Cegah Serangan Siber, Industri Jasa Keuangan RI Harus Ikuti Standar Internasional
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan industri jasa keuangan termasuk perbankan harus menjalankan standar internasional. Mengingat sejumlah tantangan yang akan dihadapi di tahun 2023 ini.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan industri jasa keuangan termasuk perbankan harus menjalankan standar internasional. Mengingat sejumlah tantangan yang akan dihadapi di tahun 2023 ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menerangkan, salah satu fokus yang perlu diperkuat adalah integritas dari industri jasa keuangan (IJK). Misalnya penguatan standar internasional dalam menangani pelanggaran yang terjadi.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Mengapa OJK meminta agar Industri Jasa Keuangan memperkuat governansi? “Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,” kata Sophia.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK menerapkan komitmen antikorupsi di industri jasa keuangan? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Apa kondisi sektor jasa keuangan nasional menurut OJK? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
"Penguatan integritas ini akan dilakukan secara lebih sistemik dalam pengertian kita akan terapkan base practice bagaimana sistem yang digunakan, sehingga bisa men-detect kejahatan ekonomi yang masuk sistem keuangan kita," kata dia dalam Webinar Tren Perbankan di Tahun 2023, Selasa (17/1).
Diketahui, sejumlah masalah serangan di sektor perbankan diera digitalisasi saat ini cukup beragam. Mulai dari scam hingga persoalan judi online. "Kita tak ingin dengan lagi adanya serangan siber (ke sistem perbankan), kita tak lihat laagi misalnya email business compromised, hingga judi online dan sebagainya. Kita ingin sistem keuangan kita bersih," paparnya.
Dia mengatakan kalau integritas perbankan juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga harus bisa dijamin berjalan dengan baik. "Misalnya bagaimana nanti menetapkan suku bunga, apakah sudah efisien, merefleksikan efisiensi bank, apakah masyarakat bisa menerima jasa layanan dengan baik dan lebih murah," katanya.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
OJK Susun Strategi Terapkan UU P2SK di Industri Jasa Keuangan
Jokowi Minta Industri Keuangan Jaga Pertumbuhan Ekonomi di 2023
OJK Siap Bentuk Organisasi Pengawasan untuk Kripto dan Koperasi
UU P2SK Beri Kepastian Hukum yang Tegas dalam Penyidikan Kasus Keuangan
Pengaduan Tentang Asuransi Jadi Tertinggi Selama 2022
Berantas Korupsi di Industri Jasa Keuangan, OJK Tunggu UU P2SK