Demi Penyerapan Anggaran Optimal, Jokowi Minta Pemda Nurut ke BPKP
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP) terus mengawasi penggunaan anggaran, baik di kota hingga kabupaten. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah pusat hingga daerah bisa mengikuti hasil review dan rekomendasi dari BPKP.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP) terus mengawasi penggunaan anggaran, baik di kota hingga kabupaten. Untuk itu, dia meminta agar pemerintah pusat hingga daerah bisa mengikuti hasil review dan rekomendasi dari BPKP.
"Karena tangan BPKP itu sampai provinsi, kabupaten, dan kota artinya bisa kawal, awasi dan arahkan. Jadi pemerintah pusat, provinsi atau pemerintah kota dengan BPKP tuh harusnya takut, segan dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara," ujar dia dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Kenapa Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Yudian mengatakan, anak-anak merupakan harapan kepemimpinan masa depan bangsa dan Pojok Taman Baca Pancasila sebagai bentuk gotong royong untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Siapa saja yang dianugerahi Bintang Bhayangkara Nararya oleh Presiden Jokowi? Presiden Joko Widodo hadir dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024 di Pelataran Merdeka Monumen Nasional Jakarta, Senin (01/07).Di kesempatan yang sama, Jokowi juga memberikan atau menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya. Penghargaan tersebut diberikan kepada tiga personel Polri.
Sebagai contoh, anggaran bagi pengentasan kemiskinan yang hanya dialokasikan 1 persen. Menurutnya ini harus menjadi perhatian lebih dulu. Selanjutnya, diikuti dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP.
"Contoh lagi kita kan tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, anggaran perlindungan sosialnya kurang 1 persen, mestinya diprioritaskan dulu. Hal-hal begini perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya, berikan rekomendasi, dampingi, kawal. Agar anggaran kita produktif betul, sekali lagi sekarang ini. Kita bersaing dengan negara lain," jelasnya.
Kepada para pemimpin daerah dan auditor dari BPKP, dia meminta kalau pengawasan penggunaan anggaran ini tidak sebatas formalitas saja. Tapi bisa jadi acuan dalam menjalankan program.
"Penguatan pengawasan internal jangan sampai cuma jadi aksesoris. Saya minta seluruh daerah jangan abaikan rekomendasi yang diberikan BPKP, dan nggak usah lah ada data yang ditutupi kalau memang ini salah, tunjukkan kesalahan cara perbaikannya seperti apa. Saya minta ke seluruh daerah jangan abaikan rekomendasi yang diberikan BPKP." tegasnya.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jokowi Temukan Dana Pengentasan Stunting Rp10 M Banyak Dipakai untuk Perjalanan Dinas
Curhat Jokowi, Penggunaan Anggaran Masih Bablas Meski Sudah Dipelototi
Jokowi Kesal Penggunaan Anggaran Tak Optimal: Dipelototi Saja Masih Ada yang Bablas
LIVE STREAMING: Marah Presiden Jokowi Pelototi Anggaran Miliaran Tak Jelas
Sri Mulyani Klaim Kemenkeu Bisa Hemat Anggaran Hingga Rp2,12 Triliun
Di Depan DPR, Menhub Budi Karya Akui Penyerapan Anggaran Belum Maksimal