Di IMF-World Bank, Menko Darmin beberkan cara tarik dana swasta untuk pembangunan
"Salah satu fokus utama untuk menarik sektor swasta adalah dengan adanya skema Public Private Partnership (PPP). Pemerintah terus mendukung dari aspek fiskal, regulasi, maupun kelembagaan."
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution berjanji akan terus berupaya menemukan skema dan sumber dana yang inovatif untuk melengkapi pembiayaan konservatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut dia, pemerintah telah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini terdiri dari 223 proyek dan 3 program, dengan perkiraan total nilai investasi sebesar USD 307,4 miliar. Dari perkiraan total nilai investasi tersebut, lebih dari 50 persen pendanaan diharapkan berasal dari sektor swasta.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Kenapa IMF didirikan? Tujuan utama pendirian IMF adalah untuk mempromosikan stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi internasional dengan memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan pembayaran internasional.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Bagaimana IMF membantu negara yang mengalami kesulitan ekonomi? IMF memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya yang mengalami kesulitan keuangan. Tetapi sejalan dengan itu, IMF juga memberikan persyaratan dan rekomendasi kebijakan ekonomi yang harus diimplementasikan oleh negara peminjam.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
"Salah satu fokus utama untuk menarik sektor swasta adalah dengan adanya skema Public Private Partnership (PPP). Pemerintah terus mendukung dari aspek fiskal, regulasi, maupun kelembagaan," kata dia dalam acara 'Indonesia Investment Forum', di Conrad Hotel, Bali, Selasa (9/10).
Dari sisi fiskal, pemerintah telah menyiapkan dana dukungan tunai infrastruktur (Viability Gap Fund), pembayaran secara berkala (Availability Payment), dan jaminan. Dari aspek regulasi, pemerintah memiliki Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memandu proses PPP dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penggunaan aset negara untuk proyek PPP.
Sementara soal kelembagaan, pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk debottlenecking, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mengeksekusi fasilitas pengembangan proyek, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk memberikan jaminan pemerintah.
"Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai produk keuangan inovatif untuk infrastruktur. Misalnya, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan Komodo Bond," terang Darmin.
Pemerintah juga mendorong penerbitan instrumen pembiayaan infrastruktur alternatif lainnya, seperti Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA) dan Obligasi Pemerintah Daerah. Pemerintah saat ini juga sedang mengembangkan peraturan untuk skema baru yaitu Skema Konsesi Terbatas atau Limited Concession Scheme (LCS).
Selanjutnya, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan bagi investor dengan menyediakan kemudahan dan berbagai alternatif transaksi lindung nilai terhadap risiko nilai tukar Rupiah. Beberapa contohnya adalah Call Spread Options dan Domestic Non Deliverable Forward yang baru diperkenalkan.
"Terlepas dari inisiatif-inisiatif tersebut, pemerintah menyadari bahwa kerjasama dengan dunia internasional juga masih diperlukan untuk terus mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur yang inovatif," tandasnya.
Diketahui, dari tahun 2015 hingga tahun 2019, pemerintah menargetkan untuk membangun berbagai macam infrastruktur seperti 1.800 km jalan tol, 2.159 km kereta api antar kota, 24 pelabuhan baru, dan 15 bandara baru.
Data per Juni 2018 menunjukkan bahwa 32 proyek telah selesai dan 44 PSN sedang dalam operasi parsial. Selain itu, kemajuan program listrik 35GW juga menunjukkan perkembangan, sebesar 2.278 MW sudah beroperasi.
Baca juga:
Bos IMF: Ekonomi Indonesia tidak membutuhkan pinjaman dari IMF
LPEI dorong UMKM lokal tembus pasar global
OJK tawarkan skema pembiayaan infrastruktur baru di pertemuan tahunan IMF-World Bank
Penerbitan obligasi bencana alam dibahas di pertemuan tahunan IMF-World Bank
SBY usul DPR minta BPK audit anggaran besar pertemuan IMF-World Bank