BPK sebut tak ada proyek infrastruktur mangkrak di pemerintahan Jokowi-JK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan tidak ada temuan terkait proyek infrastruktur yang mangkrak selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil menyatakan tidak ada temuan terkait proyek infrastruktur yang mangkrak selama masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
Dia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merealisasikan belanja infrastruktur selama 2015, 2016 dan 2017 sebesar Rp 289,93 triliun.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
"Dan tidak ditemukan adanya infrastruktur yang mangkrak," ujar dia di Gedung BPK, Jakarta, Senin (22/10).
Sementara untuk anggaran infrastruktur di 2018, BPK belum melakukan pemeriksaan. Hal tersebut lantaran hingga saat ini kegiatan infrastruktur tersebut masih berlangsung dan pemeriksaan baru akan dilaksanakan pada 2019.
"Terkait dengan tahun 2018, itu tidak ada statement karena memang belum ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu setelah program selesai. Laporan baru masuk Februari 2019 nanti. Maret-Juni baru akan diperiksa," ungkap dia.
Menurut Rizal, justru pada masa pemerintahan saat ini proyek infrastruktur dilaksanakan secara masif. Dan sejumlah proyek pun telah rampung dan sudah dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.
"Silakan melihat di perbatasan, dulunya di Papua itu seperti apa dan sekarang seperti apa. Kemudian perbatasan kita dengan Malaysia di Kalimantan. Kemudian juga Timor Leste sekarang seperti apa. Demikian juga prasarana terkait jalan raya. Dan saya tekankan, jangan hanya melihat itu tapi lihat juga berapa puluh ribu sumur air baku yang dibangun untuk rakyat desa. Ini akan berdampak terhadap kemudahan masyasrakat kita memperoleh air bersih di pedesaan," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
PUPR targetkan pembentukan BP Tapera rampung di 2019
Moeldoko sebut infrastruktur mampu hubungkan batin antar semua keluarga di Indonesia
Wali Kota Makassar siap jalankan amanah Jokowi soal percepatan pembangunan
Tol Bawen-Jogja masih dalam proses study infrastruktur
Deretan prestasi Jokowi yang sering dibanggakan