DEN nilai tujuan pembentukan holding BUMN energi tidak tepat
Hal itu karena pembentukan holding energi mestinya tidak untuk mencari utang atau pinjaman demi Pertamina.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran, mengatakan pembentukan perusahaan holding di sektor energi tidak tepat. Hal itu karena pembentukan holding energi mestinya tidak untuk mencari utang atau pinjaman demi Pertamina.
"Tidak tepat kalau cari untuk utang, malah akan membebani Pertamina," ujar Tumiran di Jakarta, Selasa (24/6).
-
Mengapa Pertamina mendapatkan apresiasi dari Menteri BUMN? Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi PT Pertamina (Persero) atas kiprahnya dalam komunikasi dan keberlanjutan di Indonesia.
-
Apa yang diraih oleh Dirut Pertamina? Nicke menjadi salah satu dari dua wanita Indonesia paling berpengaruh yang masuk ke dalam daftar ini.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Mengapa Pertamina Patra Niaga membangun tanki BBM dan LPG di Indonesia Timur? Apalagi kita tahu, Indonesia ini negara kepulauan dengan salah satu pola distribusi energi tersulit di dunia, jadi dengan adanya storage di lokasi-lokasi Indonesia Timur ini akan sangat berdampak terhadap ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat.
-
Mengapa Pertamina melakukan kegiatan ini? Pertamina sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi, tidak hanya terus berupaya menyediakan energi di seluruh wilayah negeri. Akan tetapi, juga memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam rangka mendukung capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menuju kemandirian masyarakat.
-
Apa saja penghargaan yang diterima Pertamina? Dua kategori penghargaan yang berhasil diraih Pertamina adalah Kategori Mitra dengan Inovasi Terbanyak dan Kategori Mitra dengan Komitmen Pendanaan Terbanyak.
Menurut Tumiran, keberadaan utang bagi Pertamina justru akan menjadi bumerang bagi cita-cita kemandirian energi nasional. Sebab, utang itu nantinya justru akan membebani Pertamina lantaran beban yang mesti ditanggung semakin besar. Akibatnya, perusahaan minyak nasional itu bakal menjadi profit oriented dan berubah menjadi entitas bisnis.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, pembentukan holding energi akan memperkuat posisi keuangan Pertamina dalam mendapatkan pinjaman. Menurut Rini, Pertamina butuh biaya besar untuk membangun kilang-kilang minyak di dalam negeri. Rencana itu diharapkan juga dapat mendorong masuknya investor ke Indonesia.
"Dengan menjadi holding dan masuknya PGN, maka keuangan Pertamina akan lebih kuat," kata Rini.
Selain itu, VP Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro juga menyatakan Pertamina mendukung holding energi lantaran butuh modal besar untuk biaya investasi di sejumlah blok migas, Dengan kebutuhan investasi sebesar USD 3-3,5 miliar per tahun, penggabungan PGN akan memperkuat posisi Pertamina dalam memperoleh utang.
"Adanya holding akan ada tambahan nilai aset. Dengan aset yang besar, kita bisa memperoleh pendanaan yang lebih besar," ujar Wianda.
Tumiran menegaskan, dengan pasar energi yang sangat besar di Indonesia, pemerintah mestinya memberikan kesempatan kepada Pertamina untuk menggarap blok migas di dalam negeri. Hal itu lebih realistis ketimbang meminta Pertamina untuk ekspansi besar-besaran ke luar negeri yang hasilnya hingga saat ini tidak jelas.
"Aneh kalau blok migas dalam negeri ditenderkan untuk perusahaan asing tapi Pertamina ekspansi ke luar negeri. Kan tidak mudah ekspansi ke luar negeri," jelas Tumiran.
Dia menyebut persoalan utama kemandirian energi di Indonesia adalah tumpang tindih regulator. Sebab, banyak lembaga energi yang mirip namun memiliki kewenangan yang berbeda-beda.
"Misalnya untuk jamninan pasokan energi jadi kewenangan Kementerian ESDM, soal eksploitasi dipegang SKK Migas, masalah pendistribusian oleh BPH Migas, lalu BUMN-nya mesti tunduk pada Kementerian BUMN, jadi kan sangat rumit," imbuh dia.
Karena itu, dia mengatakan Presiden Joko Widodo mesti lebih cermat dalam mengambil kebijakan terkait kemandirian energi nasional. Sebab, pembentukan holding energi jadi melenceng jika ditujukan untuk memperkuat modal Pertamina.
Selama ini, PGN mampu membangun infrastruktur gas secara mandiri. Jumlah pengguna gas mulai rumah tangga, UKM hingga industri juga terus bertambah sejalan dengan bertambahnya jaringan pipa dan infrastruktur lainnya.
"Intinya kalau persoalan tumpang tindih regulator diatasi, pembangunan infrastruktur energi tak ada hambatan lagi dan kemandirian energi bisa tercapai," pungkas Tumiran.
(mdk/sau)