Dampak Corona Masih Terasa, Target Pertumbuhan Ekonomi RAPBN 2021 Tak Rasional
Ekonom Indef, Aviliani, menilai asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang disusun pemerintah sebesar 4,5 persen sampai 5 persen terlalu tinggi. Sebab, dia memandang pemulihan ekonomi belum akan terjadi pada tahun depan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menilai asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 yang disusun pemerintah sebesar 4,5 persen sampai 5 persen terlalu tinggi. Sebab, dia memandang pemulihan ekonomi belum akan terjadi pada tahun depan.
Dia mengatakan penemuan vaksin virus Corona saja bisa 2 sampai 3 tahun. Artinya, tidak akan terjadi peningkatan permintaan domestik seperti sebelum terjadi Covid-19. Menurutnya, permintaan itu mungkin baru pulih sekitar 30-40 persen saja, belum sampai kembali ke 100 persen.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kapan target pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 6,22 persen? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kapan Said Abdullah menyatakan bahwa postur RAPBN 2025 cukup baik untuk merespons tantangan ekonomi? "Saya yakin bahwa meskipun target dalam RAPBN 2025 cukup menantang, postur RAPBN ini cukup baik untuk merespons tantangan ekonomi yang akan datang," kata Said baru-baru ini.
-
Kenapa KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menargetkan pertumbuhan PDB perikanan rata-rata berada di angka 4,00-5,00 persen.
"Kita perhatikan, karena kalau kita lihat pemerintah tahun depan itu yakin sekali dengan pertumbuhan 4,5 sampai 5 persen. Padahal kita asumsikan kalau tahun depan itu belum ditemukan vaksin kemungkinan masih akan seperti saat ini (pertumbuhan ekonominya)," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (17/7).
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyelesaikan pembahasan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 dalam Sidang Paripurna yang digelar Kamis (16/7). Kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2021 nantinya akan diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
"Kebijakan ini dapat berjalan efektif apabila penanganan Covid-19 dan dampaknya di tahun 2020 ini berjalan dengan baik," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Asumsi Makro RAPBN 2021
Pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi makro RAPBN 2021, yaitu: pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 persen, inflasi 2,0 - 4,0 persen, nilai tukar rupiah Rp13.700-14.900 per USD, suku bunga SBN 10 tahun 6,29 - 8,29 persen, ICP USD42-45 per barel, lifting minyak bumi Rp690-710 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi Rp990-1.010 ribu per hari.
Dengan target dan indikator pembangunan pada 2021 yang disetujui bersama adalah tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 7,7-9,1 persen, tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2-9,7 persen, target gini rasio 0,377-0,379, target indeks pembangunan manusia (IPM) 72,78-72,95, serta menetapkan Indikator pembangunan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102-104 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104.
"Dengan penetapan asumsi makro dan target pembangunan tahun 2021 tersebut, Pemerintah agar memperhitungkan dengan cermat berbagai kemungkinan dalam mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang, dengan menyediakan ruang fiskal yang antisipatif sehingga APBN Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan efektif," pesan Puan.
(mdk/bim)