BPTJ Desak Pemprov DKI Segera Berlakukan ERP
Kepala BPTJ Bambang Prihartono mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mengimplementasikan ERP, mengingat kondisi lalu lintas di Ibu Kota yang kian mengkhawatirkan. ERP. Menurutnya, kebijakan ganjil genap pun sudah tidak ampuh lagi mengatasi padatnya volume kendaraan di Jakarta.
Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar dinilai dapat menekan kemacetan di jalan-jalan utama. Meski begitu, ERP di ruas jalan arteri di Ibu Kota masih belum diterapkan, padahal, di beberapa tempat rambu-rambu mengenai ERP sudah terpasang.
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera mengimplementasikan ERP, mengingat kondisi lalu lintas di Ibu Kota yang kian mengkhawatirkan. ERP. Menurutnya, kebijakan ganjil genap pun sudah tidak ampuh lagi mengatasi padatnya volume kendaraan di Jakarta.
-
Mengapa Penerapan ERP di Jakarta terhambat? ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders, " kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
"Sekarang kan kita lihat kondisi lalu lintasnya terus semakin memburuk ya kan. Dari awal sudah dikatakan sistem ganjil genap ini gak bisa bertahan lama, paling lama setahun, abis itu kita udah crowded lagi. Oleh karena itu kita segera menerapkan kebijakan baru yaitu yang disbeut dengan ERP," kata dia saat dihubungi Merdeka.com, Selasa (19/3).
Karena kebijakan ganjil genap sendiri sudah berjalan hampir satu tahun, Bambang menegaskan akan mendorong Pemprov DKI untuk segera menerapkan kebijakan baru tersebut.
"Karena ganjil genap bertahan setahun, berarti tahun ini ERP harus segera dioperasikan. Nah itu ada di Pemprov DKI, oleh karena itu BPTJ mempunyai kepentingan untuk mendorong Pemprov DKI untuk egera menerapkan ERP," tegasnya.
Bambang mengungkapkan, nantinya akan ada beberapa ruas jalan arteri yang akan dikenai kebijakan ERP. Namun sejauh ini baru rute Sudirman-Thamrin yang sudah dipastikankan akan menjadi jalur ERP.
Sementara itu, rute lainnya dia sebut masih dalam proses kajian sehingga belum dapat diumumkan jalan mana saja nantinya yang juga akan menjadi jalur ERP. Kajian ini sangat penting sebab menurutnya kebijakan ERP menyangjut hajat hidup orang banyak. "Ring 2 ring 3 itu masih dalam tahap kajian, belum bisa disampaikan," ujarnya.
Selain itu, dia juga menyatakan besaran tarif yang akan dikenakan masih dalam pembahasan dan kewenangannya berada di pihak Pemprov DKI Jakarta. Namun hingga berita ini ditulis, pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum dapat dihubungi dan memberikan keterangan terbaru.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) mengenai pengenaan tarif terhadap kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan arteri di Ibu Kota.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengajukan anggaran sebesar Rp 800 juta untuk menyusun rencana teknis pengembangan kebijakan yang ditargetkan mulai dapat diterapkan pada April 2019 mendatang ini.
"Pagu anggaran untuk rencana teknis pengembangan ERP pada 2019 sebesar Rp 800 juta," jelas Sekretaris BPTJ Hindro Surahmat saat mengadakan rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (18/9).
Hindro melanjutkan, ERP ini nantinya akan coba diterapkan di sejumlah ruas yang kerap ramai dilalui kendaraan bermotor, seperti di Jalan MH Thamrin. "Tujuannya untuk mengurangi kepadatan lalu lintas," tambahnya.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menyampaikan, aturan ERP ini rencana diimplementasikan setelah satu bulan MRT Jakarta resmi beroperasi. Nantinya, pengendara yang kedapatan tidak melakukan pembayaran maka akan dikenai sanksi dengan ditilang secara elektronik.
Baca juga:
Penerapan ERP Diyakini Tekan Kemacetan Ibu Kota
Kurangi Macet, Pemprov DKI akan Bangun Flyover Tapal Kuda di Lenteng Agung
Penutup Selokan Ambles Bikin Kemacetan di Kolong Manggarai
Sepanjang 2018, 1,6 Juta Kendaraan Baru Mengaspal di Bekasi
Perhatikan, Ini Rute Rekayasa Lalu Lintas Saat Acara Munajat 212 di Monas