BPJSTK kelola dana Rp 321 T per Maret 2018, terbesar diinvestasikan di obligasi
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan, hingga Maret 2018, total dana kelolaannya mencapai Rp 321 triliun. Total dana kelolaan tersebut diinvestasikan pada deposito sebesar 9 persen, surat utang 61 persen, saham 19 persen, reksadana 10 persen.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto menjelaskan, hingga Maret 2018, total dana kelolaannya mencapai Rp 321 triliun. Total dana kelolaan tersebut diinvestasikan pada deposito sebesar 9 persen, surat utang 61 persen, saham 19 persen, reksadana 10 persen, dan investasi langsung 1 persen.
"Saat ini dari total dana Rp 321 triliun sudah kita investasikan sesuai dengan regulasi yang ada," kata Agus di Istana Wakil Presiden, Merdeka Selatan, Rabu (25/4).
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Siapa yang dijamin BPJS Ketenagakerjaan? Seluruh pemain timnas yang berlaga di Piala AFF yang digelar di Stadion Jakabaring, Palembang ini akan dilindungi keselamatannya, sejak saat latihan terlebih saat pertandingan.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Apa saja program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan? Dengan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Kenapa Pemkot Makassar memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja rentan? Sebagai tindak lanjut atas visi dan misi Walikota Makassar, Bapak Danny Pomanto, dimana beliau ingin menciptakan Kota Makassar sebagai Kota yang resillience yaitu kota yang punya daya tahan. Sehingga, salah satu cara mendukung implementasi dari visi dan misi Kota Makassar tersebut adalah dengan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Makassar,” ujar Yasir.
-
Bagaimana Pemkot Makassar menjamin perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan? Pekerja rentan yang diberikan perlindungan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui BPJS Ketenagakerjaan merupakan pekerja yang berada pada kategori masyarakat dengan Kemiskinan Ekstrem dan masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Dimana masyarakat pekerja yang masuk dalam kategori tersebut adalah pekerja yang hasil dari pekerjaannya belum dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
Kemudian, kata Agus, dari total dana tersebut dimanfaatkan layanan tambahan terkait dengan perumahan seperti kredit pemilikan rumah (KPR) sekitar Rp 4,5 triliun sampai dengan Maret 2018. Untuk perumahan Agus menargetkan alokasi Rp 5 triliun hingga akhir 2018.
"Untuk perumahan kita menargetkan alokasi Rp 5 triliun, sampai akhir tahun dan kita akan evaluasi setiap semester," lanjut dia.
Selanjutnya, Agus menuturkan dana investasi perumahan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung investasi melalui instrumen surat berharga yaitu dalam bentuk obligasi.
"Yang dikeluarkan untuk membiayai properti ataupun melalui reksadana penyertaan terbatas untuk properti. Kami telah bekerja sama dengan beberapa bank untuk memberikan manfaat layanan tambahan dengan bank-bank pemerintah untuk memberikan kredit murah dengan uang muka rendah kepada para peserta kami," papar Agus.
Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan BPJS Ketenagakerjaan memperbesar alokasi investasi dana kelolaan di sektor properti di kisaran 20 persen sampai 25 persen dari total dana kelolaan.
Properti yang dimaksud diperuntukan bagi pekerja kelas menengah ke bawah. Menurutnya, hal itu akan membuat dana kelolaan dapat dinikmati secara jangka pendek dan jangka panjang.
Di sisi lain, nilai dana kelolaan pun dapat lebih terjaga dibandingkan jika diinvestasikan di sektor instrument keuangan.
"Dulu ada yang bilang sama saya bahwa properti malah hanya bisa 5 persen, coba saya panggil menteri keuangan, bikin aturan bisa naik 20 persen-25 persen untuk hal seperti itu. Jangan hanya terikat kepada surat berharga yang apabila terjadi masalah nilainya makin tidak seimbang lagi dengan kebutuhan ini," katanya.
Baca juga:
Wapres JK dorong BPJSTK investasikan dana kelolaan di pembangunan rusunawa
BPJS-TK klaim 138.000 TKI sudah tergabung menjadi peserta
Januari 2018, BPJS-TK investasikan Rp 73 triliun untuk proyek infrastruktur
Wapres JK tuntut BPJS-TK cari strategi genjot kesadaran pekerja untuk terlindungi
BPJS Ketenagakerjaan buat program khusus TKI, ada manfaat beasiswa bagi anak pekerja
Sandiaga ingin pedagang di pasar tradisional dilatih hadapi kebakaran
Tingkatkan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan gandeng BNI