Curhat ke DPR, para bupati Papua minta kesejahteraan ke Freeport

Freeport dinilai tak memberikan nilai tambah untuk wilayah Papua.

2016-02-09 17:55:30

Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemerintah Daerah Papua dan PT Freeport Indonesia membahas mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Dalam rapat tersebut, DPR RI juga mengundang bupati-bupati Papua untuk meminta keterangan dan investasi Freeport di bumi cendrawasih ini. Namun, Menteri ESDM Sudirman Said tak hadir dalam rapat tersebut. Ketidakhadiran Sudirman diwakilkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot.

"Rapat karena akan berakhirnya kontrak karya Freeport, kami komisi VII memiliki fungsi melihat mendengar permasalahan yang ada‎. Kami telah bicara informal dengan dirjen dan menteri tapi kami ingin dengar permasalahan dari tingkat Bupati dan Gubernur," kata Fadel di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/2).

Bupati Mimika, Papua Eltinus Omaleng mengatakan selama PT Freeport Indonesia beroperasi, masyarakat Papua tidak mendapat nilai tambah. Dia pun meminta Freeport memberikan sahamnya ke pemerintah daerah Papua.

"Selama ini kami orang Papua dianggap tidak ada apa-apanya, tidak punya tuan, tidak ada arti sama sekali, karena itu puji Tuhan kami bisa hadir disini. Kami ada beberapa catatan itu harus dipenuhi oleh negara Republik Indonesia, termasuk ESDM dan Freeport, kalau Freeport mau perpanjang itu harus dipenuhi, saham harus dimiliki oleh masyarakat Papua, smelter harus bangun di Papua, tidak boleh di Surabaya. Infrastruktur jalan itu hanya dibangun di aksesnya saja, Freeport kurang ajar. Saham pusat dapat, kami dapat, Papua punya barang," kata Eltinus.

Sementara itu, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengatakan, sepanjang perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu beroperasi, masyarakat Papua tetap dianggap masyarakat terbelakang. Dia menganggap pemerintah tak serius menghadapi masalah pendudukan Freeport di tanah Papua.

"Seluruh masyarakat Papua menginginkan pembagian saham itu mutlak, harus ada jaminan. Saham itu bukan kepentingan kami sebagai pejabat tapi untuk membangun daerah kami, infrastruktur tidak jalan, ekonomi apalagi, masih pakai koteka. Saya pikir Jakarta jangan berpikir pembagian saham untuk pejabat, tidak sama sekali. Kalau tidak beri saham, apalagi yang kita harapkan? Freeport juga tidak boleh tutup telinga," kata dia.

Bupati Puncak Jaya Yustus Wonda menambahkan, masyarakat Papua melihat Freeport layaknya negara dalam negara. Keberadaannya seakan-akan tidak tersentuh oleh pemerintah Indonesia.

"Tolong buka jalan. Semen di kami Rp 2 juta, Aqua Rp 25.000, coba itu Freeport buka jalan, hanya 80 kilometer (km) ke Wamena. Negara kita bodoh kelihatannya, tidak punya kuasa. Saya mohon agar saham dibagikan," tegas Yustus.

Menanggapi itu, Direktur Freeport Celementino Lamury mengaku, perseroan sedang mempertimbangkan segala tuntutan yang dialamatkan kepada PT Freeport Indonesia.

"Enam isu tersebut sebagian sudah dilakukan, memang ada 11 aspirasi yang berdiri sendiri yang sedang dipertimbangkan. Sebagai kontraktor, kami akan senantiasa bekerja sama sehingga operasi tambang ini akan bermanfaat," pungkas dia.

(mdk/sau)