BPTJ Siapkan Skema Lalu Lintas Antisipasi Kemacetan di Puncak Saat Tahun Baru
Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengaku, sudah menyiapkan skema lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan jalur Puncak, Bogor pada saat Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Rekayasa lalu lintas ini, untuk meminimalisir terjadinya kemacetan pada saat malam puncak tahun baru.
Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengaku, sudah menyiapkan skema lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan jalur Puncak, Bogor pada saat Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Rekayasa lalu lintas ini, untuk meminimalisir terjadinya kemacetan pada saat malam puncak tahun baru.
"BPTJ akan fokus saat malam tahun baru di puncak sedang kami otak atik manajemen lalu lintas di sana nanti diatur dengan kepolisian," kata dia dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Senin (9/12).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Kenapa Pemkot Bontang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan? Tujuan kegiatan ini adalah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Tentang optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketengakerjaan dan untuk menjamin perlindungan sosial para pekerja di wilayah Kota Bontang.
Dia menambahkan, BPTJ akan bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk menyiapkan skema lalu lintas pada saat malam tahun baru. Dia memastikan, pada saat malam tahun baru tidak ada kendaraan yang melintas untuk naik.
"Fokus kami layani angkutan umum dari Jakarta ke puncak akan kami siapkan mulai tahun ini," tandasnya.
Jalur Puncak II
Bupati Bogor, Ade Yasin meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangunkan Jalan Poros Tengah Timur (Puncak II) dalam Rakornas Pemerintah Pusat dengan Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (13/11).
Menurut Ade, pembangunan Jalur Puncak II adalah solusi untuk mengurai kemacetan dan mengurangi beban kendaraan di Jalan Raya Puncak, yang bisa mencapai 19.000 unit, terutama saat musim liburan.
Dia menjelaskan, Pemkab Bogor telah memiliki lahan yang bisa digunakan untuk Puncak II, yang membentang sepanjang 46 kilometer dari kawasan Sentul hingga Cianjur dan dianggap bisa mengurangi kepadatan kendaraan di Jalan Raya Puncak hingga 50%.
"Kami sudah jenuh dengan one way di Puncak. Kanalisasi 2-1 juga pernah dilakukan, tapi tidak berhasil. Ini karena volume kendaraan tidak sebanding dengan badan jalan yang kecil," kata Ade.
(mdk/azz)