Bos Bappenas: Pencegahan stunting jadi program prioritas pemerintah di 2018 dan 2019

"Pada tahun 2018, pemerintah telah fokus melakukan pencegahan dan penurunan stunting di 100 kabupaten atau kota prioritas. Angka tersebut meningkat menjadi 160 kabupaten atau kota pada 2019 nanti."

2018-05-28 14:11:18

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan, pencegahan terhadap stunting atau gizi buruk sudah menjadi prioritas nasional pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan 2019. Ini sangat penting karena satu dari tiga anak balita Indonesia menderita stunting saat ini.

"Pada tahun 2018, pemerintah telah fokus melakukan pencegahan dan penurunan stunting di 100 kabupaten atau kota prioritas. Angka tersebut meningkat menjadi 160 kabupaten atau kota pada 2019 nanti," ungkap Bambang dalam diskusi media, Cegah Stunting, Investasi untuk Masa Depan Anak Bangsa, di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (28/5).

Stunting sendiri bukan lagi menjadi persoalan yang baru, melainkan persoalan lama yang sampai saat ini masih belum menjadi perhatian khusus bagi masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan. "Sebenarnya stunting suatu permasalah sudah lama tetapi rupanya kurang dapat perhatian khusus karena ada persepsi di masa lalu bukan suatu yang membahayakan di masa jangka pendek. Sehingga bicara masalah kesehatan bicara urgent yang berdampak jangka pendek. Ini merupakan jangka panjang, isunya bukan menjadi anak ini di muka bumi, tapi saat ibu itu mengandung," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait lainnya perlu memperhatikan bagaimana stunting ini menjadi masalah serius terhadap jangka panjang ke depan. Terlebih stunting sangat penting untuk mencapai sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas.

"Sekarang kenapa kita mulai memberikan perhatian. Pertama kita menyadari kunci keberhasilan adalah SDM. Tidak berbicara hanya pintar, tapi kita juga ingin yang kontribusi SDM ini jumlahnya banyak ke depan. Untuk kontribusi prosesnya banyak, yakni pendidikan. Pendidikan tidak optimal tanpa kesehatan. Kalau penyembuhan sudah praktik lama. Karena itu kita harus mulai berpikir bagaimana mencegah penyakit stunting. Salah satu pencregahan adalah anak stunting," ungkap Bambang.

Sebagai informasi, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan 37,2 persen atau sekitar 9 juta balita di Indonesia pada 2013 mengalami stunting. Dampak jangka pendek dari kurang gizi tersebut adalah gagal tumbuh.

"Data terakhir riset kesehatan mendasar 30 persen lebih anak balita kita kena stunting, satu pertiga kena Itu setara 9 juta anak dan bayangkan itu lebih banyak dari pada jumlah penduduk di Singapura. Jadi artinya ini harus menjadi prioritas karena sudah urgent," ucap Bambang.

Upaya penurunan stunting tidak dapat dikerjakan secara sendiri. Tapi perlu dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kementerian lembaga. "Saat ini kita tidak bisa diselesaikan sendiri. Pemerintah jalan sendiri kurang dukungan. Kita melibatkan non pemerintahan kemudian juga melibatkan kalangan akademisi dan kalangan media. Diharapkan media juha mampu memberitakan stunting terus." tandasnya.

Stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya, dari janin hingga dua tahun. Kondisi ini menyebabkan perkembangan otak dan fisik terhambat, rentan terhadap penyakit, sulit berprestasi, dan saat dewasa mudah menderita obesitas sehingga berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya.

Baca juga:
Pemenuhan listrik hingga ke daerah pelosok masih jadi PR bagi pemerintah
Jelang Asian Games, pemerintah minta bantuan masyarakat hapus kekhawatiran teror
Bos Bappenas tak ingin Asian Games 2018 bawa kemerosotan ekonomi pada Indonesia
Bos Bappenas: Ledakan bom Surabaya tak berdampak pada ekonomi RI
Pengeluaran langsung saat Asian Games 2018 diprediksi capai Rp 3,6 triliun

(mdk/idr)