Bujuk Jepang tak protes hilirisasi, Kemendag andalkan diplomasi
Kemendag: Langkah melarang ekspor nikel mentah tidak melanggar aturan internasional manapun.
Kementerian Perdagangan dan Ekonomi Jepang berkeras mengadukan Indonesia ke panel diskusi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pelarangan ekspor tambang mentah, khususnya nikel, mulai Januari lalu dianggap mengganggu industri baja di Negeri Matahari Terbit.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengaku enggan melunak pada kemauan Jepang. Tapi dia juga tak ingin hubungan dagang kedua negara terganggu akibat isu ini. Oleh karena itu, supaya tak maju ke sidang panel, Indonesia masih akan mencoba merayu Jepang lewat diplomasi.
-
Apa yang disosialisasikan Kemendag? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum. Untuk itu, Kemendag menggelar sosialisasi dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru mengenai ekspor pada Selasa, 18 Juli 2023.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang dilakukan Kemensos di Kabupaten Tulungagung? Kementerian Sosial berkolaborasi memberikan pelayanan operasi katarak bagi PPKS lanjut usia (lansia) di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, menggandeng Pemkab Tulungagung, RSUD Dr. Iskak, YPP, SCTV, Indosiar serta Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI).
-
Bagaimana Kemendag mendorong peningkatan hubungan perdagangan antar negara APT? Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Bagaimana cara Kemendag mengatasi maraknya peredaran barang impor ilegal? "Merespons maraknya peredaran barang dilarang, importasi sesuai ketentuan Permendag 40 tahun 2022 dan seterusnya, saya memimpin langsung pemusnahan sebanyak Rp 174,81 miliar barang-barang yang kita anggap ilegal. Termasuk pakaian bekas dan minuman-minuman yang tak berizin," kata Mendag.
"Saya sudah tunjuk Duta Besar Gusmardi memimpin diplomasi baik-baik dengan Jepangnya. Tapi kalau yang terburuk terjadi, kita mesti menghadapi dispute settlement body di WTO, kita juga sudah siapkan argumennya," kata Lutfi di kantornya, Jakarta, Rabu (2/4).
Mendag menganggap langkah Jepang tak perlu dikhawatirkan. Sebab proses keberatan atas kebijakan hilirisasi Indonesia disampaikan melalui mekanisme resmi. Ini menurut Lutfi jauh lebih bagus dibandingkan Jepang langsung membalas langkah Indonesia dengan meningkatkan bea masuk impor atau melarang penjualan komoditas tertentu.
"Ini hak dan kewajiban negara-negara yang masuk dalam organisasi tersebut, dan ini hal yang mulia, karena kalau tidak melalui konsultasi, kita bisa kena trade retaliation (pembalasan)," kata mantan Dubes Indonesia untuk Jepang dan Federasi Mikronesia ini.
Jepang telah mengajak tim Indonesia bertemu di forum konsultasi WTO akhir bulan lalu. Sejauh ini belum ada titik temu, dan proses aduan ini akan maju ke panel sidang.
Jepang mempertanyakan alasan Indonesia menerapkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (minerba) yang membatasi ekspor bahan mentah. Kebijakan ini membuat pasokan bahan baku industri baja dan stainless steel (baja tahan karat) di Jepang terganggu.
"Pemerintah Jepang meyakini kebijakan Indonesia itu merupakan pelanggaran perjanjian WTO," seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI).
Lutfi menjamin pemerintah Indonesia akan mempertahankan argumen, seandainya masuk panel sidang sengketa WTO. Dia pun menegaskan langkah melarang ekspor nikel mentah tidak melanggar aturan internasional manapun.
"Komitmen kita pada hilirisasi tetap. Kita akan berdiplomasi, mencoba cari titik temu, tapi di saat bersamaan kita harus siap diadu," kata Lutfi.
(mdk/noe)