BPS: Harga BBM subsidi naik November, inflasi 3,5 persen
Itu sudah memperhitungkan second round effect.
Berdasarkan hasil simulasi, Badan Pusat Statistik memperkirakan Inflasi pada November mendatang bisa menyentuh 3,5 persen. Jika Joko widodo, pascapelantikan presiden dan wakil presiden, menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 3 ribu per liter.
Deputi BPS Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Sasmito Hadi Wibowo menjelaskan, inflasi sebesar itu sudah memperhitungkan second round effect dari penaikan harga komoditas vital tersebut.
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan BPH Migas terkait penyaluran BBM bersubsidi? "Penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Ingatlah bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat banyak," tegas Halim.
-
Apa saja yang dilakukan BPH Migas untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan BBM subsidi? Di samping itu, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Kenapa BPH Migas menekankan pentingnya pengawasan pada penyaluran BBM bersubsidi? Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) merupakan isu strategis, terutama dalam menjaga ketersediaan energi di masyarakat. Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
"Itu yang dinamakan dampak ikutan naiknya angkutan, kemudian naiknya harga bahan makanan. Saya harap di bawah 3,5 persen,” ujarnya di Jakarta, Rabu (1/10).
Menurut Sasmito, realisasi inflasi hingga akhir tahun kemungkinan melebihi ekspektasi pemerintah. Bank Indonesia memperkirakan inflasi akhir tahun di kisaran lima persen dengan asumsi tak ada penaikan harga BBM subsidi.
"Tapi tetap saja tidak sampai dua digit," katanya.
Berdasarkan kalkulasi BPS, momen Natal dan Tahun Baru tak membuat inflasi Desember melebihi bulan sebelumnya. Lain soal jika terjadi penyesuaian harga barang mengikuti penaikan harga BBM subsidi.
Sekedar catatan, jika harga BBM subsidi naik pada November. Maka dampak inflasi masih akan terasa hingga setahun ke depan.
"Mudah-mudahan tidak sampai 2 persen untuk inflasi Desember. Sisanya tersebar lagi sampai November tahun depan.”
Dia menilai masyarakat sudah siap menerima penaikan harga BBM subsidi. Di sisi lain, spekulasi seputar penaikan harga BBM subsidi berkembang selama ini belum membuat harga barang melonjak.
"Menurut saya semua sudah siap,"kata Sasmito.
(mdk/yud)