Di Depan 174 Negara Anggota IMO, Menhub Budi Beberkan Prestasi Maritim Indonesia
Untuk itulah, sebagai anggota IMO sejak tahun 1961 dan anggota Dewan yang berdedikasi sejak 1973, Indonesia telah dan akan terus secara aktif mengambil bagian dalam meningkatkan implementasi konvensi, standar, dan pedoman IMO.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan komitmen dan kontribusi Indonesia di maritim dunia dalam menciptakan pelayaran yang selamat, aman, serta berwawasan lingkungan di depan 174 negara anggota International Maritime Organization (IMO) yang hadir pada Sidang Majelis IMO ke-31 di London, Inggris.
Dalam General Statement yang disampaikannya di hadapan seluruh perwakilan negara IMO yang hadir dalam Sidang tersebut, Menhub Budi mengatakan bahwa sebagai satu-satunya platform kerja sama multilateral yang dipercayakan untuk memastikan terwujudnya keselamatan dan keamanan maritim dunia, IMO telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Internasional dalam upaya melindungi masa depan laut, yang merupakan warisan bersama.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana Kementan memperkuat kerja sama peternakan dengan Timor Leste? Bentuk kerjasama kedua negara sudah dikukuhkan dalam bentuk komitmen melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Pertanian Timor Leste yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2022.
"Kegiatan pelayaran melalui laut telah memungkinkan perdagangan dan perekonomian global berkembang secara signifikan, sehingga memungkinkan banyak negara, termasuk Indonesia untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi," ujar Budi.
Untuk itulah, sebagai anggota IMO sejak tahun 1961 dan anggota Dewan yang berdedikasi sejak 1973, Indonesia telah dan akan terus secara aktif mengambil bagian dalam meningkatkan implementasi konvensi, standar, dan pedoman IMO.
"Indonesia akan terus mendukung IMO dalam mengimplementasikan rencana strategis serta program-program mendatang, yang memungkinkan IMO dapat secara optimal memimpin seluruh anggotanya dalam upaya mewujudkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi, fasilitasi perdagangan internasional, keselamatan, keamanan dan juga perlindungan lingkungan dari pelayaran internasional," tegasnya.
Inisiatif Indonesia
Pada kesempatan tersebut, Menhub Budi juga menyampaikan kontribusi serta inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan IMO selama dua tahun terakhir, di antaranya adalah tentang proposal Indonesia tentang Skema Pemisahan Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme/TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah diadopsi pada Sidang Maritime Safety Committee ke-101 pada bulan Juli lalu.
Selain itu, terkait dengan implementasi konvensi IMO, Indonesia bangga telah menjadi Negara Pihak pada konvensi tentang standar pelatihan, sertifikasi dan penjagaan kapal bagi personil kapal penangkap ikan (Konvensi STCW-F) dan saat ini tengah prosedur internal terakhir untuk mengaksesi Konvensi Nairobi tentang pengangkatan bangkai kecelakaan kapal.
Lebih lanjut, Menhub Budi juga menyampaikan komitmen Indonesia terkait perlindungan lingkungan laut, khususnya dalam mengatasi sampah plastik di laut.
"Terkait perlindungan lingkungan maritim, Indonesia berkomitmen untuk dapat menerapkan aturan yang dikeluarkan oleh IMO terkait batas kandungan sulfur pada bahan bakar kapal pada tahun 2020 dan masih secara aktif terlibat dalam dua proyek utama IMO terkait lingkungan, yaitu MEPSEAS dan Glofouling Partnership Projects," jelasnya.
Perkuat SDM
Namun demikian, Menhub Budi beranggapan, bahwa seluruh komitmen dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan maritim tidak akan dapat tercapai tanpa terlebih dahulu memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia Maritim.
"Peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas utama pada program kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk itu Indonesia akan terus meningkatkan kerjasama dengan IMO dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui IMO Technical Cooperation Program," katanya.
Sebagai langkah awal, Indonesia telah menyelenggarakan sebuah kursus singkat tentang Non-Convention Vessel Standard atau Standar Kapal Non-Konvensi pada awal bulan November 2019 untuk berbagi pengalaman Indonesia tentang penerapan standar tersebut sekaligus mempererat hubungan kerjasama Selatan-Selatan.
"Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Brunei Darussalam, Kamboja, Fiji, Kenya, Maladewa, serta Timor-Leste yang telah berpartisipasi pada kursus tersebut," tambahnya.
Selanjutnya, Budi kembali menekankan komitmen Indonesia untuk terus bekerjasama dengan IMO dan seluruh anggotanya dalam mencapai tujuan IMO guna menciptakan pelayaran yang aman, selamat serta berwawasan lingkungan.
"Untuk dapat mencapai tujuan inilah, Indonesia siap untuk kembali bekerjasama menjadi Anggota Dewan IMO Kategori C Periode Tahun 2020-2021," tutupnya.
(mdk/idr)