Daftar catatan DPR untuk RAPBN 2019, salah satunya menyorot pemberian PMN BUMN
Aziz mengungkapkan hasil rapat menyimpulkan beberapa catatan untuk pemerintah diantaranya perlu adanya peninjauan pembiayaan PMN (Penyertaan Modal Negara). Kedua, pemerintah diminta meningkatan kualitas kurikulum berdasarkan revolusi industri 4.0. Ketiga, harus ada blueprint alokasi gaji bagi purnawirawan dan veteran.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Raker tersebut merupakan lanjutan rapat sebelumnya yang membahas arah kebijakan anggaran dalam rancangan pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2019.
"Hasil panja ini tentang kebijakan umum pemerintah pusat dan difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional," kata pimpinan rapat, Aziz Syamsuddin, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/7).
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
Aziz mengungkapkan hasil rapat menyimpulkan beberapa catatan untuk pemerintah diantaranya perlu adanya peninjauan pembiayaan PMN (Penyertaan Modal Negara). Kedua, pemerintah diminta meningkatan kualitas kurikulum berdasarkan revolusi industri 4.0.
Ketiga, catatan panja belanja pemerintah pusat, yakni harus ada blueprint alokasi gaji bagi purnawirawan dan veteran untuk peningkatan kesejahteraan. Lalu, pemerintah diminta juga memperhatikan anggaran untuk Badan SAR Nasional (Basarnas) dan pengalokasian dana pemilu dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Lalu catatan panja transfer daerah harus ada peningkatan pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. "Mohon persetujuan untuk dibawa ke paripurna besok 12 Juni dan jadi masukan nota keuangan pemerintah yang akan disampaikan Agustus," ujarnya.
Menkeu Sri Mulyani pun mengucapkan terimakasih atas laporan tersebut. "Terima kasih atas laporan panja yang lengkap dan efisien. Ini adalah proses yang baik bagi penyusunan RAPBN 2019, kerangka dari asumsi makro dan pengelolaan belanja negara harus hati-hati sesuai kebutuhan dan urgensi."
Seperti diketahui, asumsi inflasi di RAPBN 2019 pada kisaran 2,5-4,5 persen atau berada dalam kisaran yang telah ditetapkan Kemenkeu dan BI. Sedangkan, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika ditetapkan pada kisaran Rp 13.700 hingga Rp 14.000 per USD.
Suku Bunga SPN tiga bulan ditetapkan berada pada rentang 4,6 sampai 5,2 persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sekitar 4,5 sampai 5,2 persen.
Tingkat kemiskinan sekitar 8,5 sampai 9,5 persen atau sedikit menurun dibandingkan dengan target tahun ini sebesar 9,5 sampai 10 persen. Untuk gini ratio atau kesenjangan berkisar antara 0,38 sampai 0,39 dan indeks pembangunan manusia sebesar 71,98.
Baca juga:
Sri Mulyani pastikan APBN masih aman di tengah ketidakpastian global
PLN ngaku tak khawatir pemerintah tak tambah anggaran subsidi 2018
Curhat Sri Mulyani, pendidikan pelajar RI kalah dari Vietnam meski diberi dana besar
Pemerintah ajukan Rp 31,6 T PMN dan Rp 44 T target dividen untuk 2019
Songsong revolusi industri ke-4, Menperin Airlangga minta tambahan anggaran Rp 2,35 T
Rapat dengan DPR, bos BKPM minta tambahan anggaran Rp 200 miliar
Dana utang dari World Bank untuk pengentasan stunting masuk APBN 2019