Di Papua, warga beli bensin pakai kupon
Beberapa daerah punya cara sendiri-sendiri agar kuota subsidi BBM yang diberikan setiap tahun tidak jebol.
Keinginan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Jakarta, mendapat respons pemerintah pusat dan sejumlah kalangan. Sesungguhnya, Pemerintah Pusat memberikan wewenang dan hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola subsidi BBM. Tentunya bekerja sama dengan BPH Migas.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo menyebutkan, beberapa daerah punya cara sendiri-sendiri agar kuota subsidi BBM yang diberikan setiap tahun tidak jebol. Dia mencontohkan pengelolaan subsidi BBM di kawasan timur Indonesia.
-
Apa alasan utama Soeharto memberikan subsidi BBM? Alasan pemberian subsidi BBM karena harga jual BBM terutama minyak tanah, berada di bawah biaya produksinya.
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
Caranya untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi dengan kupon. "Misalnya di Papua, di Sulawesi, ada kabupaten bikin kupon, kupon untuk dibagikan siapa yang berhak beli BBM bersubsidi, jadi terbatas, jadi cukup," ujar Susilo di kantornya, Jumat (20/12).
Dia mengatakan, cara itu merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan BPH Migas. "Daerah sorong (beli bensin pakai kupon). Ada salah satu daerah ada itu, BPH Migas tahu persis tempatnya," ucapnya.
Sebelumnya, Susilo menuturkan, pemerintah daerah tidak boleh menghapus subsidi BBM. "Sebenarnya begini ya, Pemda itu sudah kita berikan kekuasaan untuk mengatur jatah BBM bersubsidi yang kita berikan ke mereka," ucap Susilo.
Kewenangan yang diberikan ke pemda, kata dia, tidak termasuk menghilangkan atau menghapus subsidi BBM. hanya sebatas mengelola agar kuota yang diberikan tidak jebol. Kecuali Jakarta sudah benar-benar hanya diisi oleh orang kaya dan tidak ada orang miskin yang layak dapat subsidi.
"Tapi kalau menghapus subsidi tidak boleh, karena subsidi itu diberikan pada masyarakat yang tidak berpunya. Jadi artinya supaya tepat sasaran, kalau menghilangkan harus dipastikan Jakarta itu sudah bebas dari orang miskin, itu yang sensitif," tegasnya.
(mdk/noe)