Bos BKPM: Indonesia Harus Jemput Bola Tarik Investasi Sektor Manufaktur
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menegaskan Indonesia harus 'jemput bola' untuk menarik investasi dari luar, terutama untuk sektor manufaktur yang membutuhkan upaya lebih. Saat ini, negara-negara tetangga juga sedang berusaha untuk menggaet investor asing untuk masuk ke ke negaranya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menegaskan Indonesia harus 'jemput bola' untuk menarik investasi dari luar, terutama untuk sektor manufaktur yang membutuhkan upaya lebih. Saat ini, negara-negara tetangga juga sedang berusaha untuk menggaet investor asing untuk masuk ke ke negaranya.
"Bagi saya yang harus jadi fokus perhatian memang investasi di sektor manufaktur. Itu rebutannya banyak sekali. Jadi Vietnam, Thailand, Malaysia, India, Bangladesh, itu rebutannya gila-gilaan," kata dia, saat ditemui, di ICE BSD, Banten, Kamis (17/10).
-
Apa yang menunjukkan pertumbuhan industri manufaktur Indonesia? Geliat pertumbuhan ini dapat terlihat dari peningkatan permintaan baru yang menunjukkan aktivitas produksi yang semakin terpacu.
-
Bagaimana BRI membantu pelaku usaha UMKM? Berbagai program yang dilakukan BRI, termasuk program pemberdayaan, nyatanya terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara umum. "Ini adalah pilar perekonomian. UMKM yang terus bergerak dengan dukungan BRI, mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Implikasinya terlihat dari level usaha riil di masyarakat. Ekonomi tumbuh. Di sisi lain, BRI pun menunjukkan catatan kinerja yang baik," ujar Erick.
-
Dimana BPOM mendorong industri obat dan makanan untuk memproduksi produk ramah lingkungan? Selain menyelenggarakan forum dialog, dalam rangkaian kegiatan puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, BPOM memberikan apresiasi kepada industri obat dan makanan yang proaktif menerapkan produksi berkelanjutan berwawasan lingkungan.
-
Bagaimana KKP mendorong kemitraan usaha pemindangan? Menurutnya, pertemuan para supplier (pemasok), distributor, dan pengolah pindang diharapkan dapat memberikan pemahaman bersama terkait gambaran makro industri pemindangan. Sebagai bentuk komitmen, Ditjen PDS mengkolaborasikan mereka dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pelaku usaha perikanan besar (supplier) dengan distributor pemindang, kemudian kesepakatan antara distributor pemindang dengan kelompok pengolah pindang, yang kesemuanya merupakan para pelaku usaha dalam rantai pasok usaha pemindangan.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang dilakukan Menkop UKM untuk mendukung industri bonsai Indonesia? Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendukung adanya koperasi pemasaran oleh Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia (PPBI) bernama Koperasi Pemasaran Jahema Bonsai Sejahtera. Koperasi ini diharapkan memperkuat terwujudnya ekspor bagi bisnis bonsai Indonesia.
Dia menjelaskan, langkah tersebut sudah mulai dijalankan. Pihaknya bekerja sama dengan sejumlah Kementerian untuk mengirimkan delegasi bisnis untuk bertemu investor di luar negeri.
"Saya kira perlu mendukung, untuk manufaktur kita harus jemput bola. Makanya kami kerja erat dengan Kementerian Perindustrian. Minggu lalu BPKM dan Kemenperin bikin satu delegasi ke Tiongkok untuk bertemu dengan industri meubel dan produk kayu. Untuk manufaktur kita harus jemput bola, harus dikawal sampai ke ujung," urai Lembong.
"Tekstil dan alas kaki, kita menerima buyers merek-merek dari Amerika mau menggeser lebih banyak order dari China ke Indonesia," imbuhnya.
Mantan Menteri Perdagangan ini menambahkan, tantangan untuk pengembangan industri, khususnya home industri di Indonesia adalah ketersediaan pasokan bahan baku dari industri hulu.
"Industri padat modal di hulu jadi basis dari home industri itu cenderung Investasi besar. Jadi di situ skala ekonomi sangat penting. Tadi Menteri Perindustrian investasi di petrokimia itu sekali tanam 50 triliun. Tentu mengawal investasi Mega proyek seperti itu merupakan tantangan tersendiri tapi sekali jadi itu akan menjadi basis semua cabang pohon industri," lanjut Lembong.
Karena itu, pengawalan dari pemerintah serta kepastian hukum perlu diberikan agar ada dapat memberikan kondisi nyaman kepada investor. "Tapi investor yang akan mengambil risiko puluhan triliun benar-benar memerlukan kepastian hukum, kawalan dari awal sampai akhir," tandasnya.
Baca juga:
Banyak Wakil Parpol di Kabinet Jokowi Periode II, Ini Kata Pengamat
Nilai Investasi Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi Capai Rp 30 Triliun
4 Hal yang Dinilai Bikin Daya Saing Ekonomi Indonesia Turun
Narada Aset Manajemen Ajak Ibu-Ibu Investasi Reksadana Mulai Rp10.000
Di Pameran ITSCL, Menhub Budi Minta Pelaku Usaha Sinergi Dorong Investasi dan Ekspor
Tak Kunjung Usai, Revisi Perpres DNI Masih Dikaji