumi
Menteri Basuki: Pembangunan infrastruktur demi pemerataan dan keadilan