Di Pertemuan G20, Menkeu Sri Mulyani Soroti Kerjasama Dunia Atasi Perubahan Iklim
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut masalah yang tengah dihadapi seluruh negara dunia saat ini adalah isu terhadap perubahan iklim atau bahkan masalah air. Dia pun menyadari, perlunya kerjasama multilateral dalam mengatasi masalah lingkungan tersebut.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut masalah yang tengah dihadapi seluruh negara dunia saat ini adalah isu terhadap perubahan iklim atau bahkan masalah air. Dia pun menyadari, perlunya kerjasama multilateral dalam mengatasi masalah lingkungan tersebut.
"Ini adalah masalah lintas batas. Jadi suka atau tidak suka, apakah Anda tidak percaya atau mempercayai multilateral, Anda benar-benar harus mengatasi masalah ini melalui kerjasama global karena tidak mungkin menyelesaikannya sendiri," kata Menteri Sri Mulyani dalam pertemuan G20 Saudi Arabia, Senin (26/10).
-
Bagaimana Indonesia mendorong pemerintah agar mengatasi perubahan iklim di Sidang Umum ke-44 AIPA? “Dalam aspek itu, peran dan visi parlemen sangat penting dan besar untuk tidak hentinya selalu mendorong pemerintah agar melakukan segala upaya tidak hanya bisnis as usual, tapi juga out of the box, melampaui daripada konsep-konsep biasa,” ujar Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.
-
Kapan Hari Fiksi Iklim Internasional diperingati? Even, ditetapkan peringatan khusus, yaitu Hari Fiksi Iklim Internasional setiap 20 April.
-
Mengapa Indonesia menagih janji pendanaan negara maju untuk mengatasi perubahan iklim di Sidang Umum ke-44 AIPA? Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, Putu mengungkap bahwa negara maju berkomitmen tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan. "Sehingga ini memang belum kita mampu mewujudkan. Dan harapannya jika ini tuntutan Indonesia harapannya juga menjadi tuntutan kawasan ASEAN kepada negara-negara yang maju," Putu Supadma Rudana.
-
Apa itu perubahan iklim? Menurut PBB, perubahan iklim adalah mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini mungkin alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan fosil seperti batu bara, minyak dan gas.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang disiapkan oleh Kementerian PUPR untuk menyambut tamu World Water Forum ke-10 di Bali? Pemerintah Indonesia selaku tuan rumah WorId Water Forum ke-10 menyiapkan sambutan makan malam (welcoming dinner) untuk kepala negara dan delegasi yang hadir di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali, Minggu (19/5).
Kendati begitu, Bendahara Negara ini mengakui masih terdapat kekurangan dari kerjasama multilateral yang selama ini dibangun. Bukan hanya kepada negara G20, tapi juga negara-negara lain pada umumnya. Sebab, banyak negara besar justru merasa memiiki kuasa dalam isu tersebut.
"Jadi apakah ini masih memiliki financial power yang mereka punya cukup berpengaruh dan power untuk mempengaruhi melalui financing powernya. Karena itu pada akhirnya penting multilateral Development Bank seperti world bank, IMF, WTO mungkin berbeda karena lebih ke regulatery," jelas dia.
Kekuatan kerjasama dari beberapa negara dianggap memberikan suatu kekuatan. Bagaimana kebijakan yang dianggap adil dapat diadopsi di seluruh negara yang menciptakan peluang yang bagi semua negara untuk mengadopsi kebijakan yang dipandang sama dan merata.
"Saya pikir ini adalah salah satu yang terpenting dari apa yang Anda dapatkan dalam masalah kritis kredibilitas," katanya.
Strategi Indonesia Tekan Polusi Karbon
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan Indonesia tengah berusaha untuk menekan emisi karbon. Hal ini merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjalankan Paris Agreement.
Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional hingga 2030.
Sebagai informasi, Paris Agreement merupakan kerangka kebijakan jangka panjang bagi negara-negara untuk mengurangi emisi karbon. Dengan demikian, kenaikan suhu dunia bisa di bawah 2 derajat per tahun.
"Sekarang masih dilakukan. Kita masih lakukan perbaikan-perbaikan, penggunaan mobil listrik salah satu," kata dia, Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (19/11).
Selain itu, penggunaan biodiesel juga terus didorong. Sejauh ini Indonesia telah mengimplementasikan B20. Pada 2020 nanti Indonesia berencana mulai menjalankan implementasi B30.
"Supaya mengurangi fosil, penggunaan listrik matahari, angin, biotermal disesuaikan dengan market," ujar dia.
Indonesia juga bakal mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan alias green energy. Salah satu hal yang dikedepankan dalam mendorong hal tersebut, yakni penggunaan teknologi yang mumpuni.
"Syarat yang saya sebutkan tadi kita tidak mau melihat teknologi-teknologi kelas dua yang datang ke Indonesia," tegas dia.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengusulkan pemberlakuan pajak karbon. Peneliti Pusat Ekonomi LIPI, Maxensiun Tri Sambodo mengatakan besaran pajak tergantung tingkat karbon yang dihasilkan dan kadar kerusakan lingkungan di wilayah. "Kita bisa berikan carbon tax, kita amankan daerah lain. Mungkin itu alternatif yang bisa diterapkan," tandasnya.
(mdk/bim)