Disemprot Jokowi soal opini disclaimer, ini pembelaan kepala bekraf
Persoalan pertama adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah. Kedua pelaksana kegiatan yang masih terbatas dan ketiga minimnya kelengkapan administrasi.
Tak hanya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) juga masuk dalam daftar kementerian/lembaga yang mendapat opini disclaimer dari Badan Pemerika Keuangan (BPK).
Kepala Bekraf, Triawan Munaf mengatakan, ada tiga hal yang mengakibatkan Bekraf tak capai opini Wajar Tanp Pengecualian (WTP). Persoalan pertama adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah. Kedua pelaksana kegiatan yang masih terbatas dan ketiga minimnya kelengkapan administrasi.
-
Apa yang diajarkan kepada para pelaku ekonomi kreatif di Kutai Timur? Puluhan wanita sebagai pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Kutai Timur dibekali dengan ilmu public speaking. Dengan ilmu ini, peserta akan berani tampil dan berbicara di depan umum.
-
Bagaimana Sulawesi Utara bisa menggerakkan ekonomi kreatif? Keberhasilan itu, lanjut politukus PDIP ini, karena pihaknya berhasil menjaga harga-harga kebutuhan tetap stabil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ."Kemarin juga kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat bahwa Sulut bisa menggerakkan ekonomi kreatif yang ada. Jadi bulan Agustus ini pengakuan dari pemerintah pusat bahwa apa yang kita kerjakan selama ini berdampak sangat positif bagi pembangunan Sulut."
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bisnis apa yang dijalankan Lesti dan Billar di bidang ekonomi kreatif? Salah satu bisnis utama Lesti & Rizky Billar adalah Leslar Entertainment, sebuah perusahaan di bidang ekonomi kreatif yang mengelola kanal YouTube yang sangat populer dengan jumlah pelanggan yang besar.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Siapa yang menjadi mitra BSI dalam program Bank Wakaf Mikro untuk pengembangan usaha ternak? Selanjutnya, program kolaborasi dan sinergi bersama Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZ BSMU), melalui Program Bank Wakaf Mikro (BWM) untuk klaster usaha ternak kambing dan domba.
"Kelengkapan administrasi yang untuk mengelola kegiatan itu belum ada SOP. Karena ini sebetulnya kita baru pindah gedung bulan Juli, dan baru dapat Sestama (Sekretaris Utama) bulan Agustus. Mepet sekali waktunya untuk membereskan padahal kegiatan kami itu ratusan," ungkap Triawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5).
Meski masuk dalam daftar disclaimer, Triawan optimis untuk terus memperbaiki lembaganya. Dia juga mengaku siap membentuk task force sesuai instruksi Presiden Jokowi. "Jadi ini sambil berjalan kita akan bisa," ucap pria kelahiran Bandung 28 November 1958 ini.
Triawan memastikan, kendala yang dihadapi Bekraf selama ini sudah siap dibenahi. Dia juga memastikan bawahannya bisa berkoordinasi dengan baik. "SDM, terus sestama sudah berjalan, biro sedang berjalan, orang-orang kita sedang bertambah, udah itu aja," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi 'menyemprot' kementerian/lembaga dengan laporan keuangan buruk tersebut. Jokowi memerintahkan agar mereka yang berpredikat ini membentuk Task Force khusus.
"Yang disclaimer saya ingin dibentuk Task Force khusus agar bisa meloncat langsung ke WTP. Kemudian yang Wajar Dengan Pengecualian juga, ini semua bentuk Task Force, kemudian berkomunikasi dengan BPK," kata Jokowi usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5).
Delapan kementerian dan lembaga yang memperoleh opini WDP adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia (RRI).
Adapun 6 kementerian dan lembaga yang mendapat opini TMP atau disclaimer adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Kemenpora, LPP TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif.
"Ini bolak balik disclaimer bertahun-tahun tidak rampung-rampung," sambung Jokowi kesal.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan, dulu kementerian dan lembaga yang sudah memperoleh opini WDP dianggap baik. Namun, di masa pemerintahannya semua kementerian dan lembaga harus meraih WTP. "Semuanya harus WTP," tegas Jokowi.
Kepada 14 kementerian dan lembaga yang belum memperoleh opini WTP tersebut, Kepala Negara memberi kesempatan untuk memperbaiki penggunaan anggaran APBN. Di 2018, semua kementerian dan lembaga harus bisa meraih predikat WTP.
"Target, tahun depan harus WTP. Jangan ada yang disclaimer. WDP saja tidak boleh. Ini sudah kewajiban kita untuk mengelola keuangan Kementerian dan Lembaga karena ini adalah uang rakyat," kata Jokowi.
Baca juga:
OJK sebut agen Laku Pandai di Indonesia baru mencapai 300.000
Jokowi kesal kementerian dapat disclaimer BPK, termasuk KKP & Bekraf
Pemerintah tawarkan proyek 3 daerah ini ke China di KTT OBOR
Mudik 2017, Kemenhub siap angkut 208.435 pemudik gratis
Cerita Luhut saat beberkan polemik Freeport ke pemerintah AS