Bos BI minta pelaku industri fintech gunakan mata uang Rupiah
Agus menilai perkembangan industri ini dapat mendorong arah pembiayaan yang lebih efisien.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo meminta pelaku industri teknologi finansial atau fintech selalu menggunakan mata uang Rupiah dalam setiap transaksinya. Langkah ini dilakukan agar industri tersebut berkontribusi dalam mendorong penguatan mata uang Tanah Air.
"Dan pada saat menyimpan menyimpan dana itu harus di sistem perbankan. Selebihnya kita dukung bagi teknologi financial services itu," ujarnya di ICE BSD, Tangerang, Selasa (30/8).
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana Finnet mendukung transformasi digital di Indonesia? Kami didukung dengan IT Infrastructure yang handal dan memiliki lisensi terlengkap di Perusahaan sejenis. Kami yakin Finnet dapat menjadi One Stop Solution yang tumbuh bersama mitra untuk bersama-sama mendigitalkan sistem pembayaran di Indoensia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
Untuk mendukung hal itu, Agus berencana membentuk aturan yang akan mengarahkan pelaku industri fintech secara umum agar memiliki badan hukum di Indonesia. Agus menilai perkembangan industri ini dapat mendorong arah pembiayaan yang lebih efisien. Sebab fintech sangat lekat dengan perkembangan teknologi informasi.
"Oleh karena itu kita akan mendukung untukk meyakini bahwa sistem pembayaran bisa dilakukan dengan efisien," tegasnya.
Sementara, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menambahkan perkembangan fintech ini harus meminimalkan potensi risiko yang mungkin terjadi. Untuk itu, pihaknha akan membentuk Satgas pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan.
"Kami juga tidak lama lagi akan menerbitkan peraturan terkait pelaku industri financial technology (fintech) untuk menciptakan environment yang lebih kondusif bagi perkembangan fintech di Indonesia," ungkap Muliaman.
Selain itu, OJK juga akan menerapkan pendekatan regulatory sandbox. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaku Fintech memiliki ruang experimen yang cukup sebelum ditawarkan secara luas, yaitu hanya ditawarkan pada nasabah tertentu dan tenor yang juga terbatas.
"Pendekatan ini digunakan untuk menghindari terjadinya massive failure yang tidak diinginkan yang dapat merugikan konsumen maupun stabilitas sektor jasa keuangan," pungkasnya.
Baca juga:
Menkeu Sri Mulyani yakin kehadiran Fintech dorong kemajuan UMKM
Bos Pajak janji tak usut harta yang dilaporkan dalam tax amnesty
S-Invest resmi diluncurkan, mudahkan masyarakat miliki reksa dana
Sri Mulyani: Fintech jadi kekuatan kurangi pengangguran & kemiskinan
Jokowi tak melihat ada politisasi dalam kasus tax amnesty
Dirjen Pajak: tidak ada yang bisa memboikot pajak
Ramai isu tax amnesty untuk tekan rakyat bawah, ini kata Jokowi